Komnas Perempuan: Ratusan Perda Diskriminatif terhadap Perempuan

Reporter

Editor

Amirullah

Ilustrasi Undang-undang. shutterstock.com

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau  Komnas Perempuan, Azriana Manalu, mengatakan ada 421 kebijakan yang diskriminatif.

"Kami sudah sampaikan sejak 2009, perda diskriminatif. Terakhir juga sudah disampaikan pada Agustus ada 421 kebijakan diskriminatif," kata Azriana di kantor Komnas Perempuan, Jakarta, Senin, 19 November 2018.

Baca: 20 Tahun Komnas Perempuan: Aktivis HAM Perempuan Rawan Dirundung

Menurut Azriana, kebijakan diskriminatif ini 56 persennya berbentuk perda. Sisanya berbentuk surat edaran keputusan kepala daerah dari tingkat kelurahan sampai desa. Dan 333 di antaranya, kata Azriana, menyasar perempuan.

Kebijakan yang menurut Azriana merugikan kaum perempuan adalah larangan jam malam. Menurutnya pembatasan ini dapat mempengaruhi aktivitas perempuan yang harus bekerja di malam hari, baik itu di instansi pemerintahan yang perlu melayani publik 24 jam, atau pedagang-pedagang kecil yang menjajakan jajanan malam.

Aturan jam malam, kata dia, dapat menghilangkan penghasilan bagi perempuan-perempuan ini. Selain itu juga pembatasan untuk waria bisa bekerja. "Ada juga tentang berbusana, prostitusi. Jadi sangat beragam," ucap Azriana.

Baca: Komnas Perempuan Minta Kejaksaan Tunda Eksekusi Baiq Nuril

Azriana mengatakan kebijakan ini bukan hanya membatasi ruang gerak kaum perempuan, tetapi juga tidak jarang menekan kehidupan perempuan. Ia mengatakan ada perempuan yang dapat menyesuaikan diri, tapi ada juga yang sebetulnya merasa tertekan dengan kebijkan ini.

Dia menyempatkan memberi contoh ekstrem soal penerapan kebijakan diskriminatif, yakni kebijakan prostitusi. Perda Prostitusi di Tangerang, kata Azriana tidak dirumuskan secara matang. Sehingga batasan-batasan soal pelacuran ini dinilai masih kurang jelas.

Akibatnya semua orang yang berada di wilayah yang kadung dicap sebagai teritori prostitusi dicurigai sebagai pelaku asusila. “Akhirnya (Perda Prostitusi) memakan korban. Ada satu perempuan yg diciduk Satpol-PP di wilayah itu. Padahal ia sedang menunggu jemputan,” ujar dia.






Keberatan Soal Pelecehan Seksual Brigadir J, Deolipa Yumara Gugat Komnas HAM dan Komnas Perempuan ke PTUN

13 jam lalu

Keberatan Soal Pelecehan Seksual Brigadir J, Deolipa Yumara Gugat Komnas HAM dan Komnas Perempuan ke PTUN

Komnas HAM dan Komnas Perempuan diminta menarik kembali pernyataan resmi soal dugaan pelecehan seksual Brigadir J terhadap Putri Candrawathi.


Kabupaten Bogor Janji Dukung Pemenuhan Hak Anak

6 hari lalu

Kabupaten Bogor Janji Dukung Pemenuhan Hak Anak

Pemerintah Kabupaten Bogor janji untuk mendukung pemenuhan hak-hak anak.


Riza Patria Belum Tahu Pulau Reklamasi Pulau G untuk Hunian, dalam Pembahasan

9 hari lalu

Riza Patria Belum Tahu Pulau Reklamasi Pulau G untuk Hunian, dalam Pembahasan

Ahmad Riza Patria menyebutkan, daratan hasil reklamasi di Teluk Jakarta, atau pulau reklamasi, Pulau G, sebagai zona ambang untuk hunian.


Keluarga Brigadir J Bantah Sudah Menyerah

13 hari lalu

Keluarga Brigadir J Bantah Sudah Menyerah

Ayah Brigadir J, Samuel Hutabarat, disebut lelah karena terus menerus menjalani pemeriksaan oleh polisi.


DPRD Kabupaten Bogor Sahkan Perda Penanggulangan Penyakit Menular

18 hari lalu

DPRD Kabupaten Bogor Sahkan Perda Penanggulangan Penyakit Menular

Perda tentang penyakit menular diperlukan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Bogor.


Begini Tugas Pj Gubernur DKI Setelah Anies Baswedan Usai Masa Jabatan

20 hari lalu

Begini Tugas Pj Gubernur DKI Setelah Anies Baswedan Usai Masa Jabatan

Apa saja yang bisa dan tak boleh dilakukan Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan nanti? Ini tugas-tugasnya.


6 Poin Keberatan Deolipa Terhadap Komnas Perempuan, Soal Putri Candrawathi di Kasus Brigadir J

21 hari lalu

6 Poin Keberatan Deolipa Terhadap Komnas Perempuan, Soal Putri Candrawathi di Kasus Brigadir J

Deolipa Yumara menyampaikan keberatan terhadap Komnas Perempuan yang dinilai melampaui kewenangannya soal Putri Candrawathi.


Deolipa Yumara Surati Jokowi, Mahfud Md, dan Komnas Perempuan Soal Kasus Brigadir J

21 hari lalu

Deolipa Yumara Surati Jokowi, Mahfud Md, dan Komnas Perempuan Soal Kasus Brigadir J

Eks pengacara Bharada E, Deolipa Yumara meminta Jokowi mengambil langkah tegas terhadap penyimpangan kepolisian dalam kasus Brigadir J


Kasus Kekerasan Seksual Calon Pendeta di Alor, Berikut 5 Fakta yang Telah Diketahui

22 hari lalu

Kasus Kekerasan Seksual Calon Pendeta di Alor, Berikut 5 Fakta yang Telah Diketahui

Sebanyak 12 anak menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan seorang calon pendeta di Kabupaten Alor NTT. Berikut 5 faktanya.


Soal Kasus Brigadir J, JPHPKKS Keluarkan 6 Rekomendasi

24 hari lalu

Soal Kasus Brigadir J, JPHPKKS Keluarkan 6 Rekomendasi

JPHPKKS meminta polisi mewaspadai adanya obstruction of justice jilid II dalam kasus kematian Brigadir J