Tjahjo Kumolo: Dana Kelurahan Disamaratakan di Seluruh Daerah

Reporter

Syafiul Hadi

Editor

Amirullah

Senin, 22 Oktober 2018 14:32 WIB

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berbincang dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat mengikuti sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 16 Oktober 2018. Susi mengatakan, penggunaan kacamata diperlukan untuk menutup perban di salah satu matanya yang terdapat bintilan sejak ia mengunjungi Palu pada 30 September lalu. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan usulan mengenai dana kelurahan masih dalam rencana dan pembahasan pemerintah. Menurut dia, dana ini akan disamaratakan untuk seluruh kelurahan.

Baca: Mendagri Tjahjo Kumolo: Dana Kelurahan Beda dengan Dana Desa

"Ya disamaratakan, mungkin itu satu opsi karena kelurahan itu masyarakatnya juga ada masyarakat tertinggal. Itu juga jadi bahan pertimbangan," ujar Tjahjo di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Senin, 22 Oktober 2018.

Rencana pemberian dana kelurahan ini diumumkan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam pembukaan acara Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) XX dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa/Kelurahan (PINDesKel) Tahun 2018, kemarin. Menurut Jokowi, dana kelurahan akan mulai diberikan tahun depan.

Tjahjo mengatakan mekanisme dana kelurahan akan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dia berkata dana ini kemungkinan akan disalurkan dengan mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK). "Apakah lewat DAK atau dana transfer, yang penting dari kementerian masuk ke daerah tingkat dua," katanya.

Advertising
Advertising

Meski demikian, kata Tjahjo, dana kelurahan ini masih dalam pembahasan Kementerian Keuangan dan DPR. Tjahjo menegaskan, intinya dana kelurahan ini mekanisme tak sama dengan dana desa. "Karena kelurahan adalah SKPD, sudah punya pos anggaran dari Pemda baik tingkat satu maupun tingkat dua. Percepatan pemerataan dan percepatan kesejahteraan," ucapnya.

Baca: Kata Tjahjo Kumolo soal Usulan Penambahan 31 Juta DPT

Sebelumnya, Tjahjo menuturkan kebijakan ini tidak tiba-tiba diputuskan. Menurut dia, sudah ada kajian soal kondisi riil di lapangan terkait pengembangan kelurahan.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini berujar ada beberapa kelurahan yang memiliki anggaran kecil. Sebabnya alokasi dana kelurahan dinilai penting guna menunjang pemerataan pembangunan di pemerintahan kota.

"Saat ini ternyata sejumlah kelurahan yang memang minim anggarannya dan belum mampu menempatkan sebuah posisi sebagai kelurahan di suatu kota, baik menyangkut sarana dan prasarananya maupun fasilitas umumnya," tuturnya.

SYAFIUL HADI | AHMAD FAIZ

Berita terkait

Aktivis Laporkan Pj Wali Kota Yogyakarta ke Gubernur DIY hingga Ombudsman, Ini Alasannya

3 hari lalu

Aktivis Laporkan Pj Wali Kota Yogyakarta ke Gubernur DIY hingga Ombudsman, Ini Alasannya

Koalisi Pegiat HAM dan Anti Korupsi melaporkan Pj Wali Kota Yogyakarta Singgih Rahardjo ke Gubernur DIY, Mendagri, KPK dan Ombudsman

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

7 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

Gus Muhdlor telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK pada 16 April 2024.

Baca Selengkapnya

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

7 hari lalu

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

Khofifah menjadi satu-satunya gubernur karena Jatim menjadi provinsi berkinerja terbaik berturut turut.

Baca Selengkapnya

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

7 hari lalu

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

Tito Karnavian menjelaskan bahwa penilaian dalam penghargaan ini tidak dilakukan sendiri oleh Kemendagri.

Baca Selengkapnya

Apa itu Penghargaan Satyalencana yang Batal Diberikan kepada Gibran?

7 hari lalu

Apa itu Penghargaan Satyalencana yang Batal Diberikan kepada Gibran?

Apa itu Satyalencana Karya Bhakti Praja Nugraha yang batal diberikan kepada Gibran?

Baca Selengkapnya

Mendagri Jelaskan Alasan Gibran Tak Terima Satyalencana

7 hari lalu

Mendagri Jelaskan Alasan Gibran Tak Terima Satyalencana

Alasan kenapa Gibran tak terima Satyalencana.

Baca Selengkapnya

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

20 hari lalu

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian kompak buka suara terkait hasil Pilpres 2024. Begini katanya.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

34 hari lalu

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

Mendagri mengatakan RUU DKJ adalah wujud komitmen mengupayakan Jakarta menjadi kota kelas dunia.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Sebut Dewan Kawasan Aglomerasi Tak Ambil Kewenangan Pemda

34 hari lalu

Mendagri Tito Sebut Dewan Kawasan Aglomerasi Tak Ambil Kewenangan Pemda

Tito mengatakan pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi akan ditentukan atau ditetapkan oleh presiden.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Pastikan Tak Ada Intervensi Pemerintah dalam Pemilu 2024: Hanya Dukungan

37 hari lalu

Mendagri Tito Pastikan Tak Ada Intervensi Pemerintah dalam Pemilu 2024: Hanya Dukungan

Mendagri menjelaskan peran dan dukungan pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya