Dahnil: Ada Potensi Politik Uang di Muktamar Pemuda Muhammadiyah

Selasa, 27 November 2018 13:47 WIB

Wakil Presiden Jusuf Kalla (keempat kiri) didampingi Menkominfo Rudiantara (kanan), Mendikbud Muhadjir Effendy (kedua kanan), Ketua MPR Zulkifli Hasan (ketiga kanan), Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir (keempat kanan), Gubernur DIY Sri Sultan HB X (ketiga kiri), Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil A. Simanjuntak (kedua kiri) dan Rektor UMY Gunawan Budiyanto (kiri) memukul kentongan saat peresmian pembukaan Muktamar ke-17 Pemuda Muhammadiyah di Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Bantul, DI Yogyakarta, Senin, 26 November 2018. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Muktamar Pemuda Muhammadiyah hari ini dijadwalkan akan memilih ketua yang baru. Ada enam kandidat bersaing untuk memperebutkan pucuk pimpinan organisasi sayap kepemudaan di Muhammadiyah itu.

Baca juga: Enam Kandidat Bersaing Jadi Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah ...

Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak yang sebentar lagi lengser mengungkap potensi politik uang dalam Muktamar Pemuda Muhammadiyah yang digelar di Yogyakarta sejak kemarin itu.

Dahnil mengatakan potensi politik uang mencuat lantaran calon ketua umum bakal mengarungi masa kepengurusan 2018-2022 yang bertepatan dengan tahun politik.

"Masalah-masalah yang pelik di muktamar itu dimulai dari money politic, ada praktek yang tidak pantas," ujar Dahnil, Senin 26 November 2018.

Advertising
Advertising

Namun seorang peserta muktamar yang memiliki hak pilih dalam suksesi ketua umum Pemuda Muhammadiyah, Nur Anto mengatakan isu politik uang untuk memengaruhi pilihan kader itu belum tampak tanda-tandanya hingga hari kedua pelaksanaan muktamar Selasa 27 November 2018.

"Sejauh ini belum kelihatan adanya isu money politic itu, atau kandidat yang mencoba-coba," ujar Nur saat berbincang dengan Tempo.

Nur menuturkan jika ada kandidat yang nekat bermain sogok untuk membeli suara menurutnya hal yang sangat bodoh.

"Sebab biasanya ongkos pergi ke muktamar sudah ditanggung pengurus wilayah dan daerah masing-masing, besarannya tergantung keputusan pengurus daerah," ujarnya.

Nur menuturkan, selama pelaksanaan muktamar, semua peserta diinapkan di Hotel Cavinton Yogya, sebuah hotel baru yang lumayan megah di pusat kota yang berjarak sekitar 500 meteran saja ke Jalan Malioboro. Untuk menuju lokasi muktamar, sudah ada bus yang mengangkut para peserta itu.

Nur menambahkan politik uang menurutnya sulit terjadi karena kandidat biasanya sangat paham jika kader hanya akan memilih mereka yang selama ini aktif turun ke bawah dan dekat emosional. Bukan soal apa yang akan diberikan. Jadi sebelum muktamar sebenarnya kader sudah memegang siapa calon yang akan dipilihnya. "Sia-sia saja kalau mau main (politik uang)," ujarnya.

Nur mengatakan dalam muktamar ini setiap pengurus tingkat kabupaten atau pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) memiliki hak dua suara yang biasanya diserahkan pada ketua dan sekretaris PDPM. Sedangkan dari pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah (PDPM) memiliki hak memberikan empat suara.

Baca juga: Enam Kandidat Ketua Pemuda Muhammadiyah, Tiga yang Paling Kuat

Untuk pengurus Jawa Tengah sendiri total memiliki hak 74 suara. Total pemilih dalam muktamar ini ada 1.200 pemilih. Dan biasanya suara yang diberikan tak berbeda atau merujuk satu kandidat. Misalnya dua suara dari Kabupaten Rembang akan sama memilih kandidat nomor 1 atau 2 atau lainnya.

"Seperti pilpres, kalau menguasai suara di Jawa Tengah, Barat, dan Timur maka akan kuat potensi menangnya," ujarnya.

Ada enam kandidat dalam pemilihan kali ini, yaitu:

    1. Ahmad Fanani, wiraswasta
    2. Ahmad Labib, terafiliasi pada partai politik
    3. Andi Fajar Asti
    4. Faisal, akademisi
    5. Muhammad Sukron, terafiliasi pada partai politik
    6. Sunanto, aktivis sosial

Nur memperkirakan dari enam kandidat itu, persaingan kuat bakal terjadi untuk tiga kandidat saja. Yakni Ahmad Fanani, Sunanto, dan Ahmad Labib.

Meski ada potensi politik uang, Dahnil Anzar Simanjuntak meyakini siapapun yang mencoba mengintervensi muktamar Pemuda Muhammadiyah ini akan kecewa.

"Siapapun saya pastikan tak bisa intervensi muktamar Pemuda Muhammadiyah ini," ujarnya.

Berita terkait

Dahnil Anzar Ungkap Rencana Prabowo Mau Buat Presidential Club

1 jam lalu

Dahnil Anzar Ungkap Rencana Prabowo Mau Buat Presidential Club

Prabowo ingin para mantan presiden Republik Indonesia rutin bertemu dalam wadah presidential club.

Baca Selengkapnya

Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri

1 hari lalu

Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri

Aspebindo mendukung rencana pemerintah membagikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada ormas keagamaan. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Baznas - Muhammadiyah Gulirkan Program Pengembangan SDM Unggul

2 hari lalu

Baznas - Muhammadiyah Gulirkan Program Pengembangan SDM Unggul

Kolaborasi antara Baznas dengan Muhammadiyah dalam pemanfaatan dana zakat, bisa memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan umat

Baca Selengkapnya

Jika Prabowo Tunjuk Mendikbud dari Muhammadiyah, Darmaningtyas: Tak Masalah, Asal...

3 hari lalu

Jika Prabowo Tunjuk Mendikbud dari Muhammadiyah, Darmaningtyas: Tak Masalah, Asal...

Darmaningtyas mengatakan tak masalah jika Mendikbud era Prabowo dari Muhammadiyah, asal tokoh tersebut berlatar belakang dunia pendidikan.

Baca Selengkapnya

Kata Ketum Muhammadiyah Soal Gugatan PDIP di PTUN

4 hari lalu

Kata Ketum Muhammadiyah Soal Gugatan PDIP di PTUN

Apa kata Ketum Muhammadiyah soal gugatan PDIP di PTUN?

Baca Selengkapnya

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

7 hari lalu

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

Reaksi PBNU, PP MUhammadiyah, Kadin Terhadap Penetapan Prabowo - Gibran Pemenang Pilpres 2024 oleh KPU

Baca Selengkapnya

Tanggapan Demokrat dan Muhammadiyah Soal Kabinet Prabowo-Gibran

8 hari lalu

Tanggapan Demokrat dan Muhammadiyah Soal Kabinet Prabowo-Gibran

Muhammadiyah menyatakan belum ada pembahasan soal formasi kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Respons PBNU dan Muhammadiyah terhadap Putusan MK

9 hari lalu

Respons PBNU dan Muhammadiyah terhadap Putusan MK

Haedar Nashir puji Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud yang menerima hasil putusan MK.

Baca Selengkapnya

Kata Ketum PP Muhammadiyah Soal Sikap Ganjar dan Anies Terkait Putusan MK

9 hari lalu

Kata Ketum PP Muhammadiyah Soal Sikap Ganjar dan Anies Terkait Putusan MK

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir angkat bicara ihwal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa hasil Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

'Tragedi' Lebaran 2011, Opor Ayam Sudah Dibuat Penetapan Idul Fitri Mundur Sehari

21 hari lalu

'Tragedi' Lebaran 2011, Opor Ayam Sudah Dibuat Penetapan Idul Fitri Mundur Sehari

Masih ingat Lebaran 2011, saat pemerintah mundurkan sehari Idul Fitri. Emak-emak protes opor yang sudah dibuat tak jadi disantap esok hari.

Baca Selengkapnya