51 Pegawai Dipecat, Moeldoko: Sudah Final, Kita Beri Kepercayaan Penuh KPK

Reporter

Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko menggelar konferensi pers di rumahnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 3 Februari 2021. Moeldoko membantah tuduhan dirinya hendak mengambil alih Partai Demokrat. TEMPO/Putri.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko meminta masyarakat menghentikan perdebatan soal tes wawasan kebangsaan (TWK) yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Menurut Moeldoko, hasil tes sudah final dan selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada KPK. Dalam keputusan terakhir KPK dan BKN akan memecat 51 pegawai KPK dengan alasan sudah tidak bisa dibina.

"Sebaiknya kita sudahi energi negatif dan praduga yang tidak konstruktif terhadap KPK. Perlu sikap bijak dari semua pihak untuk menyikapi situasi ini," ujar Moeldoko lewat keterangan video, Rabu, 26 Mei 2021.

"Kita tahu bahwa ini sudah final. KPK harus terus diperkuat oleh kita semua. Kita beri kepercayaan penuh kepada KPK untuk membenahi dan memperkuat diri, bekerja untuk menindak koruptor secara tidak pandang bulu. Itu penting," lanjut Moeldoko.

Menurut Moeldoko, di lembaga lain juga banyak pegawai yang tak lolos TWK. "Soal tidak lolos uji TWK sebenarnya tidak hanya di KPK, tetapi juga di lembaga-lembaga lain pernah terjadi seperti itu kondisinya. Bahkan di BPIP ada begitu tes TWK mereka ternyata tidak lolos, kenapa itu tidak ribut? Kenapa yang di KPK begitu diributkan?" ujarnya.

Moeldoko meminta KPK menyiapkan skenario perbaikan melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan bagi mereka yang dinyatakan tidak lolos TWK. 

Atas polemik yang terjadi, Presiden Jokowi menyampaikan agar hasil tes wawasan itu tak menjadi dasar pemberhentian 75 pegawai KPK. "Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan, dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi," ujar Jokowi, Senin, 17 Mei 2021.

Belakangan, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata mengatakan 51 dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK dinyatakan tidak bisa bergabung lagi dengan komisi antirasuah alias dipecat. Dia mengatakan berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan oleh para penguji, mereka sudah tidak bisa lagi dibina. "Warnanya bilang sudah merah dan tidak memungkinkan untuk dilakukan pembinaan,” kata Alex di Kantor Badan Kepegawaian Negara, Jakarta Timur, Selasa, 25 Mei 2021.

DEWI NURITA

Baca: ICW Minta Jokowi Tegur BKN dan KPK Soal Pemberhentian 51 Pegawai






Lukas Enembe Minta Dirawat di Luar Negeri, KPK: Harus Dirujuk RSCM atau RSPAD

57 menit lalu

Lukas Enembe Minta Dirawat di Luar Negeri, KPK: Harus Dirujuk RSCM atau RSPAD

Lukas Enembe terjerat kasus suap pemberian izin sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di Papua.


Jadi Tersangka Suap Lelang Jabatan, Bupati Bangkalan Ditahan di Rutan KPK

2 jam lalu

Jadi Tersangka Suap Lelang Jabatan, Bupati Bangkalan Ditahan di Rutan KPK

Firli menjelaskan Bupati Bangkalan menerima uang suap Rp 5,3 miliar dalam kasus tersebut. Uang itu digunakan untuk keperluan pribadi.


Bupati Bangkalan Resmi Jadi Tersangka Kasus Suap Lelang Jabatan

3 jam lalu

Bupati Bangkalan Resmi Jadi Tersangka Kasus Suap Lelang Jabatan

Bupati Bangkalan terjerat dalam kasus suap lelang jabatan. Dia ditahan KPK setelah menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Timur.


Tiba di KPK, Bupati Bangkalan Bawa Koper Berwarna Silver

4 jam lalu

Tiba di KPK, Bupati Bangkalan Bawa Koper Berwarna Silver

KPK resmi menahan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron dan lima tersangka kasus suap lelang jabatan di Pemerintahan Kabupaten Bangkalan.


KPK Tahan Bupati Bangkalan dalam Kasus Korupsi Lelang Jabatan

9 jam lalu

KPK Tahan Bupati Bangkalan dalam Kasus Korupsi Lelang Jabatan

KPK memastikan telah menahan para tersangka korupsi lelang jabatan di Pemkab Bangkalan. Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron termasuk di dalamnya.


Moeldoko Tanggapi Bom Polsek Astana Anyar: Tak Ada Untungnya

10 jam lalu

Moeldoko Tanggapi Bom Polsek Astana Anyar: Tak Ada Untungnya

Moeldoko menilai aksi bunuh diri seperti yang terjadi pada peristiwa bom Polsek Astana Anyar tak menguntungkan siapa pun.


Kasus Korupsi Helikopter AW 101, KPK Akan Berkoordinasi dengan Panglima TNI Baru

1 hari lalu

Kasus Korupsi Helikopter AW 101, KPK Akan Berkoordinasi dengan Panglima TNI Baru

KPK menyebut akan mulai kembali penyidikan kasus korupsi pengadaan helikopter AW 101 setelah pelantikan panglima TNI Laksamana Yudo Margono


KPK Akan Tahan Tersangka Kasus Korupsi LNG Pertamina Akhir Tahun Ini

2 hari lalu

KPK Akan Tahan Tersangka Kasus Korupsi LNG Pertamina Akhir Tahun Ini

KPK menyatakan telah menetapkan enam tersangka dalam kasus korupsi LNG Pertamina.


Pemerintah Akan Buka 200 Ribu Hektar Lahan Sorgum, Dimulai dari 15 Ribu Hektare di NTT

3 hari lalu

Pemerintah Akan Buka 200 Ribu Hektar Lahan Sorgum, Dimulai dari 15 Ribu Hektare di NTT

Moeldoko mengatakan pemerintah menargetkan pembukaan 200 ribu hektar untuk pengembangan komoditas sorgum.


Daftar Pemenang Anti Corruption Film Festival 2022, KPK Punya Harapan Besar

3 hari lalu

Daftar Pemenang Anti Corruption Film Festival 2022, KPK Punya Harapan Besar

Anti Corruption Film Festival atau ACFFEST 2022 mengangkat tema "Berawal Dari Kita, Bangkit dan Bergerak Bersama Lawan Korupsi".