TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyebut terjadi peningkatan pada jumlah berita bohong atau hoaks yang beredar di media sosial. "Di Januari 2019 itu ada 175 temuan isu hoaks dan naik menjadi 353 di Februari," kata Rudiantara di Balai Kartini, Jakarta Selatan pada Kamis, 28 Maret 2019.

Baca: Viral Skema Tunjangan Kartu Pra Kerja Jokowi, Kemenkeu: Hoaks

Rudiantara membeberkan, dari 353 isu hoaks itu, 23 persen berkaitan dengan isu politik. Menyusul isu pemerintahan dan kesehatan. Ia pun menyebut bahwa naiknya jumlah berita hoaks politik disebabkan oleh pemilihan umum.

"Mungkin karena menuju pesta demokrasi sehingga banyak hoaks terkait politik. Seharusnya demokrasi itu fun, karena itu Pemilu harus menyenangkan," kata Rudiantara.

Sebagai langkah memerangi berita hoaks, Rudiantara mengatakan, ada solusi yang bisa digunakan. Untuk pengguna media sosial, kata dia, harus dibekali dengan literasi informasi.

Lalu, di media sosial sendiri, Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah bekerja sama dengan Polri untuk memetakan dan menutup akun-akun penyebar berita hoaks. Namun, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga menangani dan menanggulangi penyebaran hoaks secara mandiri. Salah satunya dengan patroli siber oleh Tim AIS yang melakukan verifikasi dan klarifikasi.

Simak juga: Heran Masih Banyak yang Percaya Hoaks, Jokowi : Mikir, Mikir

Terakhir, Rudiantara melihat bahwa pekerja media pun berperan membantu memerangi berita hoaks. "Saya juga berterima kasih kepada media yang selalu menyediakan kolom atau waktu khusus untuk bicara mengenai bagaimana menggunakan media sosial dan pesan singkat dengan baik," kata dia.