Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Reporter

Editor

Sapto Yunus

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, JakartaKetua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sumatera Utara sekaligus mantan Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah alias Ijeck mengambil formulir pendaftaran bakal calon gubernur di DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP untuk bertarung pada Pilgub Sumut 2024.

Sekretaris DPD Golkar Sumut Ilhamsyah didampingi sejumlah pengurus lainnya mewakili Ijeck mengambil formulir di DPD PDIP.

"Kehadiran kami mewakili Musa Rajekshah untuk mengambil formulir pendaftaran bakal calon Gubernur Sumut. Ini bukti keseriusan beliau (Ijeck) untuk maju di Pilkada," ujar Ilhamsyah usai bertemu pengurus PDIP di Medan, Jumat, 17 Mei 2024 seperti dikutip Antara.

Pihaknya optimistis partai pemenang Pemilu 2024 itu akan mengusung Ijeck menjadi calon Gubernur Sumut pada Pilkada 2024. "Kami optimistis PDI Perjuangan bisa mengusung Musa Rajekshah," kata dia.

Kehadiran pengurus Golkar disambut langsung oleh Sekretaris DPD PDIP Sumut, Sutarto, beserta jajaran lainnya. Sutarto mengatakan ada beberapa nama yang sudah mengambil formulir pendaftaran bakal calon Gubernur Sumut dari PDIP.

Dari empat nama yang mengambil formulir, dua di antaranya telah mengembalikannya, termasuk mantan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.

"Sesuai dengan mekanisme partai kami, tahap penjaringan ini ada dua jalur bisa ada kader internal itu ada Pak Nikson, kemudian tokoh masyarakat ada Pak Edy Rahmayadi yang sudah mengembalikan. Kemudian Pak Abdul Azis, kemudian ada Pak Benny Simorangkir yang sudah kembalikan formulir," ujar Sutarto.

Menurutnya, Ijeck merupakan tokoh muda yang mempunyai kesempatan untuk maju menjadi calon Gubernur Sumut. Namun pihaknya terlebih dahulu akan melakukan kajian dan pertimbangan dalam proses penjaringan bakal calon.

"Kalau potensi kan begini ya, setiap partai politik pasti akan melakukan berbagai kajian, pertimbangan kalkulasi dan hari ini kami masih proses penjaringan, kemudian ada proses penyaringan," kata dia.

Untuk itu, dia meminta semua pihak bersabar menunggu keputusan partainya sehingga dapat menghasilkan yang optimal.

"Kemudian nanti akan ada survei secara internal maupun secara independen dan tentu penggodokan itu akan dilakukan setelah proses penjaringan, yaitu bersama-sama dengan DPP partai. Jadi sabar dulu, mudah-mudahan akan mendapatkan hasil yang optimal," ujarnya.

Selanjutnya, Golkar tugaskan Musa Rajekshah dan Bobby Nasution...

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Jalan Politik Bambang Pacul Wakil Ketua MPR dari PDIP, Usai Dilantik Kirim Pesan untuk 'Korea-Korea'

59 menit lalu

Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Bambang
Jalan Politik Bambang Pacul Wakil Ketua MPR dari PDIP, Usai Dilantik Kirim Pesan untuk 'Korea-Korea'

Bambang Wuryanto dilantik menjadi Wakil Ketua MPR. Begini jalan politik lelaki yang dikenal dengan nama Bambang Pacul, identiik sebutan 'Korea-Korea'.


Istana Ungkap Alasan Seleksi Capim KPK Tetap Diproses Era Jokowi

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo menerima panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk terima nama-nama calon pimpinan dan calon dewan pengawas di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, 1 Oktober 2024. Istimewa
Istana Ungkap Alasan Seleksi Capim KPK Tetap Diproses Era Jokowi

Istana menyebut Pansel KPK memang harus dibentuk oleh Presiden Jokowi agar memberikan waktu yang cukup.


Bentrok Lagi, Aparat dan Masyarakat Adat Poco Leok yang Tolak Proyek Geothermal PLN

1 jam lalu

Warga Poco Leok, NTT melakukan aksi penolakan Proyek Geotermal Poco Leok namun menghadapi kekerasan aparat. Foto: Istimewa
Bentrok Lagi, Aparat dan Masyarakat Adat Poco Leok yang Tolak Proyek Geothermal PLN

Puluhan warga masyarakat adat dan seorang jurnalis disebut menjadi korban penggunaan kekuatan berlebih aparat. Didahului perintah Jokowi di Jakarta?


Istana: Permintaan Maaf Presiden Jokowi Itu Bentuk Kerendahan Hati

3 jam lalu

Presiden Jokowi meninjau Bendungan Temef saat peresmian di Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, Rabu, 2 Oktober 2024. Bendungan Temef yang diresmikan Presiden Jokowi tersebut mampu menyediakan air baku dengan kapasitas 131 liter per detik untuk masyarakat di dua Kabupaten, Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Timor Tengah Utara. ANTARA/Mega Tokan
Istana: Permintaan Maaf Presiden Jokowi Itu Bentuk Kerendahan Hati

Deputi Protokol dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana juga mengklaim apologia Presiden Jokowi sebagai komitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas.


Strategi PDIP Dongkrak Elektabilitas Risma-Gus Hans di Pilgub Jatim

3 jam lalu

Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta (baju putih) saat tiba di Kantor KPU Jatim di Surabaya, Kamis malam 29 Agustus 2024. ANTARA/Faizal Falakki
Strategi PDIP Dongkrak Elektabilitas Risma-Gus Hans di Pilgub Jatim

Said Abdullah percaya gotong-royong dukungan anggota partai adalah kunci kemenangan Risma-Gus Hans.


Terpopuler: Deflasi Berturut-turut Bikin Cemas, Kelanjutan Prakerja dan Iuran Tapera di Era Prabowo

4 jam lalu

Suasana pusat perbelanjaan di Jakarta, 3 September 2024. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat secara bulanan Indonesia mengalami deflasi 0,03 persen pada Agustus 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Terpopuler: Deflasi Berturut-turut Bikin Cemas, Kelanjutan Prakerja dan Iuran Tapera di Era Prabowo

Berita terpopuler bisnis pada Kamis, 3 Oktober 2024, dimulai dari perbedaan respons pengusaha dan pemerintah terhadap deflasi berturut-turut.


Politikus PDIP Ribka Tjiptaning Laporkan Dugaan Penggelembungan Suara Desy Ratnasari ke DKPP

10 jam lalu

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah), Ketua DPP PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning (kanan), dan Kepala Badan Sejarah Indonesia PDI Perjuangan Bonnie Triyana (kiri) mengepalkan tangan saat diskusi Kudatuli, Kami Tidak Lupa di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Sabtu 20 Juli 2024.  ANTARA FOTO/Reno Esnir/tom.
Politikus PDIP Ribka Tjiptaning Laporkan Dugaan Penggelembungan Suara Desy Ratnasari ke DKPP

Ribka Tjiptaning dan Desy Ratnasari sama-sama bertarung di Dapil Jawa Barat IV yang meliputi Kabupaten dan Kota Sukabumi.


Rumor PDIP Masuk Kabinet, Zulhas Klaim yang Pertama Usulkan ke Jokowi dan Prabowo

12 jam lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat sesi wawancara dengan Tempo di kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin, 23 September 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Rumor PDIP Masuk Kabinet, Zulhas Klaim yang Pertama Usulkan ke Jokowi dan Prabowo

Zulhas mengatakan pernah mengusulkan pada Jokowi, Prabowo dan Bahlil agar PDIP dirangkul bergabung dalam koalisi pemerintahan hasil Pemilu 2024.


Kata Moeldoko Soal Keberlanjutan KSP di Pemerintahan Prabowo

13 jam lalu

Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko saat menyampaikan keterangan di Kantor Staf Presiden Jakarta, Rabu (2/10/2024). ANTARA/Andi Firdaus
Kata Moeldoko Soal Keberlanjutan KSP di Pemerintahan Prabowo

Moeldoko menyatakan akan kembali menekuni proyek baterai untuk kendaraan listrik setelah masa jabatannya di KSP berakhir.


Soal Iuran Tapera di Era Prabowo, BP Tapera: Belum Tahu Tahun Depan atau Kapan, Kita Harus Siapkan Dulu

13 jam lalu

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho saat memberikan keterangan pers di Kantor BP Tapera, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Menanggapi adanya pemberitaan di media terkait BPK Temukan 124.960 Pensiunan Belum Dapat Pengembalian Dana Tapera Rp 567,5 Miliar, seluruh hasil temuan telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK dan dilaporkan kepada BPK serta telah dinyatakan selesai oleh BPK. TEMPO/Subekti
Soal Iuran Tapera di Era Prabowo, BP Tapera: Belum Tahu Tahun Depan atau Kapan, Kita Harus Siapkan Dulu

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyatakan lembaganya belum menarik iuran dari ASN untuk program Tapera.