TEMPO.CO, Jakarta - Pakar politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin menilai pilihan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk fokus pada Pemilihan Umum Legislatif alias Pileg 2024 sebagai pilihan yang sangat rasional. Sebab, Pileg 2024 dinilai menjadi pemilu yang rawan bagi PPP lantaran suara partai ini terendah di 9 fraksi di DPR yaitu sekitar 4 persen.

"Ini tentu warning membahayakan jika PPP tidak melakukan kerja keras yang diperlukan, tidak melakukan lompatan yang bisa bersaing dengan partai lain," kata doktor ilmu politik lulusan Universitas Indonesia ini, saat dihubungi, Sabtu, 16 April 2022.

Kemarin, PPP menggelar rapat pimpinan nasional atau rapimnas. Rapat memutuskan untuk memberikan prioritas dan fokus pada pemantapan konsolidasi organisasi. "Serta kerja elektoral untuk sukses agenda Pemilu Legislatif," kata dia Sekretaris Jenderal PPP Arwani Thomafi saat dihubungi, di hari yang sama.

Sementara untuk Pilpres 2024, rapimnas telah menugaskan Dewan Pimpinan Pusat untuk melakukan komunikasi dengan partai politik. Hasilnya akan dibahas lebih lanjut dan diputuskan dalam pertemuan lanjutan. "Dalam rapimnas berikutnya, nanti diinfo (jadwal pelaksanaan), kata Arwani.

Ujang lalu menyebut pilihan fokus ke Pileg 2024 menjadi rasional agar PPP tidak bernasib seperti partai lain yang gagal masuk Senayan (DPR) saat Pileg 2019. Ujang mencontohkan partai seperti Hanura. "Inti tentu jadi pelajaran berharga," ujarnya.

PPP, kata Ujang, harus siap-siap bersaing dengan partai lama dan partai baru di Pileg 2024 nanti. Selain itu, Ujang menilai fokus kader bisa terbelah kalau PPP juga harus memprioritaskan Pilpres dan Pileg. Sebab, PPP saat ini tak punya kader yang dijagokan untuk maju di Pilpres. "Jadi fokus PPP di Pileg, bertarung di sana, itu strategis yang rasional, bagus, dan positif, dan jadi jalan bagi PPP untuk bisa, katakanlah eksis," kata dia.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menyebut kekuatan elektoral partai ditentukan oleh tiga faktor yaitu ideologi, infrastruktur, dan sosok. PPP, kata dia, saat ini memiliki faktor ideologi dengan image alias citra yang sangat kuat.

"Akan tetapi tidak diimbangi oleh penguatan faktor infrastruktur politik dan sosok yang bisa menjadi magnet elektoral," kata Yunarto saat dihubungi.

Yunarto menyebut dua hal urgen yang harus dilakukan PPP saat ini. Pertama adalah penguatan infrastruktur melalui evaluasi kinerja anggota DPR dan DPRD dari PPP. Lalu, melakukan proses head hunting di daerah pemlihan terpilih untuk mencari tokoh-tokoh daerah untuk diajak masuk menjadi calon legislatif.

Kedua, PPP harus memiliki satu sosok kuat yang bisa menjadi magnet elektoral dalam Pemilu 2024 yang bakal digelar serentak, Pilpres dan Pileg. Caranya bisa dengan mulai mengumumkan nama Calon Presiden yang mereka usung jauh-jauh hari, seperti yang dilakukan oleh Partai Nasdem pada Juni nanti. "Dua-duanya harus jalan berbarengan," kata Yunarto.

Baca: PPP Pilih Fokus Pileg 2024, Begini Elektabilitas di 6 Provinsi