Ini Strategi Pemerintah untuk Pelacakan Kontak dan Tes Selama PPKM Darurat

Jumat, 2 Juli 2021 07:47 WIB

Petugas kesehatan menjemur pakaian pelindung yang sudah dicuci usai bertugas di tenda infeksius Puskesmas Tamblong, Bandung, Rabu, 30 September 2020. Upaya memperbanyak uji usap dan tracing penularan Covid-19 terkendala minimnya fasilitas. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan meningkatkan kapasitas testing Covid-19 selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat Jawa-Bali, pada 3 Juli hingga 20 Juli 2021.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan langkah ini diambil karena angka positivity rate Covid-19 di Indonesia semakin tinggi. "Kita akan meningkatkan testing trasing kita sampai 3 sampai 4 kali lipat dari sekarang menjadi sekitar 500 ribu tes per hari," kata Budi Gunadi, dalam konferensi pers daring, Kamis, 1 Juli 2021.

Ia mengatakan Kementerian Kesehatan menggunakan panduan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dalam menerapkan jumlah testing yang diperlukan. Dalam buku panduannya, WHO menyebut testing harus berdasarkan positivity rate, yaitu persentase jumlah kasus positif terinfeksi virus corona dibagi jumlah orang yang menjalani tes.

Bila positivity rate di bawah 5 persen, maka testing yang harus dilakukan adalah 1 orang per seribu per minggu. Sedangkan jika rata-rata di antara 5 sampai 15 persen maka yang harus dites 5 orang per 1.000 penduduk per minggu. Sementara itu, jika positivity rate antara 15 sampai 25 persen maka testing dilakukan kepada 10 orang per 1.000 penduduk per minggu. Sedangkan jika di atas 25 persen, maka 15 orang per 1.000 penduduk per minggu.

Saat ini, Budi mengatakan banyak daerah di Indonesia yang positivity rate sudah lebih dari 15 persen. Selain itu, prioritas testing juga akan diperbaiki. Tes yang akan dilakukan adalah untuk testing epidemiologis, bukan untuk testing skrining.

Advertising
Advertising

"Jadi benar-benar kita tes suspek dan kontak eratnya. Bukan yang skrining dia mau masuk ke mana, jalan ke mana. Tapi benar-benar untuk testing epidemiologis. karena ini yang dibayar oleh negara," kata Budi.

Pengawasan terhadap kontak erat juga akan diperketat dengan mewajibkan mereka karantina supaya tidak berpotensi menularkan virus.

Kebijakan ini telah disampaikan pada 122 daerah yang akan melaksanakan PPKM Darurat. Nantinya, Budi mengatakan tiap daerah itu akan memiliki target testing per hari yang harus dikejar. "Bisa lewat rapid antigen kalau swab PCR-nya lama, atau lewat PCR tapi targetnya kita hasil testing harus bisa keluar dalam waktu 24 jam. Jadi PCR tak keluar dalam 24 jam kita pakai rapid antigen," kata Budi Gunadi.

Baca juga: Polisi Diizinkan Pakai Pasal Pidana Ringan Selama PPKM Darurat

Berita terkait

Jokowi Resmikan PPDS: Pendidikan Dokter Spesialis Gratis, Dapat Gaji Lagi

1 hari lalu

Jokowi Resmikan PPDS: Pendidikan Dokter Spesialis Gratis, Dapat Gaji Lagi

Kementerian Kesehatan membuka Program Pendidikan Dokter Spesialis atau PPDS berbasis rumah sakit pendidikan gratis.

Baca Selengkapnya

Fakta Miris Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes: Jadi Masalah Hampir 80 tahun

2 hari lalu

Fakta Miris Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes: Jadi Masalah Hampir 80 tahun

Jokowi menyebut pemerintah baru mampu mencetak 2.700 dokter spesialis per tahun. Sementara pemerintah membutuhkan 29 ribu dokter spesialis.

Baca Selengkapnya

Jokowi Luncurkan 6 Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

2 hari lalu

Jokowi Luncurkan 6 Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Presiden Jokowi menyoroti pentingnya infrastruktur kesehatan negara dalam jangka panjang.

Baca Selengkapnya

Respons Isu Efek Langka Vaksin AstraZeneca, Budi Gunadi: Benefitnya Jauh Lebih Besar

5 hari lalu

Respons Isu Efek Langka Vaksin AstraZeneca, Budi Gunadi: Benefitnya Jauh Lebih Besar

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin buka suara soal efek samping langka dari vaksin AstraZeneca.

Baca Selengkapnya

Jokowi Ungkap PR Besar di Bidang Kesehatan: Pintar kalau Sakit Mau Apa?

14 hari lalu

Jokowi Ungkap PR Besar di Bidang Kesehatan: Pintar kalau Sakit Mau Apa?

Presiden Jokowi mengungkapkan PR besar Indonesia di bidang kesehatan. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Pesan Menkes buat Pemudik, Hindari 3 Masalah Kesehatan Ini

29 hari lalu

Pesan Menkes buat Pemudik, Hindari 3 Masalah Kesehatan Ini

Menkes mengatakan tiga masalah kesehatan berikut bisa muncul ketika pemudik terlalu memaksakan diri sehingga membahayakan keselamatan.

Baca Selengkapnya

Daftar Anggota MWA ITB Terpilih 2024-2029, Ada Nama Ignasius Jonan dan Salman Subakat

36 hari lalu

Daftar Anggota MWA ITB Terpilih 2024-2029, Ada Nama Ignasius Jonan dan Salman Subakat

Ignasius Jonan dan Salman Subakat ada di antara empat nama anggota MWA ITB unsur wakil masyarakat. Menunggu pengesahan mendikbudristek.

Baca Selengkapnya

Ramai PIK 2 dan BSD jadi PSN, Ternyata Awalnya Diusulkan oleh Sandiaga dan Budi Gunadi

36 hari lalu

Ramai PIK 2 dan BSD jadi PSN, Ternyata Awalnya Diusulkan oleh Sandiaga dan Budi Gunadi

Pemerintah membeberkan awal mula Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) dan Bumi Serpong Damai (BSD) masuk ke daftar PSN.

Baca Selengkapnya

Kemenkes Sebut Kematian Akibat DBD hingga Maret 2024 mencapai 343 Jiwa, Begini Antisipasi Demam Berdarah

36 hari lalu

Kemenkes Sebut Kematian Akibat DBD hingga Maret 2024 mencapai 343 Jiwa, Begini Antisipasi Demam Berdarah

Kasus DBD di Indonesia meningkat hingga Maret 2024, kasus mencapai 43.271 dan kematian 343 jiwa. Perhatikan tips antisipasi dari demam berdarah.

Baca Selengkapnya

Fakta Seputar Flu Singapura, Kemenkes: Awal Maret Ribuan orang Terjangkit

38 hari lalu

Fakta Seputar Flu Singapura, Kemenkes: Awal Maret Ribuan orang Terjangkit

Flu Singapura memiliki gejala yang hampir menyerupai cacar air, virusnya hanya memerlukan waktu inkubasi 3-6 hari untuk menyerang imunitas tubuh.

Baca Selengkapnya