TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pada hari ketiganya bekerja ini belum ada pembahasan soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) KPK. Ia mengaku saat ini masih dalam tahap pengumpulan bahan.

“Kami belum koordinasi dengan departemen teknis. Saya dalam seminggu menargetkan mengenal profil dan anatomi Kemenkopolhukam dulu,” ujar Mahfud di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat 25 Oktober 2019.

Ia mengatakan sudah mengundang semua pejabat eselon I untuk paparan, agar ia memahami persoalan masing-masing deputi. Mahfud pun mengaku telah banyak berdiskusi dengan Sekretaris Menteri Koordinator, dan sudah mulai mengidentifikasi masalah.

Namun, kata dia, belum masuk ke agenda-agenda yang spesifik. Seperti pelanggaran HAM, penegakan hukum, deradikalisasi, dan sebagainya.

“Sekarang saya masih proses pembahanan atau belum pembahasan,” tutur mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Pembahasan nantinya, akan dimulai dengan rapat antar menko, dan rapat Menkopolhukam dengan menteri-menteri dan lembaga terkait. Rapat ini ia perkirakan akan diadakan pada Selasa, atau Rabu pekan depan.

“Tergantung di Istana ada agenda atau tidak,” ucap dia.

Sebelum menjabat Mahfud MD, sempat diundang ke Istana oleh Presiden Jokowi untuk membahas Perpu KPK pada 26 September 2019 lalu. Ia menuturkan saat itu ada beberapa usul yang dibahas dalam pertemuan tersebut.

Selain menyarankan penerbitan Perpu KPK, para tokoh mengemukakan dua alternatif lain untuk membatalkan UU KPK hasil revisi, yakni melalui legislative review oleh DPR atau judicial review oleh Mahkamah Konstitusi.

"Tapi opsi yang disuarakan cukup kuat, yaitu lebih bagus mengeluarkan perpu, agar ditunda dulu sampai ada suasana yang baik untuk membicarakan substansinya. Karena ini kewenangan Presiden, kami hampir sepakat menyampaikan usul itu," ujar Mahfud.