TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik Surokim Abdusalam menilai keputusan bakal calon Wali Kota Surabaya Machfud Arifin memilih Dirut Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Mujiaman sebagai wakilnya di Pilkada 2020 sudah layak. "Dugaan saya dipilihnya Pak Mujiaman karena pengalamannya mengelola PDAM sehingga dianggap memahami manajemen kota," kata peneliti Surabaya Survey Center (SSC) ini, Selasa, 25 Agustus 2020.
Selain itu, lanjut dia, tipe Mujiman merupakan pekerja keras dalam senyap yang membuatnya dapat lampu hijau dari Machfud Arifin (MA) dan koalisi parpol. Mengenai adanya kekecewaan dari 31 pimpinan kecamatan (PK) Partai Golkar atas keputusan Machfud memilih Mujiaman karena pertama diusulkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Surokim mengatakan, hal itu menjadi problem koalisi gemuk.
"Itu problem klasik bagaimana menjaga soliditas dan membuat semua senang tidak saling iri," kata Dekan FISIP Universitas Trunojoyo ini. Pilihannya, lanjut dia, harus memilih calon non-kader agar tidak saling iri. Menurut Surokim, jika melihat latar belakang Mujiaman yang seorang profesional dan bukan kader PKB semestinya harus bisa diterima oleh koalisi partai pengusung.
"Apalagi pemilihan beliau kan pasti sudah terlebih dulu dikonsultasikan oleh Pak MA kepala partai pengusung dan harusnya lebih banyak melihat dari latar belakang beliau yang profesional bukan kader PKB. Tapi kebetulan Pak Mujiaman pertama diusulkan oleh PKB," katanya.
Perwakilan 31 PK Golkar Surabaya Asrofi sebelumnya merasa kecewa MA memilih Dirut PDAM usulan dari PKB di Pilkada Surabaya. Padahal perolehan kursi di DPRD Surabaya, PKB dan Golkar sama-sama mendapat lima kursi. Begitu juga dengan PKS dan Gerindra. Menurut dia, 31 PK Golkar Surabaya legowo atau bisa menerima jika Machfud Arifin memilih wakilnya secara independen, bukan usulan dari partai koalisi pendukung MA.
Selama ini, lanjut dia, Golkar menunjukkan keseriusannya dengan mensosialisasikan MA melalui acara sambung rasa dengan berharapan partai ini diapresiasi di Pilkada Surabaya. "Apalagi usulan dari Golkar yakni Gus Hans ( Zahrul Azhar Asumta) tidak diambil pak MA. Ini kami juga kecewa," kata Asrofi yang juga pengurus DPD Partai Golkar Surabaya ini.
