TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pelaksana Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK), Najelaa Shihab, mengatakan pemerataan kesempatan dan kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah. Menurut dia, pendidikan berkualitas hanya bisa diakses segelintir warga dari kelas ekonomi tinggi.

“Dalam kenyataannya, kalau kita bicara sekarang, pendidikan berkualitas di Indonesia itu memang hanya bisa diakses oleh segelintir warga,” kata Najelaa dalam webinar KPK Menjaga Integritas dalam Implementasi Kebijakan PPDB, Rabu, 29 Juli 2020.

Mengutip kajian Smeru, Najelaa mengatakan, sebagian besar siswa miskin bersekolah di sekolah swasta berkualitas rendah. Sedangkan sekolah negeri yang disubsidi pemerintah malah didominasi siswa dari keluarga yang lebih sejahtera.

“Bayangkan, jadi negara mensubsidi warga yang sebetulnya tidak terlalu butuh subsidi, dan kemudian double inequality itu terjadi pada orang yang sudah miskin harus bayar pula untuk masuk sekolah swasta,” ujar Najelaa.

Mengutip laporan Bank Dunia tahun 2019, Najelaa menjelaskan, anak-anak dari keluarga lebih sejahtera 1,3 kali lebih besar peluangnya untuk mengikuti PAUD dibandingkan anak-anak dari keluarga termiskin. Padahal, kata dia, PAUD berdampak pada kesiapan sekolah dan kesuksesan anak di jenjang berikutnya. Selain itu, angka putus sekolah juga lebih tinggi pada kalangan siswa miskin, dengan hanya 13 persen dari kelompok miskin yang dapat menuntaskan kelas 12 SMA.

Menurut Najelaa, peran pemerintah seharusnya bukan hanya membangun sistem pendidikan, tetapi juga memastikan sistem tersebut berkualitas dan efektif meningkatkan kualitas sumber daya manusia seluruh warga negara. Sebab, pemerataan kualitas dan kesempatan pendidikan sejatinya sangat dibutuhkan untuk membangun masyarakat yang produktif dan demokratis.

“Ini kegawatdaruratan pendidikan kita yang tentu bukan hanya muncul tiba-tiba sekarang, tetapi memang dampak dari berbagai kebijakan, implementasi di lapangan yang memang belum sempurna puluhan tahun,” ujar Najelaa Shihab.

ACHMAD HAMUDI ASSEGAF