TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarif Chaniago, menilai langkah Partai Demokrat yang mengungkapkan adanya upaya pengambilalihan kekuasaan sudah tepat. Pangi menilai jika terlambat hal ini bisa membuat Demokrat terbelah.

"Bukan tidak mungkin nasib demokrat bisa tragis, bisa bernasib sama seperti partai lain yang dikudeta. Diambil paksa melalui dualisme kepengurusan dan melalui legitimasi pengesahan SK Kemenkumham," kata Pangi dalam keterangan tertulis, Rabu, 3 Februari 2021.

Ia mengingatkan hal serupa kerap terjadi di beberapa partai di Indonesia. Seperti yang terjadi di internal partai Golkar, saat munculnya dualisme kepengurusan via munas Ancol dan Munas Bali. Selain itu ada dualisme PPP pada munaslub Jakarta dan Surabaya. Belakangan juga ada dualisme Partai Berkarya lewat kudeta yang dilakukan Muchdi Purwoprandjono terhadap kepengurusan Tommy Soeharto

"Polanya sebenarnya sama memanfaatkan eks kader yang kecewa dan dipecat. Mengambil dan memanfaatkan momentum benturan faksi yang kian mengeras, menyelenggarakan munaslub, Kemenkumham yang mengesahkan kepengurusan yang sah (SK) sesuai selera chemistry kekuasaan," kata Pangi.

Pangi melihat hal ini cenderung terjadi pada partai oposisi. Namun ia memuji Demokrat yang dinilai bisa segera mengendus adanya upaya ini.

Kudeta mengambil paksa partai via Munaslub melalui pengesahan kepengurusan SK Kemenkumham, kata Pangi, lebih murah. Ini merupakan jalan pintas menjadi Ketua Umum partai, ketimbang mendirikan partai yang membutuhkan usaha, biaya, dan pengorbanan yang tak sedikit.

"Maka ada pikiran liar mengambil alih ketum partai dengan cara paksa melalui munaslub sangat menjanjikan ketimbang mendirikan partai baru dari fenomena dan bentangan empirisme selama ini," kata Pangi menanggapi persoalan di Partai Demokrat.

Baca juga: Dituding Aktor Kudeta Demokrat, Darmizal Akui Sering Ketemu Moeldoko