Fadli Zon Minta Massa Aksi 22 Mei Bubar

Rabu, 22 Mei 2019 20:21 WIB

Polisi menangkap perusuh Aksi 22 Mei di jalan tol dalam kota, kawasan Slipi, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2019. ANTARA/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon meminta massa Aksi 22 Mei untuk membubarkan diri. Ia juga meminta agar aksi berjalan kondusif sehingga tak menimbulkan lagi korban.

Baca: Neno Warisman Minta Massa Aksi 22 Mei Tenang

“Saudara-saudara mari ke markas masing-masing untuk konsolidasi. Nanti tunggu dari ulama kita agar aksi berjalan kondusif dan tidak ada korban lagi itu lah yang kita harapkan,” kata Fadli Zon kepada massa di samping kantor Bawaslu, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta, Rabu 22 Mei 2019.

Unjuk rasa memang memanas setelah salat magrib. Koordinator aksi 22 Mei pun sudah memerintahkan massa untuk membubarkan diri. Saat itu terjadi sedikit friksi dan mulai nampak lemparan-lemparan botol air mineral dilemparkan ke arah polisi.

Fadli dalam orasinya mengatakan, massa aksi yang hari ini hadir datang dengan kesadaran sendiri sebagai masyarakat. Bukan karena imbalan.

Advertising
Advertising

Prabowo Subianto, kata dia, meyakini aksi ini juga sudah sesuai konstitusi. Maka ia mengimbau agar massa tak mudah terprovokasi yang bisa mengakibatkan bentrokan dan korban jiwa.

Baca: Polisi Tangkap 2 Penyusup Bawa Pistol di Aksi 22 Mei di Medan

Ia juga mengingatkan petugas polisi agar menjaga keamanan tanpa melakukan tindak kekerasan. “Saya juga minta pada aparat keamanan agar tidak melakukan kekerasan,” ujarnya.

Berita terkait

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

13 jam lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

2 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

4 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

4 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

5 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

5 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

6 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

6 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

7 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

8 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya