Fadli Zon Sebut Tak Ada Unsur Politik di Acara Munajat 212

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Peserta Munajat 212 mulai memadati area Monumen Nasional, Jakarta Pusat, 21 Februari 2019. Tempo/Imam Hamdi

    Peserta Munajat 212 mulai memadati area Monumen Nasional, Jakarta Pusat, 21 Februari 2019. Tempo/Imam Hamdi

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon mengatakan tak ada unsur politik di acara zikir dan Munajat 212 yang berlangsung di Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Jumat, 22 Februari 2019.

    Baca: Fadli Zon hingga Neno Warisman Hadiri Munajat 212 di Monas

    "Saya lihat tidak ada yang menyangkut masalah ajakan atau apa yang terkait dengan politik. Semua saya rasa masih dalam koridor," kata Fadli ditemui awak media menghadiri acara tersebut, Jumat, 22 Februari 2019.

    Acara tersebut dihadiri sejumlah tokoh politik. Beberapa di antaranya, ada yang menyinggung soal kegiatan pemilihan presiden. Ketua MPR Zulkifli Hasan, sempat menyinggung soal persatuan dan presiden dengan menanyakan nomor urut presiden kepada para umat yang hadir dalam acara tersebut.

    Ditanya mengenai aksi Zulkifli itu, Fadli menilai tindakan itu wajar. Hal tersebut merupakan bagian dari retorika untuk memberikan pencerahan kepada peserta yang hadir.

    "Ada bumbu-bumbu, biasa itu bagian dari sebuah retorika untuk memberikan sambutan atau memberikan pencerahan dan dialog komunikasi dengan jamaah," kata dia.

    Baca: Hadir di Munajat 212, Titiek Soeharto Beri Salam Dua Jari

    Beberapa tokoh yang hadir di acara Munajat 212, di antaranya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. Selain itu, ada pula Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais, Ketua Persaudaraan Alumni 212 Slamet Maarif, Wakil Ketua Umum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Neno Warisman dan juga Titiek Soeharto. Sebagian dari mereka juga sempat menyampaikan sambutannya. Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab yang kini tinggal di Arab Saudi sejak tersandung beberapa kasus hukum, juga berpidato lewat video.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.