TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendesak Mahkamah Agung agar lebih terbuka mengubah mekanisme peradilan uji materi. Komisioner Komnas Perempuan, Azriana, mengatakan peradilan yang terbuka sangat dibutuhkan untuk menghentikan diskriminasi, terutama terhadap perempuan.

Kebijakan diskriminatif yang didominasi peraturan daerah itu, menurut Azriana, harus dibatalkan karena tak seusai dengan prinsip konstitusi yang mengusung kesetaraan. "Ruang pembatalan kebijakan yang bisa digunakan hanya uji materiil di Mahkamah Agung," katanya di Kantor Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara di Jalan Kramat VI, Jakarta, Senin, 3 Desember 2018.

Baca: Komnas Sebut Banyak Kekerasan terhadap ...

Komnas Perempuan mencatat saat ini terdapat 421 kebijakan diskiminatif di Indonesia. Sebanyak 333 kebijakan di antaranya menyasar langsung kepada perempuan. Namun mekanisme uji materi di MA menghambat upaya pembatalan kebijakan diskriminatif karena digelar secara tertutup.

Masyarakat tak pernah tahu jadwal sidang dan proses persidangan. MA hanya memeriksa berkas tanpa mendengarkan keterangan pihak-pihak terkait.

Baca: 20 Tahun Komnas Perempuan: Aktivis HAM ...

Mekanisme ini, kata dia, bertentangan dengan asas audi alteram et parterm yaitu pihak yang berperkara harus diberi kesempatan memberikan keterangan dan menyampaikan pendapatnya. Keterangan pihak terkait selama ini hanya disampaikan terbatas melalui tulisan tanpa memberi ruang klarifikasi.

Selain itu, persidangan uji materi di MA bukanlah sidang lanjutan. Fakta-fakta hukum belum diproses sehingga memerlukan keterangan dari pihak yang berperkara.

Mekanisme yang tertutup juga bertentangan dengan asas erga ormes yaitu berlaku bagi setiap orang. "Artinya pengujian peraturan ini perlu diketahui seluruh warga negara karena menyangkut kepentingan publik," ujar Azriana.

Simak: Darurat Kekerasan Seksual dan Pembahasan ...

Dia mengatakan peradilan terbuka merupakan mandat Undang-Undang Kekuasaaan Kehakiman. Dalam Pasal 13 Ayat 1 dan Ayat 3 disebutkan, semua pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, kecuali UU menentukan lain. Putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan dalam sidang terbuka. Jika kedua ketentuan itu tidak dipenuhi, setiap putusan yang dihasilkan batal demi hukum.

Azriana menyatakan persidang terbuka juga diperlukan untuk mengawasi independensi, imparsialitas, dan integritas hakim. "Standar yang tinggi atas perilaku yang terkait dengan pengadilan harus diperlihatkan, tidak hanya dilakukan," ujarnya mengutip Bangalore Principles.

Komnas Perempuan menyatakan keputusan Mahkamah Agung yang mengubah mekanisme uji materi akan sangat berpengaruh terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara yang didikriminasi melalui peraturan daerah. Peradilan uji materi yang tertutup dikhawatirkan melanggengkan diskriminasi.