TEMPO.CO, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengakui dilibatkan dalam menyelenggarakan tes wawasaan kebangsaan (TWK). Tes ini menjadi salah satu syarat alih status Pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Meski begitu, BNPT membantah mereka juga ikut memutuskan nasib 75 pegawai yang akhirnya dinyatakan tak lulus tes.

"BKN meminta surat kepada kepala BNPT untuk membantu profiling tes CPNS dan kami menugaskan unit kerja kami untuk melakukan profiling," kata Kepala BNPT Boy Rafli Amar, dalam rapat kerja bersama Komisi 3 DPR, Kamis, 27 Mei 2021. Yang dilibatkan, adalah petugas di eselon 3 BNPT.

Boy menegaskan BNPT ada di bawah koordinasi dengan BKN. Pelibatan BNPT, kata dia, juga tak terlepas dari jumlah peserta yang lebih dari seribu orang. "Berkaitan dengan siapa yang lulus dan tidak lulus itu adalah mekanisme yang diterapkan oleh BKN selaku penyelenggara tes," kata Boy.

Boy mengatakan dalam tes itu, BNPT membantu profiling. Kedua, dalam tahapan-tahapan tes CPNS yang berjalan, ada personel BNPT yang tergabung di bawah koordinasi BKN dalam hal ini sebagai asesor.

Hal ini diungkapkan Boy setelah salah satu anggota DPR mempertanyakan keberadaan BNPT yang disebut dilibatkan dalam penyelenggaraan TWK Pegawai KPK. Tes itu mendapat banyak sorotan karena dianggap menjadi dalih pimpinan KPK untuk membuang sejumlah pegawai yang dianggap kritis dan tak bisa diatur.

Presiden Joko Widodo sendiri telah buka suara dan meminta agar tes itu tak menjadi dasar pemecatan bagi para pegawai KPK. Namun dua hari lalu, KPK telah memastikan akan memecat 51 orang dari 75 pegawai yang tak lulus tes wawasan kebangsaan tersebut.

Baca juga: Moeldoko Sebut Pemecatan 51 Pegawai KPK Sudah Final