PSI: Prabowo Tanggungjawab Pelibatan Anak dalam Rusuh 22 Mei

Selasa, 28 Mei 2019 18:43 WIB

Massa Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat membubarkan diri seusai melakukan aksi demo di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2019. Koordinator lapangan Aksi 22 Mei atau Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR), Jumhur Hidayat, meminta massa unjuk rasa pulang. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dara Nasution meminta pasangan calon presiden Prabowo Subianto - Sandiaga Uno ikut bertanggungjawab karena anak-anak ikut terlibat dalam rusuh 22 Mei.

Baca juga: Rusuh 22 Mei, Bocah Tasikmalya Terseret karena Diajak Guru Ngaji

"Jadi provokasi-provokasi yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan Pak Sandi di dalam upaya menggerakan massa, (telah) mengambil korban anak-anak juga," ujar Dara di Kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Selasa, 28 Mei 2019.

Dara menyebutkan berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebanyak 52 anak kini terancam menjadi tersangka karena terseret dalam kerusuhan 22 Mei. Dia mengaitkan hal ini dengan harapan besar bagi kemajuan bangsa karena adanya bonus demografi yang dimiliki oleh Indoensia. “Tapi arah bangsa Indonesia kini tidak menentu akibat pelibatan anak-anak dalan kerusuhan 22 Mei.”

Tempo masih berusaha meminta tanggapan dari kubu Prabowo mengenai tudingan Dara Nasution ini.

Advertising
Advertising

Terkait penanganan 52 anak yang terlibat kerusuhan, Dara berharap sebaiknya terhadap mereka tidak diproses secara hukum seperti orang dewasa. Dia berharap anak-anak itu menjalani proses rehabilitasi.

Paling utama, menurut dia, adalah menemukan dalang yang menggerakkan anak itu berada di lokasi kerusuhan. Apalagi ada kabat bahwa sebagian anak anak-anak itu diajak oleh guru ngaji mereka. Dia melihat antara dalang yang mengajak guru ngaji, lalu si guru ngaji mengajak anak, merupakan sebuah rantai yang panjang. “Penting untuk menemukan siapa yang bertanggung jawab dibalik ini semua," ucap dia.

Direktur Rehabilitasi Anak Kementerian Sosial, Kanya Eka Santi, mengatakan lembaganya tengah menangani 52 anak yang terjaring pada kerusuhan 22 Mei tersebut. “Kami mendapat rujukan sebanyak 52 anak. Sejauh ini yang kami lakukan adalah assesement awal,” kata dia dalam konferensi pers di Kantor Komisi Perlindungan Anak (KPAI), Senin 27 Mei 2019.

Proses assessment yang dilakukan itu hanya meliputi aspek fisik atau biologis saja. Sebenarnya tugas mereka juga meliputi aspek psikologis, sosial, dan spiritual. "Namun melihat kondisi anak, baru bisa melakukan satu tahap saja," kata Kanya.

Berita terkait

Beda Sikap Soal Wacana Penambahan Jumlah Kementerian di Kabinet Prabowo

7 jam lalu

Beda Sikap Soal Wacana Penambahan Jumlah Kementerian di Kabinet Prabowo

Wacana penambahan jumlah kementerian di kabinet Prabowo perlu kajian ilmiah.

Baca Selengkapnya

Rencana Penambahan Jumlah Kementerian Kabinet Prabowo Masih Terus Digodok

9 jam lalu

Rencana Penambahan Jumlah Kementerian Kabinet Prabowo Masih Terus Digodok

Prabowo berencana menambah jumlah pos kementerian di kabinetnya, mengingat gemuknya koalisi partai pendukung.

Baca Selengkapnya

Kata Pakar Soal Posisi Koalisi dan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo

9 jam lalu

Kata Pakar Soal Posisi Koalisi dan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo

Prabowo diharapkan tidak terjebak dalam politik merangkul yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Bappenas Sebut Makan Siang Gratis akan Disalurkan 3-5 Kali Tiap Pekan

9 jam lalu

Bappenas Sebut Makan Siang Gratis akan Disalurkan 3-5 Kali Tiap Pekan

Mulai berjalan 2025, Bappenas perkirakan program makan siang gratis akan disalurkan sebanyak 3-5 kali dalam seminggu

Baca Selengkapnya

Jokowi Kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI Bahas Operasi Khusus Papua

10 jam lalu

Jokowi Kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI Bahas Operasi Khusus Papua

Jokowi mengumpulkan menteri dan kepala lembaga negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu siang. Bahan soal anggaran operasi khusus Papua.

Baca Selengkapnya

Ganjar Putuskan Jadi Oposisi, Guntur Romli: Itu Suasana Kebatinan di PDIP

16 jam lalu

Ganjar Putuskan Jadi Oposisi, Guntur Romli: Itu Suasana Kebatinan di PDIP

Politikus PDIP, Guntur Romli, mengatakan pilihan Ganjar Pranowo yang mutuskan jadi oposisi pemerintahan Prabowo bukan sikap resmi partainya.

Baca Selengkapnya

Gibran Ungkap Adanya Pembahasan Soal Kementerian Makan Siang Gratis

17 jam lalu

Gibran Ungkap Adanya Pembahasan Soal Kementerian Makan Siang Gratis

Gibran mengungkapkan bahwa pihaknya sempat membahas soal adanya kementerian yang mengurus makan siang gratis.

Baca Selengkapnya

Bappenas Sebut Program Makan Siang Gratis Dijalankan Tahun Depan, Bujet Rp 20 Ribuan per Anak

17 jam lalu

Bappenas Sebut Program Makan Siang Gratis Dijalankan Tahun Depan, Bujet Rp 20 Ribuan per Anak

Deputi Bappenas memastikan program makan siang gratis akan mulai berjalan mulai tahun 2025 dengan bujet Rp 20 ribuan per anak.

Baca Selengkapnya

Kadin Sebut Swasembada Air Harus jadi Program Utama Pemerintah: Ada di Visi Misi Prabowo-Gibran

18 jam lalu

Kadin Sebut Swasembada Air Harus jadi Program Utama Pemerintah: Ada di Visi Misi Prabowo-Gibran

Waketum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian, Bobby Gafur Umar, menyebut bahwa ketersediaan air harus jadi perhatian pemerintah.

Baca Selengkapnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang Toxic, Pengamat Sebut Kontra dengan Narasi Rekonsiliasi

18 jam lalu

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang Toxic, Pengamat Sebut Kontra dengan Narasi Rekonsiliasi

Pernyataan Luhut disebut kontra dengan narasi rekonsiliasi dan gotong royong membangun Indonesia yang terus digaungkan Prabowo.

Baca Selengkapnya