Ketua DPR Berharap Ada Inkumben Lolos Seleksi Capim KPK

Senin, 8 Juli 2019 13:20 WIB

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (kanan) bersama Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Jan S Maringka menyampaikan keterangan pers terkait OTT Jaksa Kejati , di gedung KPK, Jakarta, Sabtu, 29 Juni 2019. ANTARA/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo mengapresiasi tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang kembali mendaftar seleksi calon pimpinan atau capim KPK periode mendatang. Tiga pimpinan itu ialah Laode Muhammad Syarif, Basaria Pandjaitan, dan Alexander Marwata.

"Menurut saya sangat bagus mereka mengajukan kembali untuk ikut seleksi," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 8 Juli 2019. Ia berharap ada yang lolos dari tiga pimpinan yang mendaftar kembali itu.

Baca juga: KASN Ungkap Kriteria Berbahaya Pendaftar Capim KPK

Menurut Bambang, lolosnya kembali calon inkumben penting untuk kesinambungan kerja komisi antikorupsi. "Nanti kalau lolos di pansel nanti akan di fit and proper di DPR. Ini penting untuk kesinambungan daripada kepemimpinan KPK itu sendiri.”

Paling tidak, kalau tiga yang mendaftar satu atau dua calon inkumben itu harus lolos. “Itu harapan saya," kata mantan Ketua Komisi Hukum DPR ini.

Baca juga: Pansel KPK Minta Bukti Tudingan Istimewakan Pori dan Kejaksaan

Advertising
Advertising

Meski begitu, Bambang mengatakan tak ada satu elemen yang diistimewakan dalam seleksi calon pimpinan KPK ini. Sebelumnya, kelompok masyarakat sipil antikorupsi, Indonesia Corruption Watch menilai unsur Kepolisian Republik Indonesia terkesan diistimewakan oleh Pansel KPK.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris juga menengarai adanya skenario pelemahan KPK dalam seleksi calon pimpinan periode 2019-2024. Dia mengatakan skenario itu terlihat dari komposisi anggota panitia seleksi calon pimpinan KPK periode 2019-2023 dan getolnya kepolisian mencalonkan diri.

Baca juga:

Tengara itu dibantah Bambang. "Enggak ada (pengistimewaan) saya kira. Pansel akan bekerja dengan obyektif karena semua mata publik tertuju ke sana," ujar Bamsoet.

Panitia Seleksi Capim KPK telah menutup pendaftaran capim KPK pada Kamis pekan lalu, 4 Juli 2019. Anggota Panitia Seleksi, Harkristuti Harkrisnowo mengatakan total ada 348 pendaftar. Nama-nama yang memenuhi persyaratan administrasi akan diumumkan pada 11 Juli mendatang.


BUDIARTI UTAMI PUTRI | ROSSENO AJI

Berita terkait

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 jam lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

1 jam lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

4 jam lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

5 jam lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

5 jam lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

6 jam lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

8 jam lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

9 jam lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya