Golkar: Tak Ada Uang Eni Saragih dan Idrus Marham untuk Munaslub

Senin, 27 Agustus 2018 12:26 WIB

Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Saragih bersiap meninggalkan gedung KPK setelah menjalani pemeriksaan pada Sabtu malam, 14 Juli 2018. Dari hasil OTT tersebut, KPK menangkap 12 orang dan menyita Rp 500 juta. Uang itu diduga terkait dengan tugas Komisi VII. TEMPO/Fakhri Hermansyah.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar Nurdin Halid membantah adanya aliran duit suap proyek PLTU Riau-1 dari mantan Wakil Ketua Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat Eni Saragih untuk biaya musyawarah nasional luar biasa (munaslub) partainya pada Desember 2017. "Saya menjamin sama sekali tidak ada satu peser pun dana yang berasal dari Eni Saragih baik dalam kapasitasnya sebagai bendahara panitia maupun sebagai pribadi," kata Nurdin melalui telepon kepada Tempo, Senin, 27 Agustus 2018.

Nurdin adalah ketua panitia penyelenggara Munaslub itu. Sedangkan Eni bendahara.

Baca:
Pengacara Eni Saragih: Ada Duit Suap untuk ...
Pengacara Eni Saragih: Tidak Ada Suap ke Idrus Marham, Tapi KPK ...

Dugaan adanya aliran dana suap PLTU Riau-1 untuk Munaslub Golkar ini sebelumnya diungkapkan pengacara Eni Saragih, Fadli Nasution. Fadli mengatakan Eni menerima duit Rp2 miliar dari Johannes B. Kotjo, mantan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, anggota konsorsium penggarap proyek PLTU Riau-1.

Eni dan Kotjo menjadi tersangka kasus korupsi ini. KPK mencokok Eni di rumah dinas Menteri Sosial Idrus Marham. Jumat pekan lalu, 24 Agustus 2018, Idrus Marham mundur sebagai menteri, beberapa jam sebelum KPK menetapkannya sebagai tersangka.

Advertising
Advertising

Baca: KPK Periksa Suami Eni Saragih untuk ...

Fadli mengatakan kliennya tak mungkin berperan sendirian. Sebagai petugas partai, kata dia, Eni tentu melaporkan pekerjaannya kepada Setya Novanto yang ketika itu menjabat ketua umum dan Idrus sebagai sekretaris jenderal.

Saat Setya lengser dari jabatan ketua umum dan ketua DPR, Idrus menjadi pelaksana tugas. Munaslub Golkar yang digelar Desember lalu mengakhiri peran Idrus sebagai pelaksana tugas.

Baca: KPK Benarkan Eni Saragih Ditangkap di Rumah Dinas Idrus Marham

Tak hanya membantah aliran duit dari Eni, Nurdin juga mengklaim tak ada sumbangan dari Idrus Marham. "Tidak ada juga, ndak ada," kata dia. Peran Idrus, kata Nurdin, hanya sampai pembentukan kepanitiaan munaslub.

Nurdin juga menuturkan ia menerima laporan pertanggungjawaban munaslub. Dari laporan itu, dia memastikan tidak ada duit dari Eni Saragih dan Idrus Marham. "Jadi tidak benar kata pengacara itu, tanpa data, tanpa bukti,” kata Nurdin. Menurut dia, Golkar tertib untuk soal laporan. “Tidak ada dari Eni."


BUDIARTI UTAMI PUTRI | ANDITA RAHMA

Berita terkait

Alasan Politikus Golkar Ajak Masyarakat di Sekitar IKN Tak Jual Lahan

16 jam lalu

Alasan Politikus Golkar Ajak Masyarakat di Sekitar IKN Tak Jual Lahan

Balikpapan, Samarinda, dan IKN akan menjadi kota segitiga yang memiliki posisi strategis sebagai pusat pertumbuhan di segala bidang.

Baca Selengkapnya

Bamsoet: Golkar Siapkan Karpet Merah untuk Jokowi, Gibran dan Maruarar Jika Ingin Gabung

1 hari lalu

Bamsoet: Golkar Siapkan Karpet Merah untuk Jokowi, Gibran dan Maruarar Jika Ingin Gabung

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan bakal menyiapkan karpet merah bagi siapa pun yang ingin bergabung dengan partainya.

Baca Selengkapnya

Kata Bambang Soesatyo soal Potensi Gibran Jadi Ketua Umum Golkar

1 hari lalu

Kata Bambang Soesatyo soal Potensi Gibran Jadi Ketua Umum Golkar

Bambang Soesatyo mengatakan Partai Golkar secara prinsip menyiapkan karpet merah bagi siapa pun yang ingin masuk partainya, termasuk Gibran.

Baca Selengkapnya

Airlangga Ungkap Peluang Golkar dan KIM Usung Airin di Pilkada Banten

1 hari lalu

Airlangga Ungkap Peluang Golkar dan KIM Usung Airin di Pilkada Banten

Golkar menyatakan bakal calon pendamping Airin di Pilkada Banten sedang dikomunikasikan dengan partai-partai lain.

Baca Selengkapnya

Nasdem Sebut Penambahan Kementerian Tak Lewat Perppu atau Putusan MK, Ini Alasannya

1 hari lalu

Nasdem Sebut Penambahan Kementerian Tak Lewat Perppu atau Putusan MK, Ini Alasannya

Nasdem menyatakan penambahan kementerian melalui revisi UU Kementerian Negara menciptakan partisipasi publik.

Baca Selengkapnya

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

2 hari lalu

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

Wantim Golkar mengakui popularitas Ahmed Zaki Iskandar tak setinggi kandidat lain seperti Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

2 hari lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Setelah Diusung Golkar, Khofifah Berharap Dukungan Gerindra dan PAN di Pilgub Jawa Timur

2 hari lalu

Setelah Diusung Golkar, Khofifah Berharap Dukungan Gerindra dan PAN di Pilgub Jawa Timur

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi membenarkan Koalisi Indonesia Maju mendukung Khofifah-Emil di Pilgub Jawa Timur.

Baca Selengkapnya

PPP Persilakan Khofifah Silaturahmi ke DPW, Awiek: Kita Tidak Halangi

2 hari lalu

PPP Persilakan Khofifah Silaturahmi ke DPW, Awiek: Kita Tidak Halangi

Khofifah sebelumnya mengklaim dia akan mendapatkan surat rekomendasi dari PPP untuk maju di Pilkada Jawa Timur.

Baca Selengkapnya

Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

2 hari lalu

Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

Khofifah berkelakar ibu kota secara de facto berada di Jawa Timur usai menerima dukungan maju di Pilgub Jawa Timur dari Golkar.

Baca Selengkapnya