Pilkada Surabaya, Eri-Armuji Persoalkan Pencantuman Jokowi di APK Machfud Arifin

Reporter

Tempo.co

Minggu, 27 September 2020 15:22 WIB

Eri Cahyadi mengemasi barang-barang di ruang kerjanya di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) setelah mendapat rekomendasi untuk maju Pilkada setempat, Kamis 3 September 2020. ANTARA/HO-Istimewa/FA

TEMPO.CO, Surabaya-Kubu pasangan nomor urut 1 Pilkada Surabaya, Eri Cahyadi - Armuji (Eri - Armuji) memprotes penggunaan nama Presiden Joko Widodo di alat peraga kampanye (APK) pesaingnya, Machfud Arifin-Mujiaman Sukirno. Menurut Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP Surabaya Wimbo Ermanto, pencantuman nama Presiden Jokowi itu terdapat pada banner dan brosur kampanye Machfud-Mujiaman. “Kami keberatan,” kata Wimbo, Ahad, 27 September 2020.

Wimbo berujar pencantuman nama presiden sebagai lambang negara dilarang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Oleh karena itu ia melaporkan masalah itu ke KPUD Surabaya. Laporan telah disampaikan sejak pekan lalu. “Hari ini kami dipanggil KPUD Surabaya untuk membahas laporan itu, ini sedang rapat,” kata Wimbo saat dihubungi Tempo.

Machfud Arifin memang Ketua Tim Kampanye Daerah Jawa Timur pasangan Jokowi -Ma’ruf Amin pada pemilu 2019 lalu. Di Jawa Timur, Jokowi-Ma’ruf menang mutlak dari Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Dikonfirmasi soal pencantuman nama Jokowi dalam alat peraganya, Machfud Arifin menanggapi santai. Ia balik bertanya pada kubu Eri-Armuji yang banyak mencantumkan gambar Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dalam baliho-baliho kampanye mereka.

“Ya enggak apa-apa (diprotes). Lha sana ada gambarnya make (Risma) kok enggak kamu protes? Aku enggak pernah protes-protes kok,” kata purnawirawan jenderal polisi berbintang dua itu.

Anggota Badan Pengawas Pemilu Jawa Timur Aang Kunaifi mengatakan, dalam PKPU, mencantumkan nama atau gambar presiden di alat peraga kampanye dilarang karena presiden lambang negara. Namun jika presiden tersebut juga seorang pengurus partai, masih diperbolehkan dicantumkan dalam alat kampanye.

“Contohnya ketika Susilo Bambang Yudhoyono menjabat presiden, dia juga Ketua Umum Partai Demokrat. Gambarnya boleh dicantumkan dalam baliho pasangan calon yang diusung Demokrat, asal SBY mengenakan seragam partai, bukan jas kepresidenan,” kata Aang.

Ihwal pencantuman gambar Risma di baliho Eri-Armuji, Bawaslu menilai hal itu bukan sebuah pelanggaran. Sebab selain wali kota, Tri Rismaharini juga pengurus Dewan Pengurus Pusat PDIP. Dalam konteks itu, kata Aang, Eri-Armuji boleh memasang foto Risma. “Meski demikian, tetap harus seizin yang bersangkutan,” kata Aang.

Sekretaris PDIP Surabaya Baktiono berujar pengusung Jokowi-Ma’ruf adalah PDIP. Partai berlambang banteng itu, kata Baktiono, juga berada di garis depan tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf. “Kalau bicara Pak Jokowi, sebenarnya PDIP-lah pengusungnya,” kata dia.

Berita terkait

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

3 menit lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

8 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

9 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

9 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

11 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

11 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

13 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

17 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

17 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

19 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya