TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq mengatakan sudah banyak kader partainya yang dipecat lantaran bergabung atau dianggap dekat dengan organisasi masyarakat Gerakan Arah Baru Indonesia atau Garbi yang diinisiasi Anis Matta. Sejumlah pengurus dewan pimpinan wilayah, kata salah satu anggota Garbi ini, juga terkena imbas pemecatan tersebut.

Baca: Besutan Anis Matta, Ini Daerah yang Telah Deklarasikan Garbi

"Kasus-kasus pemecatan dari jabatan dan dari anggota sejak 2016 kan terkait dengan tuduhan terlihat dengan gerakan ABI (Arah Baru Indonesia)," kata Mahfudz kepada Tempo, Kamis, 18 Oktober 2018.

Mahfudz mencontohkan, pemecatan pengurus DPW di antaranya terjadi di daerah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara. Tak hanya di tingkat DPW, pengurus di tingkat kabupaten/kota pun juga terkena imbas.

Kata loyalis eks Presiden PKS Anis Matta ini, Garbi merupakan ormas untuk mendiseminasi gagasan tentang Arah Baru Indonesia. Arah baru yang dia maksud ialah melanjutkan dan melejitkan perjalanan bangsa dan negara menjadi salah satu kekuatan dunia. Dia pun enggan mengaitkan keberadaan Garbi dengan partai dakwah.

Mahfudz juga enggan menduga-duga apakah PKS memandang Garbi sebagai ancaman. Dia mengklaim, Garbi dibentuk sebagai gerakan intelektual yang tidak berkaitan dengan partai politik tertentu.

Baca: Fahri Hamzah: Garbi Jadi Tanda Akhir PKS

"Bahwa PKS kemudian memandang bahwa kader PKS yang aktif atau terlibat di Garbi sebagai ancaman atau bahkan musuh, ya, itu urusan PKS," kata dia.

Direktur Pencapresan PKS Suhud Alynuddin menampik partainya melakukan pemecatan terhadap kader yang bergabung atau dekat dengan Garbi. Menurut Suhud, partai hanya melakukan pergantian atau pemindahan posisi terhadap kader-kadernya sesuai kebutuhan.

"Penempatan atau penunjukan seorang kader di posisi atau jabatan tertentu, baik di internal struktur maupun jabatan publik itu sifatnya penugasan atau mandatory," kata Suhud kepada Tempo, Kamis, 18 Oktober 2018. "Jadi kapan saja partai dapat mengubah atau memindahkan posisi sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan partai."