TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyindir sulitnya penyesuaian program studi yang ada di kampus di Tanah Air, baik pembubaran program lama, maupun pembuatan program baru. Padahal, kata Jokowi, kewenangan ini sudah didelegasikan kepada perguruan tinggi sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN).

"Jangan nyalah-nyalahin lagi kementerian," kata Jokowi seraya telunjuknya untuk memberi isyarat peringatan, di Sidang Terbuka Senat Akademik Dies Natalis ke-46 Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS), Surakarta, Jawa Tengah, Jumat, 11 Maret 2022.

Ia menyebut program studi kemungkinan hanya akan relevan dalam durasi 5 tahun saja. Jokowi lalu mengeluh masih ada program studi di perguruan tinggi yang 20 sampai 30 tahun tidak kunjung berubah.

"Bisa saja sebuah ilmu relevan untuk semester ini, tapi semester depan sudah tidak relevan lagi, bisa karena perubahan yang cepat tadi," kata dia.

Jokowi menganggap masa dua tahun ini sangat krusial bagi Indonesia untuk pembentukan SDM. Jika tidak maksimal, kepala negara ini menyebut bonus demografi Indonesia pada 2030-2035 akan bisa habis begitu saja.

Jokowi mengklaim sudah membuat kalkulasi dengan para menteri, di mana Indonesia hanya punya kesempatan berubah 2 tahuh ini. Untuk itu, Jokowi ingin Indonesia diisi oleh SDM unggul, salah satunya di talenta bidang digital.

Mulai dari kecerdasan buatan, komputasi awan, desain digital, pemasaran digital, sampai blockchain. "Barang ini harus kita miliki," kata Jokowi.