TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto masih enggan banyak berkomentar terkait dugaan korupsi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri).

Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan saat ini masih menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Menhan sedang mempelajari dan menunggu informasi lengkap permasalahannya dari Menteri BUMN dan BPK," kata Dahnil dalam keterangan tertulis, Selasa, 14 Januari 2020.

Dahnil mengatakan Kementerian Pertahanan memiliki kepentingan dengan kasus ini. Asabri dibuat pertama kali untuk mengurus asuransi bagi prajurit ABRI, yang kini bertransformasi menjadi TNI.

Karena itu, meski Asabri adalah BUMN, total Asset Rp 35,188 triliun PT Asabri berasal dari uang iuran pensiun prajurit TNI atau Polri dan PNS TNI atau Polri termasuk PNS Kemenhan.

"Total gaji pokok mereka setiap bulan dipotong 4,75 persen untuk iuran pensiun dan 3,25 persen untuk tunjangan hari tua," kata Dahnil.

Atas dasar kepentingan ini, Dahnil mengatakan akan serius memperhatikan perkembangan kasus ini. "Pak Menhan ingin memastikan dana prajurit tetap aman dan tidak terganggu," kata Dahnil.