Ketua DPR RI Puan Maharani dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate melambaikan tangan ke arah wartawan usai melakukan pertemuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 4 Februari 2020. Puan juga telah menyerahkan pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi kepada Komisi I. TEMPO/M Taufan Rengganis
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia perlu mengebut proses legislasi RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).
Johnny menilai keamanan negara dapat terancam bila Pemerintah Indonesia tidak segera mempunyai regulasi umum perlindungan data (general data protection regulation/GDPR). Menurut dia, UU Perlindungan Data Pribadi penting sebab saat ini sudah memasuki era digital.
Ia menilai pihak yang menguasai data akan menguasai dunia. "Siapa yang menguasai data suatu negara, dia yang menguasai negara tersebut. Karena masa depan negara tersebut dapat dibaca atau dilihat dari data-datanya," kata Johnny dalam Rapat Kerja Nasional X Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) secara virtual, di Jakarta, Senin, 23 November 2020.
Perlindungan data pribadi itu, kata Johnny, setidaknya terbagi dalam dua cakupan, yaitu perlindungan terhadap kecerdasan buatan (artificial inteligence) dan perlindungan terhadap proyeksi big data. Perlindungan menyangkut dua hal itu menjadi sangat penting, apalagi kalau data yang dilindungi bersifat sangat strategis atau berhubungan erat dengan geostrategi atau politik wilayah Indonesia.
Ia menilai wajar apabila data dipandang sebagai kekayaan jenis baru (the new gold)karena data merupakan kekuatan ekonomi dan kekuatan (power) suatu bangsa. "Katanya sekarang, data mempunyai nilai (value) lebih dari emas, atau disebut dengan The New Gold is Data, emas baru adalah data," ujar politikus Nasdem ini.
Johnny mengatakan RUU PDP penting untuk mengatur pergerakan data. Selama pergerakan data masih ada di dalam negeri, maka data itu harus berada di dalam kendali kekuatan di dalam negeri pula. "Itu disebut dengan data sovereignty atau kedaulatan data," tutur Sekretaris Jenderal Partai NasDem itu.
Namun ketika data bergerak lintas-negara (cross border data flow), maka di RUU PDP itu penting mengatur tentang protokol pergerakan data. Johnny menjelaskan RUU PDP harus detail menjelaskan bagaimana aturan pergerakan data yang berpindah dari suatu negara ke negara lain, sehingga dapat bergerak dengan baik.
"Karena data juga yurisdiksi ekstra teritorial ya, sehingga manajemennya menjadi penting sekali. Dan manajemen data itu ada pada RUU PDP yang saat ini sedang berproses di DPR RI," ucap Johnny.
