Pembahasan RUU PDP Diperpanjang, DPR: Perkembangannya Signifikan

Rabu, 23 Juni 2021 04:35 WIB

Anggota DPR RI saat mengikuti rapat paripurna ke-17 masa persidangan V tahun 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Mei 2021. Rapat Paripurna tersebut beragendakan mendengarkan pidato ketua DPR RI dalam rangka pembukaan masa persidangan V tahun 2020-2021. TEMPO/M Taufan Rengganis

Jakarta-Dewan Perwakilan Rakyat memperpanjang pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP dan RUU Penanggulangan Bencana.

Keputusan itu ditetapkan dalam rapat paripurna pada Selasa, 22 Juni 2021 yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani.

Puan Maharani mengatakan perpanjangan waktu pembahasan RUU Penanggulangan Bencana merupakan permintaan pimpinan Komisi VIII sedangkan perpanjangan RUU PDP adalah permintaan pimpinan Komisi I.

Sebelum ditetapkan di paripurna, hal itu telah dibahas dalam rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah pada 17 Juni 2021.

"Maka dalam rapat paripurna hari ini apakah kita dapat menyetujui perpanjangan waktu pembahasan kedua RUU tersebut sampai dengan Masa Persidangan I. Apakah dapat disetujui?" tanya Puan yang dijawab 'setuju' oleh peserta sidang paripurna.

Secara terpisah, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan lembaganya telah mengevaluasi perkembangan pembahasan kedua rancangan undang-undang itu. Ditilik dari perpanjangan sebelumnya, kata Dasco, sudah ada perkembangan pembahasan dua RUU tersebut.

"Kami lihat dari perpanjangan pertama sampai kedua, pembahasannya sudah signifikan," kata Dasco dikutip dari keterangan video, Selasa, 22 Juni 2021.

Advertising
Advertising

Dasco mengatakan, sangat disayangkan jika pembahasan dua RUU itu dihentikan. Menurut dia, penghentian pembahasan lazimnya dilakukan jika suatu RUU dinilai tak memungkinkan untuk diselesaikan.

"Kami lihat progresnya cukup bagus, sehingga perpanjangan satu kali lagi mudah-mudahan sudah finish," ujar Ketua Harian Partai Gerindra ini.

Sebelumnya pada Kamis, 10 Juni lalu, Dasco mengatakan akan meminta Komisi I segera menyelesaikan pembahasan RUU PDP. Menurut dia, kehadiran beleid tersebut sedang dibutuhkan saat ini.

Dasco mengatakan pembahasan RUU PDP sudah diperpanjang dua kali. Ketika Komisi I meminta perpanjangan pembahasan, ucapnya, pimpinan DPR meminta waktu untuk mengevaluasi sejauh mana RUU itu sudah dibahas di Komisi I.

Baca juga : Politikus PKS Menilai Algoritma Internet Perlu Diatur dalam RUU PDP

BUDIARTI UTAMI PUTRI

Berita terkait

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

13 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

4 Tips Hindari Jadi Korban Penipuan Transaksi Digital

1 hari lalu

4 Tips Hindari Jadi Korban Penipuan Transaksi Digital

Berikut empat tips agar terhindar dari modus penipuan transaksi digital. Contohnya pinjaman online dan transaksi digital lain.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

1 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

1 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

2 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

3 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

6 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

6 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya