Pasangan Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa bersama Ketua DPC PDIP Solo Hadi Rudyatmo menunjukkan surat rekomendasi calon Wali Kota Solo di Kantor DPD PDIP Jateng, Panti Marhaen Kota Semarang, pada Jumat, 17 Juli 2020. TEMPO/Jamal A. Nashr
TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Surakarta berencana melibatkan Achmad Purnomo pada tim pemenangan Gibran - Teguh Prakosa di Pilkada 2020. "Pak Pur akan dilibatkan dalam tim pemenangan kalau sudah bisa kami ajak komunikasi dengan baik," kata Ketua DPC PDIP Surakarta sekaligus Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo di Solo, Ahad, 19 Juli 2020.
Sebelumnya, sosok Achmad Purnomo dan Teguh Prakosa merupakan pasangan yang diusung PDIP Solo pada Pilkada 2020. Namun PDIP memutuskan pasangan Gibran - Teguh Prakosa yang akan bertarung merebut kursi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo di Pilkada 2020.
Hadi tidak memungkiri saat ini Achmad Purnomo sedang dalam kondisi yang tidak baik, mengingat rekomendasi akhirnya jatuh ke tangan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi. "Kalau dengan saya baik (komunikasinya). Tidak ada persoalan, tetapi hati itu kan tidak bisa diingkari, ya manusiawi lah," ucap Hadi.
Ia mengatakan kekecewaan tersebut merupakan hal yang biasa dan bisa dialami oleh siapa pun. "Sama seperti teman-teman yang lain, yang awalnya dicalonkan tetapi kemudian tidak mendapatkan rekomendasi," ujarnya.
Lebih lanjut, Hadi menyatakan hingga saat ini belum ada koordinasi dengan partai politik lain terkait sikap dukungan kepada bakal calon Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa. Menurut dia, bila ada partai lain yang akan memberikan dukungan maka akan masuk dalam tim pemenangan.
"Supaya bisa menggalang kadernya lewat struktur. Kalau saat ini belum koordinasi, belum ada yang menyatakan secara resmi untuk memberikan dukungan (Gibran - Teguh Prakosa). Biasanya ada surat resmi yang menyatakan mendukung," tutur Hadi.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
13 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.