Panglima TNI Ungkap Rincian Kebutuhan Lahan untuk Markas di IKN Baru

Jumat, 18 Februari 2022 05:48 WIB

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa (kanan), dan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman (kiri) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 24 Januari 2022. Terkait permasalahan di Papua, Andika mengatakan bahwa penyelesaian permasalahan keamanan yang ada di Papua ataupun Papua Barat selama ini harus diselesaikan dengan strategi jangka panjang dan berkelanjutan. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta- Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menjabarkan rincian kebutuhan lahan pertahanan militer di Ibu Kota Negara atau IKN baru di Kalimantan Timur. Menurutnya, kebutuhan pertama adalah 300 hektare untuk Markas Besar TNI yang memang lokasinya ada di sekitar Istana Negara, gedung Dewan Perwakilan Rakyat dan gedung lembaga yudikatif.

Namun diluar Mabes TNI, kata Andika, sebagai IKN perlu menghadirkan kekuatan tambahan untuk militer Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Menurutnya Angkatan Darat memerlukan tambahan komando daerah militer dan perangkatnya yang bermacam-macam.

“Mulai dari teritorialnya, satuan tempurnya. Kemudian kalau satuan tempur brigade ada infanteri, nanti ada resimen altileri pertahanan dan alutsistanya,” ujar Andika usai rapat kerja dengan Kemenhan dan Komisi I DPR di Komplek Parlemen, Kamis, 17 Februari 2022.

Angkatan Laut, tutur Andika, juga diperlukan. Misalnya bagian dari armada, Pangkalan TNI Angkatan Laut serta satuan pemeliharaan dan perbaikan. Termasuk pengamanan dari fasilitas-fasilitas serta alutsista. Adapun untuk Angkatan Udara perlu kehadiran Pangkalan Angkatan Udara, komando sektor pertahanan udara beserta alutsistanya.

“Untuk Angkatan Udara ditambah kita memerlukan 2.700 hektare, karena lanud-nya sendiri kebutuhannya 2.400 hektare. Angkatan Laut sekitar 980 hektare dan Angkatan Darat sekitar 800 hektare,” tutur Andika.

Andika berujar, karena harus berada di sekitar IKN, ia mengingnkan TNI juga ada di kawasan perluasannya juga. “Kan ada tiga, yaitu kawasan IKN dengan luas 56.000 hektare, kawasan perluasan sampai 256.000 hektare, dan kawasan inti pemerintahan, yang tadi kami butuhkan 300 hektare,” tutur Panglima TNI.

Baca Juga: Panglima TNI Pastikan Keamanan Ibu Kota Negara Baru Bakal Maksimal

Berita terkait

Austria Tertarik Berkontribusi di IKN

1 jam lalu

Austria Tertarik Berkontribusi di IKN

Dubes Austria untuk Indonesia menyatakan ada banyak ketertarikan dari negaranya untuk berkontribusi di IKN.

Baca Selengkapnya

BIN Ungkap Kemungkinan Sistem Keamanan IKN Pakai Kecerdasan Buatan

1 jam lalu

BIN Ungkap Kemungkinan Sistem Keamanan IKN Pakai Kecerdasan Buatan

BIN menyatakan siap membantu Otorita IKN untuk memperkuat sistem pertahanan dan keamanan di IKN Nusantara.

Baca Selengkapnya

Menteri PUPR Bantah Rencana Uji Coba Kereta Otonom Tanpa Rel di IKN: Belum Ada Desain Finalnya

3 jam lalu

Menteri PUPR Bantah Rencana Uji Coba Kereta Otonom Tanpa Rel di IKN: Belum Ada Desain Finalnya

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono membantah rencana Otorita IKN melakukan uji coba kereta otonom pada Juli mendatang. Prasarana belum siap.

Baca Selengkapnya

Jokowi Kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI Bahas Operasi Khusus Papua

3 jam lalu

Jokowi Kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI Bahas Operasi Khusus Papua

Jokowi mengumpulkan menteri dan kepala lembaga negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu siang. Bahan soal anggaran operasi khusus Papua.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Anggarkan Rp 355 Miliar untuk Bangun Taman Peringatan di Ibu Kota Nusantara

4 jam lalu

Pemerintah Anggarkan Rp 355 Miliar untuk Bangun Taman Peringatan di Ibu Kota Nusantara

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyebut taman peringatan di Ibu Kota Nusantara bisa jadi lokasi kunjungan tamu negara

Baca Selengkapnya

Pembangunan Capai 20 Persen, Bandara VVIP IKN Berpotensi Layani Penerbangan Komersial

8 jam lalu

Pembangunan Capai 20 Persen, Bandara VVIP IKN Berpotensi Layani Penerbangan Komersial

Kementerian PUPR menggarap runaway, sedangkan Kemenhub menggarap gedung terminal bandara VVIP IKN.

Baca Selengkapnya

Menteri PUPR Banding Atas Gugatan JATAM Kaltim, Tutupi Informasi Soal Proyek Air dan Sponge City IKN

17 jam lalu

Menteri PUPR Banding Atas Gugatan JATAM Kaltim, Tutupi Informasi Soal Proyek Air dan Sponge City IKN

Komisi Informasi Pusat mengabulkan sebagian gugatan JATAM Kaltim soal keterbukan informasi proyek air dan sponge city di IKN.

Baca Selengkapnya

Terus Perpanjangan Kontrak Freeport Sampai 2061, Bagaimana Kronologinya Sejak Kontrak Pertama?

1 hari lalu

Terus Perpanjangan Kontrak Freeport Sampai 2061, Bagaimana Kronologinya Sejak Kontrak Pertama?

Kontrak Freeport adalah salah satu kontrak pertambangan terbesar dan paling signifikan di dunia, yang terletak di Provinsi Papua, Indonesia.

Baca Selengkapnya

Datangi IKN, Luhut Targetkan Persoalan Lahan yang Belum Clear Selesai Akhir Mei

1 hari lalu

Datangi IKN, Luhut Targetkan Persoalan Lahan yang Belum Clear Selesai Akhir Mei

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan permasalahan lahan di proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara rampung akhir Mei.

Baca Selengkapnya

Tertarik Pengelolaan Air di Proyek IKN, Pemerintah Belanda Kumpulkan LSM-LSM

1 hari lalu

Tertarik Pengelolaan Air di Proyek IKN, Pemerintah Belanda Kumpulkan LSM-LSM

Pemerintah Belanda mengumpulkan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk meminta pandangan mereka tentang proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya