Ajudan: Bupati Bener Meriah Jual Mobil untuk Suap Irwandi Yusuf

Reporter

M Rosseno Aji

Selasa, 2 Oktober 2018 01:05 WIB

Dua tersangka Bupati Bener Meriah, Ahmadi (kiri) dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan, Anjar Asmara, menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 10 Agustus 2018. Ahmadi, diperiksa kasus suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2018 pada Pemerintah Provinsi Aceh dan Anjar Asmara, diperiksa kasus suap proyek infrastruktur dan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2018.

TEMPO.CO, Jakarta-Muyassir, ajudan Bupati Bener Meriah nonaktif Ahmadi, mengatakan bosnya menjual satu unit mobil merek Honda CR-V. Sebagian uang hasil penjualan itu, kata dia, diberikan secara tidak langsung kepada Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf terkait pengurusan program pembangunan di Kabupaten Bener Meriah yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2018.

"Sebagian dari uang jual mobil terdakwa," kata dia saat bersaksi dalam sidang kasus suap DOKA dengan terdakwa Ahmadi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin, 1 Oktober 2018.

Baca: Ajudan Bupati Bener Meriah Akui Serahkan Duit untuk Irwandi Yusuf

Muyassir menuturkan mobil Ahmadi laku dijual sebesar Rp 425 juta. Sebagian uang hasil penjualan kemudian digunakan untuk melunasi mobil, sehingga tersisa Rp 250 juta.

Dari jumlah itu, sebanyak Rp 120 juta kemudian dia serahkan kepada orang kepercayaan Irwandi, Teuku Saiful Bahri, melalui perantara Teuku Fadhilatul Amri di depan SMEA Lampineung, Banda Aceh pada 7 Juni 2018. Dalam dakwaan, Saiful Bahri disebut sebagai orang yang mengkoordinir jatah gubernur terkait pengurusan DOKA.

Simak: Bupati Bener Meriah Didakwa Suap Irwandi Yusuf Rp 1,05 Miliar

Dua hari setelah penyerahan pertama, Muyassir mengaku kembali menyerahkan uang dengan total Rp 430 juta kepada Fadhil. Sebanyak Rp 300 juta uang itu berasal dari Ahmadi, sedangkan Rp 130 juta sisanya berasal dari hasil penjualan mobil. "Sudah saya kasih, Pak," kata Muyassir mengulang laporannya ke Ahmadi usai menyerahkan uang.

Dalam perkara ini, KPK mendakwa Ahmadi menyuap Irwandi Yusuf sebanyak Rp 1,05 miliar. Menurut jaksa, uang itu diberikan agar Irwandi menyetujui usul Ahmadi supaya kontraktor dari Kabupaten Bener Meriah dapat mengerjakan proyek infrastruktur yang bersumber dari DOKA tahun 2018.

Berita terkait

Dua Kali Mangkir dari Pemeriksaan KPK, Gus Muhdlor Jalani Sidang Praperadilan di PN Jaksel Hari Ini

18 menit lalu

Dua Kali Mangkir dari Pemeriksaan KPK, Gus Muhdlor Jalani Sidang Praperadilan di PN Jaksel Hari Ini

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana praperadilan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor, Senin, 6 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

5 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan jemput paksa terhadap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor tak perlu harus menunggu pemanggilan ketiga.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

1 hari lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

2 hari lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

2 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

2 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

2 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

3 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

3 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya