Menurut Siti, draf RUU Pertanahan mendatang harus memenuhi beberapa prasyarat. Harus dipastikan tidak bertentangan dengan UUPA dan TAP MPR.

RUU yang masuk dalam Prolegnas ini juga ramai kritik. Konsorsium Pembaruan Agraria, menyebut perubahan tidak sejalan dengan rencana reforma agraria.

DPR dan Pemerintah menyetujui 50 RUU masuk prolegnas 2020. Ada RUU PKS dan RUU Pertanahan.

Bank tanah ini dimaksudkan untuk mempermudah pengelolaan tanah untuk kepentingan sosial, umum, pemerintah serta untuk melancarkan investasi.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan pembahasan RUU Pertanahan akan dibahas kembali bersama DPR paling lambat awal 2020.

DPR periode 2014-2019 telah menghasilkan 91 rancangan undang-undang (RUU).

Penundaan pengesahan sejumlah RUU ini didasari kencangnya gelombang protes masyarakat terhadap produk legislasi buatan DPR dan pemerintah.

Komisi II memastikan RUU Pertanahan batal disahkan DPR.

Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Sofyan Djalil mengatakan bahwa Rencana Undang-Undang (RUU) Pertanahan batal disahkan DPR

Masih banyak norma-norma bermasalah dalam RUU Pertanahan. Salah satunya membuka peluang state capture corruption.