TEMPO.CO, Jakarta - Meski dua sekondannya cenderung memberi sinyal bakal bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menjadi partai terakhir di Koalisi Perubahan yang belum menentukan sikap tegas akan posisi politiknya.
Peneliti senior Populi Center, Usep Saepul Ahyar, mengatakan PKS kemungkinan akan kembali menjadi partai di luar koalisi pemerintahan, seperti yang telah dilakukan selama satu dekade pemerintahan Presiden Jolo Widodo. "Jika melihat dinamika sejauh ini, amat besar untuk jadi oposisi," kata Usep saat dihubungi, Sabtu, 4 Mei 2024.
Dinamika yang dimaksud Usep ialah ihwal penolakan dari Partai Gelora dan tidak hadirnya Prabowo dalam acara halalbihalal yang diselenggarakan PKS. Dua hal tersebut, menjadi sinyal jika koalisi tak sepenuh hati menyambut partai yang dipimpin Ahmad Syaikhu tersebut.
Namun, menurut Usep, meski kembali berada di barisan luar pemerintah, posisi tersebut tidak menyebabkan kerugian besar pagi PKS. Sebab, basis kontituen PKS merupakan basis yang konsisten dan berpeluang meluas.
"Pendukung Anies juga akan berpindah ke PKS apabila kembali menjadi oposisi," kata Usep.
Artinya, kata Usep, dengan posisi politik seperti ini, PKS cenderung lebih diuntungkan dalam menyongsong Pilkada, terutama Pilkada di wilayah Daerah Khusus Jakarta, Aceh dan Sumatera Barat yag menjadi wilayah kemenangan pasangan Anies-Muhaimim pada pemilihan presiden 2024.
Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, mengatakan PKS memang memiliki peluang besar untuk kembali menjadi partai di luar pemerintahan. Ketidakhadiran Prabowo yang diundang dalam acara halalbihalal PKS lalu menjadi sinyal kuat sikap koalisi terhadap PKS.
Menurut Agung, meskipun nanti PKS tetap bergabung, keberadaan Partai Gelora dan PSI di Koalisi Indonesia Maju bakal menjadi batu ganjalan, khususnya ihwal pembagian kue kekuasaan. "Dua partai ini kerap resisten terhadap PKS sejauh ini," kata dia.
Koordinator juru bicara PKS, Ahmad Mabruri, mengatakan PKS akan mengambil sikap politik berdasarkan keputusan rapat Majelis Syura. Apapun keputusannya, Dewan Pimpinan Pusat akan melaksanakan.
Namun, Mabruri tidak menjelaskan rinci, ihwal kapan rapat Majelis Syura PKS tersebut bakal dihelat. Dia mengatakan, DPP mengikuti arahan Majelis Syura, termasuk soal waktu.
Begitu juga soal agenda pertemuan dengan Prabowo, Mabruri melanjutkan, agenda tersebut masih terus dikomunikasikan oleh pengurus teras dan legislator PKS kepada Gerindra. "Saat agenda pertemuannya sudah dijadwalkan akan kami sampaikan pada media," ujar Mabruri.
Mengenai penolakan Partai Gelora yang meminta PKS tidak bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran, Mabruri mengatakan, pernyataan tersebut tidak layak untuk ditanggapi karena tidak memiliki dasar dan kepentingan. "No comment," ucap dia.
Pilihan Editor: Nasdem, PKS, dan Perindo Jajaki Koalisi pada Pilkada 2024 di Sulsel
