Demokrat: Survei Kepuasan ke Jokowi Jangan Jadi Alasan Perpanjang Masa Jabatan

Senin, 14 Juni 2021 08:31 WIB

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Benny Kabur Harman. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kabur Harman berbeda pendapat dengan Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawaid saat menjadi pembicara dalam rilis hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Ahad, 13 Juni 2021. Awalnya, Jazilul menilai hasil survei elektabilitas sejumlah tokoh menunjukkan bahwa belum ada figur alternatif yang diharapkan menjadi presiden mendatang setelah Jokowi.

Sebab, kata dia, elektabilitas paling tinggi tercatat hanya sekitar 20 persen dan terpaut jauh dengan tokoh-tokoh lainnya. Di samping itu, Jazilul mengatakan ada survei yang menganggap tidak ada calon lain yang diharapkan selain Presiden Joko Widodo.

"Karena ada hasil survei yang lain yang menganggap tidak ada calon yang diharapkan selain Pak Jokowi. Maka ini juga bisa mengindikasikan pada opini untuk melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi dalam satu periode berikutnya," kata Jazilul.

Dalam sigi SMRC yang digelar 21-28 Mei itu, Prabowo Subianto meraih elektabilitas paling atas dengan 21,5 persen dari pertanyaan semi terbuka simulasi 42 nama. Di bawahnya ada nama Ganjar Pranowo dengan elektabilitas 12,6 persen Anies Baswedan dengan suara 12 persen.

"Karena Pak Prabowo cuma 20 persen dan selebihnya di bawah itu, maka sebenarnya siapakah yang diharapkan oleh rakyat ini," kata Jazilul.

Advertising
Advertising

Pernyataan Jazilul lantas ditanggapi oleh Benny Kabur Harman saat tiba gilirannya bicara. Menurut Benny, hasil survei ini tak boleh disimpulkan bahwa Presiden Jokowi perlu mempertahankan kekuasaannya.

Benny mengaitkan dengan hasil survei tingkat kepuasan terhadap kinerja presiden. Kendati tingkat kepuasan masyarakat tinggi, Benny mengatakan hal ini tak boleh dimanfaatkan untuk mengubah konstitusi supaya Presiden Jokowi bisa maju untuk ketiga kalinya, atau memperpanjang masa jabatan hingga tahun 2027.

"Ini juga menurut saya sesat dan menghina rakyatnya sendiri, menghina bangsanya sendiri. Kok dengan gampang melihat survei seperti ini untuk menyimpulkan enggak ada tokoh lain, jangan dong begitu," kata Benny.

Menurut Benny, sebenarnya ada banyak tokoh-tokoh yang bisa menjadi presiden mendatang. Namun mereka terkendala adanya ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen.


BUDIARTI UTAMI PUTRI

Baca: Survei SMRC: Elektabilitas Ganjar Terdongkrak Responden yang Puas Kinerja Jokowi

Berita terkait

Kondisi Rumah Murah Program Jokowi di Villa Kencana Cikarang: Banyak yang Terbengkalai

2 jam lalu

Kondisi Rumah Murah Program Jokowi di Villa Kencana Cikarang: Banyak yang Terbengkalai

Kondisi rumah murah program Jokowi di Villa Kencana Cikarang mayoritas terbengkalai dan tak berpenghuni

Baca Selengkapnya

Beda Sikap Soal Wacana Penambahan Jumlah Kementerian di Kabinet Prabowo

2 jam lalu

Beda Sikap Soal Wacana Penambahan Jumlah Kementerian di Kabinet Prabowo

Wacana penambahan jumlah kementerian di kabinet Prabowo perlu kajian ilmiah.

Baca Selengkapnya

Kementerian ESDM Masih Bahas Soal Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport

2 jam lalu

Kementerian ESDM Masih Bahas Soal Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport

Kementerian ESDM terus berkomunikasi dengan kementerian Keuangan untuk mengkaji arif bea keluar untuk ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia

Baca Selengkapnya

Rencana Penambahan Jumlah Kementerian Kabinet Prabowo Masih Terus Digodok

4 jam lalu

Rencana Penambahan Jumlah Kementerian Kabinet Prabowo Masih Terus Digodok

Prabowo berencana menambah jumlah pos kementerian di kabinetnya, mengingat gemuknya koalisi partai pendukung.

Baca Selengkapnya

Kata Pakar Soal Posisi Koalisi dan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo

5 jam lalu

Kata Pakar Soal Posisi Koalisi dan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo

Prabowo diharapkan tidak terjebak dalam politik merangkul yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Bappenas Sebut Makan Siang Gratis akan Disalurkan 3-5 Kali Tiap Pekan

5 jam lalu

Bappenas Sebut Makan Siang Gratis akan Disalurkan 3-5 Kali Tiap Pekan

Mulai berjalan 2025, Bappenas perkirakan program makan siang gratis akan disalurkan sebanyak 3-5 kali dalam seminggu

Baca Selengkapnya

Istana Sebut Pansel Calon Pimpinan KPK Diumumkan Bulan Ini

6 jam lalu

Istana Sebut Pansel Calon Pimpinan KPK Diumumkan Bulan Ini

Pansel KPK bertugas menyeleksi para calon pimpinan KPK sebelum diserahkan kepada DPR untuk melakukan tes uji kepatutan dan kelayakan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI Bahas Operasi Khusus Papua

6 jam lalu

Jokowi Kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI Bahas Operasi Khusus Papua

Jokowi mengumpulkan menteri dan kepala lembaga negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu siang. Bahan soal anggaran operasi khusus Papua.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Anggarkan Rp 355 Miliar untuk Bangun Taman Peringatan di Ibu Kota Nusantara

6 jam lalu

Pemerintah Anggarkan Rp 355 Miliar untuk Bangun Taman Peringatan di Ibu Kota Nusantara

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyebut taman peringatan di Ibu Kota Nusantara bisa jadi lokasi kunjungan tamu negara

Baca Selengkapnya

Busyro Muqoddas Tak Lagi Percaya Pansel KPK Bentukan Jokowi, Desak Ada Proses Demokratis

7 jam lalu

Busyro Muqoddas Tak Lagi Percaya Pansel KPK Bentukan Jokowi, Desak Ada Proses Demokratis

Busyro Muqoddas tak ingin KPK kian terpuruk setelah pimpinan yang dipilih lewat pansel hasil penunjukkan Jokowi bermasalah

Baca Selengkapnya