Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa (kanan), dan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman (kiri) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 24 Januari 2022. Terkait permasalahan di Papua, Andika mengatakan bahwa penyelesaian permasalahan keamanan yang ada di Papua ataupun Papua Barat selama ini harus diselesaikan dengan strategi jangka panjang dan berkelanjutan. TEMPO/M Taufan Rengganis
TEMPO.CO, Jakarta- Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menjabarkan rincian kebutuhan lahan pertahanan militer di Ibu Kota Negara atau IKN baru di Kalimantan Timur. Menurutnya, kebutuhan pertama adalah 300 hektare untuk Markas Besar TNI yang memang lokasinya ada di sekitar Istana Negara, gedung Dewan Perwakilan Rakyat dan gedung lembaga yudikatif.
Namun diluar Mabes TNI, kata Andika, sebagai IKN perlu menghadirkan kekuatan tambahan untuk militer Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Menurutnya Angkatan Darat memerlukan tambahan komando daerah militer dan perangkatnya yang bermacam-macam.
“Mulai dari teritorialnya, satuan tempurnya. Kemudian kalau satuan tempur brigade ada infanteri, nanti ada resimen altileri pertahanan dan alutsistanya,” ujar Andika usai rapat kerja dengan Kemenhan dan Komisi I DPR di Komplek Parlemen, Kamis, 17 Februari 2022.
Angkatan Laut, tutur Andika, juga diperlukan. Misalnya bagian dari armada, Pangkalan TNI Angkatan Laut serta satuan pemeliharaan dan perbaikan. Termasuk pengamanan dari fasilitas-fasilitas serta alutsista. Adapun untuk Angkatan Udara perlu kehadiran Pangkalan Angkatan Udara, komando sektor pertahanan udara beserta alutsistanya.
“Untuk Angkatan Udara ditambah kita memerlukan 2.700 hektare, karena lanud-nya sendiri kebutuhannya 2.400 hektare. Angkatan Laut sekitar 980 hektare dan Angkatan Darat sekitar 800 hektare,” tutur Andika.
Andika berujar, karena harus berada di sekitar IKN, ia mengingnkan TNI juga ada di kawasan perluasannya juga. “Kan ada tiga, yaitu kawasan IKN dengan luas 56.000 hektare, kawasan perluasan sampai 256.000 hektare, dan kawasan inti pemerintahan, yang tadi kami butuhkan 300 hektare,” tutur Panglima TNI.