Jelang Lebaran, Menko PMK Minta Percepat Vaksinasi Booster dan Penyaluran Bansos

Reporter

Dewi Nurita

Minggu, 24 April 2022 10:42 WIB

Menko PMK Muhadjir Effendy.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah terus berupaya mematangkan persiapan arus mudik lebaran 2022 untuk mengantisipasi lonjakan mobilisasi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir mengatakan, ada enam variabel yang dapat menentukan kesiapan pemerintah dalam menangani mudik lebaran 2022, mulai dari manajemen transportasi, vaksinasi booster hingga penyaluran bansos secara merata.

"Saat ini, terdapat enam variabel yang menentukan kesiapan kita (pemerintah) dalam menghadapi mudik tahun 2022 yaitu pengaturan manajemen transportasi baik darat, laut, dan udara, ketersediaan bahan bakar dan bahan pokok, perkembangan Covid-19 dan vaksinasi, serta penyaluran bansos yang sedang dikebut menjelang lebaran," ujar Muhadjir lewat keterangannya yang dikutip pada Ahad, 24 April 2022.

Untuk transportasi, kata Muhadjir, fokus pemerintah saat ini adalah pada pengaturan manajemen transportasi baik di tempat pemberangkatan asal, proses perjalanan, hingga tiba di tujuan dengan aman dan sehat.

Ia menegaskan, dengan kondisi Covid-19 yang masih dalam keadaan landai dan terkendali perlu dipercepat vaksinasi booster pada tempat-tempat pemberangkatan mudik khususnya di wilayah Jabodetabek.

Dalam laporannya, Direktur Lalu Lintas Jalan Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Cucu Mulyana mengatakan pihaknya telah menyiapkan skenario rekayasa lalu lintas untuk mudik lebaran 2022.

Advertising
Advertising

"Kami telah menyiapkan rekayasa lalu lintas melalui pengaturan angkutan muatan barang, kemudian pengaturan jalan tol satu arah mulai dari KM 47 Tol Jakarta-Cikampek hingga KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung Semarang, serta penerapan peraturan ganjil-genap di jalan tol secara bersamaan," ujarnya.

Pemerintah juga melakukan sosialisasi penggunaan jalur pantai selatan sebagai alternatif arus lalu lintas mudik di wilayah selatan Pulau Jawa sehingga kepadatan arus mudik nantinya dapat terpecah tidak hanya di jalur pantai Utara Pulau Jawa saja.

Selain itu, pengaturan manajemen transportasi juga dilakukan pada jalur laut dan udara. Pada jalur laut ini, adanya penambahan jumlah armada angkutan kapal penumpang serta penerapan mudik gratis sepeda motor dengan kapal laut untuk mengalihkan kepadatan lalu lintas di jalur darat.

Sedangkan, pengaturan manajemen transportasi pada jalur udara dilakukan penambahan jadwal penerbangan pada rute-rute yang diprediksi akan mengalami lonjakan penumpang seperti Rute Jakarta (CGK)-Bali (DPS). Tak hanya itu, pemerintah juga memastikan ketersediaan tiket transportasi umum mudik lebaran tahun ini.

Pada tahun ini, PT. Kereta Api Indonesia (KAI) juga akan melaksanakan program mudik gratis bagi masyarakat yang ingin kembali ke kampung halamannya. Tidak hanya orang, kendaraan berupa sepeda motor juga dapat diangkut secara gratis.

Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia Didiek Hartantyo mengatakan, program mudik gratis berserta kendaraannya merupakan dukungan terhadap tujuan pemerintah dalam menciptakan mudik aman dan sehat di tahun 2022.

"Program mudik gratis ini merupakan suatu wujud nyata PT. KAI dalam mendukung tujuan pemerintah untuk menciptakan mudik aman dan sehat pada 2022 ini," tuturnya.

DEWI NURITA

Baca: Begini Cara Pemprov Jabar Agar Warganya Bisa Mudik Lebih Awal

Berita terkait

Cara Cek Penerima Bansos PKH 2024 Secara Online

13 jam lalu

Cara Cek Penerima Bansos PKH 2024 Secara Online

Cara mengetahui status penerima bansos PKH secara mudah melalui situs cekbansos.kemensos.go.id

Baca Selengkapnya

Pemerintah Belum Bahas Kelanjutan Program Bansos Beras 10 Kg, Airlangga: Harga Beras Mulai Turun

6 hari lalu

Pemerintah Belum Bahas Kelanjutan Program Bansos Beras 10 Kg, Airlangga: Harga Beras Mulai Turun

Jokowi memberi sinyal bahwa bansos beras akan dilanjutkan hingga akhir tahun ini.

Baca Selengkapnya

Pos Indonesia Bagikan Bansos Sembako dan PKH Tahap 2 di Bali

7 hari lalu

Pos Indonesia Bagikan Bansos Sembako dan PKH Tahap 2 di Bali

Sebanyak 44.400 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dijadwalkan menerima bansos sembako dan PKH di Bali.

Baca Selengkapnya

Bahas Tugas KPK di Depan Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Nawawi Pomolango Singgung Program Makan Siang Gratis

7 hari lalu

Bahas Tugas KPK di Depan Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Nawawi Pomolango Singgung Program Makan Siang Gratis

Pimpinan KPK Nawawi Pomolango menyinggung program makan siang gratis yang digadang-gadang presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya

Hari Ketiga di Sultra, Jokowi akan Resmikan Bendungan hingga Bagikan Bansos

7 hari lalu

Hari Ketiga di Sultra, Jokowi akan Resmikan Bendungan hingga Bagikan Bansos

Ini agenda kunjungan kerja hari terakhir Jokowi di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

Mensos Risma Sebut Pengusulan Data Penerima Bansos Kini Harus Melalui Musyawarah Desa

13 hari lalu

Mensos Risma Sebut Pengusulan Data Penerima Bansos Kini Harus Melalui Musyawarah Desa

Risma mengaku usulan mekanisme bansos ini usai mendengar kabar pengusulan bantuan sosial diputuskan oleh satu orang

Baca Selengkapnya

ICW Sebut Bansos hingga Ketidaknetralan ASN Bakal Marak di Pilkada 2024

14 hari lalu

ICW Sebut Bansos hingga Ketidaknetralan ASN Bakal Marak di Pilkada 2024

ICW mengungkap beberapa kerentanan yang mungkin terjadi di Pilkada 2024. Berkaca dari pengalaman Pilpres.

Baca Selengkapnya

Jokowi Beri Dua Catatan di Rapat Evaluasi Mudik Lebaran 2024

15 hari lalu

Jokowi Beri Dua Catatan di Rapat Evaluasi Mudik Lebaran 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya mengatakan 242 juta masyarakat melakukan perjalanan mudik lebaran tahun ini.

Baca Selengkapnya

Menko PMK soal Taruna STIP Tewas Dianiaya: Selama Ini Tanggung Jawab Institusi

15 hari lalu

Menko PMK soal Taruna STIP Tewas Dianiaya: Selama Ini Tanggung Jawab Institusi

Muhadjir mengatakan jika kasus tersebut berkaitan dengan mahasiswa seperti STIP, biasanya itu juga ditangani oleh pimpinan institusi

Baca Selengkapnya

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

17 hari lalu

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

Ni'matul Huda, menilai pernyataan hakim MK Arsul Sani soal dalil politisasi bansos tak dapat dibuktikan tak bisa diterima.

Baca Selengkapnya