Bekas Mendagri Serukan Bahaya Laten Komunis, Apa Lagi Itu?

Senin, 12 Agustus 2019 16:09 WIB

Ketua Koalisi Umat Madani (KUM) Letjen TNI (Purn) Syarwan Hamid di Jakarta Timur, 30 Juni 2018. Dok.TEMPO/Fakhri Hermansyah

TEMPO.CO, Jakarta- Dalam acara silaturahmi dan dialog yang diadakan Kementerian Pertahanan dan Forum Rekat hari ini, Senin, 12 Agustus 2019, muncul mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Syarwan Hamid berbicara tentang komunis dan komunisme.

Mendagri Kabinet Reformasi era Presiden BJ Habibie atau pasca Orba tersebut mengungkapkan mengenai bahaya laten komunisme di masyarakat.

"Secara faktual yang ingin membangkitan komunisme itu masih ada," ujar Syarwan dalam acara bertema "Pancasila Perekat Kita, Satu Nusa Satu Bangsa" itu di Hotel Grand Sahid Jaya.

Menurut dia, anggapan bahwa PKI atau Partai Komunis Indonesia adalah masa lalu itu keliru. Komunisme dianggapnya masih ada hingga kini dan menjadi ancaman bagi Dasar Negara RI, Pancasila. Dia menyebut bahaya tersembunyi tersebut sebagai bahaya laten.

Syarwan menjabat Wakil Ketua DPR/MPR pada 1997-1998. Dia lantas didapuk menjadi Mendagri oleh Presiden BJ Habibie pada 23 Mei 1998-27 September 1999.

Dia menilai faham komunisme menjadi tantangan bagi Pancasila, selain radikalisme dan terorisme.

Acara diskusi yang menyentil komunis tersebut dihadiri sejumlah tokoh nasional dan ulama, antara lain Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno, Rachmawati Soekarnoputri, Salahuddin Wahid (Gus Solah), Wakil Sekjen MUI Zaitun Rasmin, Dede Yusuf, Habib Umar Al Hamid, Aminudin, serta Haikal Hassan.

AULIA ZITA

Berita terkait

Aktivis Laporkan Pj Wali Kota Yogyakarta ke Gubernur DIY hingga Ombudsman, Ini Alasannya

1 hari lalu

Aktivis Laporkan Pj Wali Kota Yogyakarta ke Gubernur DIY hingga Ombudsman, Ini Alasannya

Koalisi Pegiat HAM dan Anti Korupsi melaporkan Pj Wali Kota Yogyakarta Singgih Rahardjo ke Gubernur DIY, Mendagri, KPK dan Ombudsman

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

6 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

Gus Muhdlor telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK pada 16 April 2024.

Baca Selengkapnya

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

6 hari lalu

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

Khofifah menjadi satu-satunya gubernur karena Jatim menjadi provinsi berkinerja terbaik berturut turut.

Baca Selengkapnya

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

6 hari lalu

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

Tito Karnavian menjelaskan bahwa penilaian dalam penghargaan ini tidak dilakukan sendiri oleh Kemendagri.

Baca Selengkapnya

Apa itu Penghargaan Satyalencana yang Batal Diberikan kepada Gibran?

6 hari lalu

Apa itu Penghargaan Satyalencana yang Batal Diberikan kepada Gibran?

Apa itu Satyalencana Karya Bhakti Praja Nugraha yang batal diberikan kepada Gibran?

Baca Selengkapnya

Mendagri Jelaskan Alasan Gibran Tak Terima Satyalencana

6 hari lalu

Mendagri Jelaskan Alasan Gibran Tak Terima Satyalencana

Alasan kenapa Gibran tak terima Satyalencana.

Baca Selengkapnya

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

19 hari lalu

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian kompak buka suara terkait hasil Pilpres 2024. Begini katanya.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

33 hari lalu

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

Mendagri mengatakan RUU DKJ adalah wujud komitmen mengupayakan Jakarta menjadi kota kelas dunia.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Sebut Dewan Kawasan Aglomerasi Tak Ambil Kewenangan Pemda

33 hari lalu

Mendagri Tito Sebut Dewan Kawasan Aglomerasi Tak Ambil Kewenangan Pemda

Tito mengatakan pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi akan ditentukan atau ditetapkan oleh presiden.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Pastikan Tak Ada Intervensi Pemerintah dalam Pemilu 2024: Hanya Dukungan

36 hari lalu

Mendagri Tito Pastikan Tak Ada Intervensi Pemerintah dalam Pemilu 2024: Hanya Dukungan

Mendagri menjelaskan peran dan dukungan pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya