TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Irjen Lotharia Latif mengatakan sudah mengirimkan 416 personel ke tiga kabupaten yang akan melakukan pleno penetapan bupati dan wakil bupati terpilih berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di Pilkada 2020.

"Kami harapkan kondisi keamanan di tiga daerah itu kondusif," ujar Latif mengutip Antara, Kamis, 18 Maret 2021. Sebelumnya tiga kabupaten di NTT, yakni Kabupaten Malaka, Kabupaten Belu dan Kabupaten Sumba Barat akan mengelar pleno penetapan bupati dan wakil bupati terpilih berdasarkan putusan MK.

Sesuai jadwal sidang, putusan MK akan berlangsung mulai Kamis ini sampai dengan Senin, 22 Maret 2021. Namun jadwal pleno penetapan di ketiga kabupaten itu bisa diputuskan karena masih menunggu hasil sidang Mahkamah Konstitusi.

Kapolda Nusa Tenggara Timur menuturkan dikirimnya sejumlah personel ke tiga kabupaten itu hanya untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat di tiga daerah itu. "Jadi dari kami kekuatan yang dikirim itu bertujuan untuk mencegah jika ada yang tidak puas dengan hasil penetapan dan sebagainya," tutur dia.

Menurut Kapolda, keselamatan rakyat adalah yang utama dan polisi tak mempunyai kepentingan apapun dengan sejumlah pasangan calon bupati dan wakil bupati yang bertarung dalam Pilkada 2020 di NTT.

Ia berharap agar para calon kepala daerah yang kalah di Pilkada 2020 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi harus menerimanya dengan rela dan lapang dada dan menghindari konflik.

Baca juga: Mahkamah Konstitusi Hari Ini Putus 10 Perkara Sengketa Pilkada 2020