Bawaslu DKI Kumpulkan Laporan Soal Munajat 212

Jumat, 22 Februari 2019 17:50 WIB

Peserta Munajat 212 mulai memasuki kawasan Monas. TEMPO/Imam Hamdi

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta masih menelisik dugaan pelanggaran kampanye di acara Munajat 212 di Monas, Jakarta pada Jumat, 22 Februari 2019.

Baca: Fadli Zon Sebut Tak Ada Unsur Politik di Acara Munajat 212

"Kami masih mengumpulkan hasil pengawasan di lapangan oleh seluruh pengawas mulai dari tingkat provinsi, kabupaten-kota, kecamatan dan kelurahan," kata Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Muhammad Jufri saat dihubungi Tempo pada Jumat, 22 Februari 2019.

Selain itu, kata Jufri, dia juga meminta masyarakat aktif melapor ke Bawaslu jika menemukan pelanggaran pada acara munajat 212.

Sebelumnya, Tim Kampanye Nasional Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin menilai acara Munajat 212 sangat kental bernuansa kampanye dan merupakan bagian dari politisasi agama.

Menurut Juru Bicara TKN, Ace Hasan Syadzily, hal itu dibuktikan dengan salam dua jari Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon dan orasi Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan yang dinilai tendensius berkampanye, serta hadirnya tokoh-tokoh yang mendukung calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto.

"Karena itu, dengan melihat nuansa acara itu patut diduga acara itu merupakan bagian dari politisasi agama dan kampanye politik," ujar Ace lewat keterangan tertulis pada Jumat, 22 Februari 2019.

Untuk itu, kata dia, Bawaslu harus bertindak sesuai dengan kewenangannya. "Tak harus menunggu laporan karena Bawaslu DKI sendiri memantau langsung acara itu. Terlalu kentara bahwa acara itu berbau politik dengan yel-yel seperti kampanye," ujar Ace.

Dalam acara Munajat 212 tadi malam, selain Fadli Zon dan Zulkifli Hasan, hadir Ketua Dewan Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid, Sekretaris Jenderal PAN, Eddy Soeparno, dan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN, Yandri Susanto, serta sejumlah politikus dari partai pendukung paslon 02 lainnya.

Saat diberi kesempatan bicara, Zulkifli Hasan mengatakan, " Persatuan nomor satu, soal presiden?" yang kemudian dijawab massa yang hadir dengan teriakan, "Nomor 2."

Fadli Zon mengatakan tak ada unsur politik di acara zikir dan Munajat 212 yang berlangsung di Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Jumat, 22 Februari 2019.
"Saya lihat tidak ada yang menyangkut masalah ajakan atau apa yang terkait dengan politik. Semua saya rasa masih dalam koridor," kata Fadli ditemui awak media menghadiri acara tersebut, Jumat, 22 Februari 2019.

Simak juga: Munajat 212, Ma'ruf Amin: Jangan Gunakan MUI sebagai Alat Politik

Ditanya mengenai aksi Zulkifli di Munajat 212, Fadli menilai tindakan itu wajar. Hal tersebut merupakan bagian dari retorika untuk memberikan pencerahan kepada peserta yang hadir. "Ada bumbu-bumbu, biasa itu bagian dari sebuah retorika untuk memberikan sambutan atau memberikan pencerahan dan dialog komunikasi dengan jamaah," kata dia.

Berita terkait

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

1 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

3 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

3 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

4 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

4 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

5 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development

6 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan pembangunan rumah susun dapat mengatasi daerah kumuh di Jakarta.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

6 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

6 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

AHY Gambarkan Nasib Jakarta setelah IKN Beroperasi

7 hari lalu

AHY Gambarkan Nasib Jakarta setelah IKN Beroperasi

Menteri Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan gambaran kondisi Jakarta setelah IKN beroperasi sebagai ibu kota negara.

Baca Selengkapnya