Pilpres 2019, Ketua DPR Minta Pendukung Capres Tak Saling Sindir

Minggu, 12 Agustus 2018 11:33 WIB

Suasana di depan kantor KPU sebelum kedatangan pasangan capres dan cawapres Jokowi - Ma'ruf Amin, pada Jumat, 10 Agustus 2018. Para relawan sudah mulai berkumpul dan dijaga aparat keamanan. TEMPO/Syafiul Hadi

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo meminta semua kekuatan politik diharapkan mau menahan diri setelah rampungnya tahap pendaftaran pasangan capres-cawapres untuk pilpres 2019 serta bakal caleg untuk pemilu 2019.

"Serta membantu pemerintah dan masyarakat mewujudkan suasana kondusif. Perang pernyataan, saling ejek, dan sindir patut diakhiri," kata Bambang melalui keterangan tertulis, Ahad, 12 Agustus 2018.

Baca: Pengamat: Koalisi Kecil Bisa Saingi Koalisi Gemuk, Asal ...

Menurut Bambang, dalam pilpres kali ini, dua pasangan kandidat capres-cawapres sudah final sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi. Kini, kata dia, waktunya bagi masing-masing koalisi partai pendukung capres-cawapres ini untuk berkonsolidasi.

"Perang pernyataan, saling ejek, dan saling sindir yang mewarnai proses pembentukan koalisi partai dan penyaringan calon wakil presiden patut diakhiri. Selain tidak produktif, perang pernyataan itu hanya menimbulkan kebisingan di ruang publik," kata Bambang.

Advertising
Advertising

Baca: Kunjungi Nelayan Muara Baru, Menteri Susi Beri Pesan Pilpres 2019

Komisi Pemilihan Umum telah menutup masa pendaftaran bakal capres-cawapres untuk pilpres 2019 pada 10 Agustus 2018. Penutupan masa pendaftaran dilakukan setelah dua kandidat pasangan capres-cawapres mendaftar dan menyerahkan dokumen pencalonan. Dua pasangan itu adalah Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Bambang mengatakan menuju tahun politik 2019, sebaiknya semua pihak menjaga kondusifitas. Dalam hal ini, kondusifitas sangat bergantung pada perilaku masing-masing kubu. "Dari pada saling sindir atau saling ejek akan lebih baik jika masing-masing kubu berkonsolidasi mempersiapkan kampanye pemilihan presiden," ujarnya.

Misalnya, kata Bambang, para pendukung bisa melakukan pemetaan basis suara, membaca kekuatan lawan, membentuk tim pemenangan dan menyusun program-program yang akan ditawarkan kepada warga di daerah pemilihan atau dapil hingga menghitung logistik yang dibutuhkan. "Dengan ragam kegiatan yang tak terhindarkan itu, tensi politik di dalam negeri semestinya bisa dibuat lebih tenang," ucap politikus Partai Golkar itu.

Baca: Tangkal Hoax di Pilpres 2019, Polri Perkuat Satgas Nusantara

Berita terkait

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

5 jam lalu

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

Kabar PKS gabung koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran membuat Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah keluarkan pernyataan pedas.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Sengketa Pilpres atau PHPU 2019, Putusan MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo - Sandiaga Uno

9 hari lalu

Kilas Balik Sengketa Pilpres atau PHPU 2019, Putusan MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo - Sandiaga Uno

Sengketa Pilpres 2024 tengah dibacakan MK. Pada PHPU 2019, putusan MK menolak seluruh permohonan Prabowo - Sandiaga Uno.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Putusan Sengketa Pilpres 2014 dan 2019

9 hari lalu

Kilas Balik Putusan Sengketa Pilpres 2014 dan 2019

MK akan membacakan putusan sengketa Pilpres 2024 pada Senin, 22 April 2024. Seperti apa putusan MK terkait sengketa Pilpres 2014 dan 2019?

Baca Selengkapnya

Sudah Berkali Dapat Remisi, Segini Diskon Masa Tahanan Koruptor e-KTP Setya Novanto

19 hari lalu

Sudah Berkali Dapat Remisi, Segini Diskon Masa Tahanan Koruptor e-KTP Setya Novanto

Narapidana korupsi e-KTP Setya Novanto beberapa kali mendapatkan remisi masa tahanan. Berapa jumlah remisi yang diterimanya?

Baca Selengkapnya

Koruptor Setya Novanto Dapat Remisi Lebaran, Ini Kasus Korupsi E-KTP dan Benjolan Sebesar Bakpao

19 hari lalu

Koruptor Setya Novanto Dapat Remisi Lebaran, Ini Kasus Korupsi E-KTP dan Benjolan Sebesar Bakpao

Narapidana korupsi e-KTP Setya Novanto kembali dapat remisi Lebaran. Begini kasusnya dan drama benjolan sebesar bakpao yang dilakukannya.

Baca Selengkapnya

Soal Perebutan Kursi Ketua DPR, Airlangga Tegaskan UU MD3 Tak Berubah

24 hari lalu

Soal Perebutan Kursi Ketua DPR, Airlangga Tegaskan UU MD3 Tak Berubah

Airlangga Hartarto menegaskan bahwa Partai Golkar tidak mengincar kursi ketua DPR RI.

Baca Selengkapnya

Hubungan PDIP dan Gerinda Baik, Pengamat Politik Sebut UU MD3 Sulit Direvisi

25 hari lalu

Hubungan PDIP dan Gerinda Baik, Pengamat Politik Sebut UU MD3 Sulit Direvisi

Menurut Pengamat Politik Adi Prayitno, UU MD3 tidak akan diotak-atik dalam konteks penentuan ketua DPR lantaran hubungan PDIP dan Gerinda baik.

Baca Selengkapnya

Mayoritas Fraksi di DPR Ogah Bahas Rencana Revisi UU MD3

25 hari lalu

Mayoritas Fraksi di DPR Ogah Bahas Rencana Revisi UU MD3

Mayoritas Fraksi di DPR ingin mekanisme pemilihan Ketua DPR tetap mengikuti aturan lama UU MD3.

Baca Selengkapnya

Revisi UU MD3 Masuk Prolegnas, Siti Zuhro: Idealnya Paket UU Politik Ditata Ulang

25 hari lalu

Revisi UU MD3 Masuk Prolegnas, Siti Zuhro: Idealnya Paket UU Politik Ditata Ulang

Peneliti BRIN mengatakan paket UU Politik idealnya ditata ulang, dibenahi, dan direvisi agar menjadi payung hukum yang tepat.

Baca Selengkapnya

Politikus Golkar dan Demokrat Sebut UU MD3 Belum Tentu Direvisi Meski Masuk Prolegnas

25 hari lalu

Politikus Golkar dan Demokrat Sebut UU MD3 Belum Tentu Direvisi Meski Masuk Prolegnas

Revisi UU MD3 disebut tidak tentu terjadi. Setiap tahun masuk prolegnas prioritas DPR.

Baca Selengkapnya