Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PPP Pilih Fokus Pileg 2024, Begini Elektabilitas di 6 Provinsi

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Suharso Monoarfa secara aklamasi terpilih sebagai ketua umum Partai Persatuan Pembangunan periode 2020-2025 dalam Muktamar IX PPP, Sabtu malam, 19 Desember 2020. Foto: Istimewa.
Suharso Monoarfa secara aklamasi terpilih sebagai ketua umum Partai Persatuan Pembangunan periode 2020-2025 dalam Muktamar IX PPP, Sabtu malam, 19 Desember 2020. Foto: Istimewa.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa menyampaikan sikap partainya tentang Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden yang akan digelar serentak pada 2024. Menurut dia, PPP mengutamakan Pileg dan fokus mengembalikan elektoral partai pada 2024 nanti.

"Pertama, agar lolos parlemen threshold," ujar Suharso di lokasi Rapimnas, Hotel Pullman Thamrin, Jakarta, Jumat, 15 April 2022.

Kedua, agar PPP bisa merebut kembali kursi-kursi yang dulu pernah diraih. "Target setidak-tidaknya bisa kembali pada perolehan kursi pada 2004, di mana PPP pernah masuk tiga besar waktu itu," ujarnya.

Ia pun meminta seluruh kader mempersiapkan diri untuk kerja-kerja elektoral dan tidak terganggu dengan situasi hiruk-pikuk suasana politik. Sehingga, PPP ingin intens terhadap kepentingan elektoral partai dibandingkan kepentingan elektoral lainnya.

"Rapimnas ini ingin meluruskan kembali kepada seluruh kader PPP bahwa yang kami konsentrasikan adalah elektoral partai," ujar Suharso Monoarfa.

Lalu seperti apa elektablitas PPP di sejumlah daerah? terutama di daerah tiga besar daftar pemilih tetap (DPT) terbanyak yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Salah satu yang sudah menggelar survei adalah lembaga Charta Politika Indonesia.

1. Jawa Barat (survei 3-9 Februari 2022)

Elektabilitas PPP di daerah dengan jumlah DPT terbesar di Indonesia ini ada di urutan ke-8 dari 9 partai yang sekarang menghuni DPR. Elektabilitas partai dengan logo bergambar kabah ini sebesar 2,1 persen.

PPP hanya unggul atas PAN dengan 1,7 persen. Sementara pemuncak elektabilitas di Jawa Barat adalah Gerindra dengan angka 21,3 persen.

2. Jawa Timur (3-9 Februari 2022)

Jawa Timur adalah provinsi dengan DPT terbanyak kedua. Suara PPP di sini lebih baik. Elektabilitas PPP mencapai 3,2 persen dan berada di urutan ke-6 dari 9 partai di DPR.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

PPP unggul atas Nasdem dengan 2,7 persen, PAN 2,1 persen, dan PKS 0,8 persen. Sementara pemuncak adalah PDI Perjuangan dengan angka 28,5 persen.

3. Lampung (27 Januari-2 Februari 2022)

Lampung juga masuk 10 provinsi dengan DPT terbanyak. Akan tetapi, elektabilitas PPP paling buncit dari 9 partai di DPR di daerah ini yaitu 1 persen. Pemuncak adalah PDI perjuangan dengan elektabilitas 29,8 persen.

4. Jawa Tengah (14-19 Februari 2022)

Jawa Tengah adalah provinsi dengan jumlah DPT terbanyak ketiga di bawah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Elektabilitas PPP paling baik di daerah ini. PPP berada diurutan ke-5 dengan angka 3,4 persen.

PPP unggul atas PKS dengan 2,4 persen, Demokrat 2,3 persen, PAN 1,7 persen, Nasdem 1,5 persen. Pemuncak elektabilitas dalah PDI Perjuangan dengan 46 persen.

5. Kalimantan Timur (4-12 Maret 2022)

Di provinsi ini, suara PPP hanya berada di urutan ke-11 dengan angka elektabilitas 0,8 persen. Suara PPP bahkan kalah dari partai yang tak masuk DPR periode 2019-2024 yaitu Perindo dengan 1,3 persen dan Hanura 1 persen. Sementara pemuncak adalah PDI Perjuangan dengan elektabilitas 18 persen.

6. Nusa Tenggara Timur (4-12 Maret 2022)

Di daerah ini, suara PPP juga jauh lebih rendah lagi. PPP bahkan ada di urutan ke-12 dengan angka elektabilitas 0,5 persen. PPP juga kalah dari partai non-DPR seperti Hanura dengan 2,1 persen, Perindo 1,9 persen, dan PSI 0,8 persen. Sementara pemuncak adalah PDI Perjuangan dengan elektabilitas 26,9 persen.

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Alasan Polda Metro Jaya Hentikan Kasus Aiman Witjaksono

28 menit lalu

Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono saat menghadiri sidang Praperadilan soal penyitaan barang bukti ponsel dalam kasus dugaan 'Polisi Tak Netral' di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 27 Februari 2024. Hakim tunggal menolak seluruh gugatan praperadilan yang diajukan Aiman Witjaksono soal penyitaan ponsel dalam kasus dugaan 'polisi tak netral' dan menyatakan penyitaan ponsel itu tetap sah. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan Polda Metro Jaya Hentikan Kasus Aiman Witjaksono

Polda Metro Jaya menegaskan penghentian kasus Aiman Witjaksono tak bernuansa politis menyusul rampungnya Pilpres 2024.


6 Poin Tanggapan Tim Pembela Prabowo-Gibran di Sidang Sengketa Pilpres 2024

33 menit lalu

Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran Yusril Ihza Mahendra (kiri) dan Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran Otto Hasibuan (kanan) menunjukan surat permohonan setelah mendaftarkan diri sebagai pihak terkait dalam gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Tim Pembela Prabowo-Gibran yang dipimpin oleh Yusril Ihza Mahendra mendaftarkan diri untuk menghadapi gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di MK. ANTARA FOTO/ Erlangga Bregas Prakoso
6 Poin Tanggapan Tim Pembela Prabowo-Gibran di Sidang Sengketa Pilpres 2024

Tim Pembela Prabowo-Gibran memohon kepada MK untuk menolak permohonan yang diajukan oleh pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.


Tim Pembela Prabowo-Gibran: Pemilu Kali Ini Paling Damai

2 jam lalu

Kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) membacakan pandangan saat Pemeriksaan Persidangan Penyampaian Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Tim Pembela Prabowo-Gibran: Pemilu Kali Ini Paling Damai

Tim Pembela Prabowo-Gibran mengklaim bahwa Pemilu 2024 sebagai yang paling damai.


Tim Hukum Ganjar-Mahfud Sebut Jokowi Lakukan Nepotisme Secara TSM di Pilpres 2024, Bentuknya?

2 jam lalu

Calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo berbincang dengan kuasa hukum Todung Mulya Lubis saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Sebut Jokowi Lakukan Nepotisme Secara TSM di Pilpres 2024, Bentuknya?

Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut Tim Hukum Ganjar-Mahfud melakukan praktik nepotisme terstruktur, sistematis, dan masif di Pilpres 2024.


Catatan-catatan Sidang Perdana Sengketa Pilpres 2024

2 jam lalu

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Catatan-catatan Sidang Perdana Sengketa Pilpres 2024

Sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024 digelar kemarin. Seperti apa fakta-faktanya?


Anies dan Ganjar Minta Pemilu Ulang, Otto Hasibuan: Berpotensi Krisis Ketatanegaraan

2 jam lalu

Sebanyak 45 orang anggota Tim Hukum Prabowo-Gibran mendatangi Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan permohonan sebagai pihak terkait dalam sengketa hasil Pilpres pada Senin malam, 25 Maret 2024. Sejumlah tokoh tampak hadir, di antaranya Yusril Ihza Mahendra, Otto Hasibuan, O.C. Kaligis, hingga Hotman Paris. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Anies dan Ganjar Minta Pemilu Ulang, Otto Hasibuan: Berpotensi Krisis Ketatanegaraan

Tim Pembela Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan, merespons soal permintaan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud dalam sengketa Pilpres.


Gibran dan Gerindra Kompak Tanggapi Ganjar soal Posisi Menteri

3 jam lalu

Tanggapi Ganjar yang Enggan Jadi Menteri di Kabinet Prabowo, Gibran: Yang Menawari Siapa
Gibran dan Gerindra Kompak Tanggapi Ganjar soal Posisi Menteri

Calon wakil presiden nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka dan Partai Gerindra kompak membantah soal Ganjar ditawari posisi menteri.


Sinyal Megawati Bakal Bertemu Prabowo Semakin Terang Benderang

3 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri didampingi Puan Maharani dan Prananda Prabowo menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019. Turut hadir Kepala BIN Budi Gunawan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam pertemuan tersebut. TEMPO/Muhammad Hidayat
Sinyal Megawati Bakal Bertemu Prabowo Semakin Terang Benderang

Sinyal persamuhan antara Megawati dengan Prabowo semakin terang benderang. Berikut sinyal-sinyal tersebut.


300 Orang Kirim Amicus Curiae ke MK terkait Sengketa Pilpres, Ini Artinya

5 jam lalu

Perwakilan dari tiga ratus guru besar, akademisi dan masyarakat sipil, Sulistyowari Iriani (kanan) dan Ubedilah Badrun memberikan keterangan pers saat menyampaikan berkas Amicus Curiae terkait kasus Perkara Nomor 1/PHPU.PRES/XXII/2024 dan Perkara Nomor 2/PHPU.PRES/XXII/2024 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 kepada Mahkamah Konstitusi (MK) di Gedung 2 MK, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Subekti
300 Orang Kirim Amicus Curiae ke MK terkait Sengketa Pilpres, Ini Artinya

Sebanyak 300 orang mengirimkan amicus curiae ke MK atas permohonan sengketa hasil Pilpres. Berikut penjelasan soal amicus curiae.


Tim Hukum Ganjar Minta MK Tak Sekadar Periksa Perbedaan Perolehan Suara, Ini Alasannya

6 jam lalu

Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis memberikan kketerangan pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Selasa, 30 Januari 2024. Konferensi pers tersebut membahas perkembangan kasus hukum Aiman Witjaksono atas dugaan Polisi tidak netral dalam Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tim Hukum Ganjar Minta MK Tak Sekadar Periksa Perbedaan Perolehan Suara, Ini Alasannya

Tim Hukum Ganjar-Mahfud , Todung Mulya Lubis, meminta majelis hakim MK tidak hanya memeriksa masalah perbedaan perolehan suara. Apa alasannya?