Massa Aksi 22 Mei Mulai Datangi Bawaslu

Rabu, 22 Mei 2019 09:48 WIB

Massa dari Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat melakukan salat Asar berjamaah saat menggelar aksi di Jalan Thamrin, sekitar kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Ratusan massa Aksi 22 Mei pagi ini mulai tiba di Jalan MH. Thamrin, Jakarta. Mereka yang rata-rata memakai pakaian muslim ini berkumpul di depan Gedung Jaya.

Baca juga: Moeldoko: Ada Penyelundup Senjata yang Ingin Kacaukan Aksi 22 Mei

Aksi ini merupakan lanjutan dari unjuk rasa kemarin yang berakhir ricuh hingga dini hari tadi. Meski massa sudah mulai banyak belum tampak tokoh-tokoh sentral di balik aksi ini seperti Bernard Abdul Jabbar atau Neno Warisman.

Massa yang berkumpul hanya sesekali menyanyikan yel-yel mereka. Selain itu ada pula yang menyindir petugas polisi lewat lagu. "Tugasmu mengayomi, tugasmu mengayomi, pak polisi, pak polisi, jangan ikut kompetisi," kata mereka, Rabu, 22 Mei 2019.

Sebelumnya, dalam aksi unjuk rasa malam tadi, Bernard mengatakan pihaknya akan kembali datang hari ini untuk menyampaikan aspirasinya kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Advertising
Advertising

"Hari ini kita cukupkan sampai di sini. Besok siap balik lagi ke sini," kata Bernard, malam tadi.

Baca juga: Polda Jawa Timur Pulangkan 1.200 Calon Peserta Aksi 22 Mei

Dia kemudian meminta para pembawa bendera untuk mundur membubarkan diri. Dia juga meminta semua massa aksi 22 Mei untuk waspada jika ada tindakan berbau provokasi.

"Tahan provokasi-provokasi, kita harus pulang dengan damai, di sini banyak emak-emak," ujarnya.

Berita terkait

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

1 jam lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

2 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

3 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

3 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

4 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

4 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

6 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

6 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

7 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

8 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya