TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya menilai acara nonton bareng (nobar) film Penumpasan Pengkhianatan G30S PKI yang diselenggarakan Partai Berkarya terkait dengan kepentingan elektoral di Pemilihan Umum 2019. Menurut Yunarto, pemutaran film tersebut semakin menegaskan posisi Partai Berkarya yang selama ini eksplisit menjual narasi Orde Baru.

Baca: Pimpinan dan Kader Partai Berkarya Nobar Film G30SPKI

"Ini memang tanda kutip bisa dianggap propaganda," kata Yunarto kepada Tempo, Ahad, 30 September 2018.

Partai Berkarya menggelar nonton bareng film Penumpasan Pengkhianatan G30S PKI pada Ahad malam, 30 September 2018. Ratusan kader dan organisasi sayap partai besutan Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto ini pun beramai-ramai merapat ke lokasi pemutaran film di Pusat Perfilman Usmar Ismail di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan.

Partai Berkarya berkukuh menggelar nobar kendati rencana tersebut menuai pro kontra dari publik. Secara umum, pemutaran film besutan sutradara Arifin C. Noer itu pada setiap tahun menuai polemik menjelang tanggal 30 September. Namun, Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Priyo Budi Santoso justru menyayangkan pemerintah yang tak mengimbau masyarakat untuk menonton film tersebut.

Baca: Alasan Partai Berkarya Gelar Nonton Bareng Film G30SPKI

Di sisi lain, Priyo memuji keputusan mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo. Semasa masih memegang tampuk jabatan, Gatot menginstruksikan jajaran TNI untuk menggelar nobar di seluruh daerah.

Menurut Yunarto, langkah Gatot Nurmantyo ketika itu ibarat pisau bermata dua untuk popularitas dan elektabilitasnya yang mulai digadang-gadang sebagai calon presiden atau wakil presiden di pilpres 2019. Kali ini, Yunarto menganggap keputusan Partai Berkarya memutar film G30S PKI sebagai strategi menaikkan popularitas di Pemilu 2019, tetapi tidak mendidik.

"Kalau hanya berbicara mengenai strategi secara elektoral ini strategi yang tepat, walaupun buat bangsa tidak mendidik karena yang digunakan adalah versi yang bahkan sempat diragukan kebenarannya," kata Yunarto.

Baca: Tim Jokowi: Penghentian Film G30S/PKI Dilakukan Penasehat Prabowo

Yunarto membeberkan, pemerintahan di bawah Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie merupakan salah satu yang sempat meragukan kebenaran film tersebut. Pada masa pemerintah Orde Baru, pemutaran film Penumpasan Pengkhianatan G30S PKI wajib setiap 30 September. Namun, setelah rutinitas itu berlangsung selama 14 tahun, 1984-1998, peraturan wajib memutar film tersebut dicabut di era Habibie.

Penghentian kewajiban pemutaran ini diputuskan oleh Letnan Jenderal TNI (purn) Yunus Yosfiah yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Penerangan di era Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Yunus saat ini merupakan anggota Dewan Pembina Partai Gerindra dan kini didaulat sebagai Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.