Ditangkap KPK, Status Eni Saragih akan Diputuskan oleh DPP Golkar

Sabtu, 14 Juli 2018 13:36 WIB

Ilustrasi suap

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan Partai Golkar akan memberi bantuan hukum kepada Wakil Ketua Komisi Energi DPR Eni Maulani Saragih yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di rumah dinas Menteri Sosial, Jakarta, Jumat, 13 Juli 2018. "Biasanya (kasus seperti ini) pendampingan akan diserahkan ke Ketua Bidang Hukum dan HAM untuk pendampingan," kata mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu, di rumah dinasnya sesaat setelah Eni Saragih ditangkap, kemarin.

Hingga kemarin, Idrus belum mengetahui sikap partainya terhadap kasus penangkapan itu. Dia mengatakan keputusan mengenai status keanggotaan Eni di partai beringin akan diputuskan Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar. "Ada Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai yang akan mengambil keputusan."

Baca:
Ini Harta Pejabat Komisi Energi Eni Saragih ...
Eni Saragih Pegiat Banyak Organisasi Sayap ...

Eni ditangkap KPK di rumah dinas Menteri Sosial. Idrus mengaku berteman baik dengan Eni, sebagaimana hubungan pertemanannya dengan banyak orang. "Hampir semua orang tahu, banyak yang dekat dengan saya, bukan hanya Eni,” kata Idrus, kemarin, 13 Juli 2018.

KPK menduga ada transaksi antara pihak swasta dan penyelenggara negara sehubungan dengan kewenangan Komisi VII DPR. Menurut juru bicara Febri Diansyah, operasi tangkap tangan bermula dari laporan masyarakat. "Saat dicek silang ke lapangan ditemukan bukti-bukti telah terjadi transaksi antara pihak swasta dan penyelenggara negara."

Advertising
Advertising

Baca: Idrus Marham Kaget Eni Saragih Ditangkap KPK ...

Selain Eni, KPK juga menangkap delapan orang lainnya, terdiri dari staf ahli, sopir, dan kalangan swasta. Dari OTT itu, KPK menyita uang senilai Rp500 juta.

Eni adalah anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Timur X untuk wilayah Lamongan dan Gresik. Meski maju dari daerah pemilihan itu, Eni Saragih tercatat berdomisili di Larangan, Kota Tangerang, Banten. Perempuan kelahiran Jakarta pada 13 Mei 1970 ini masuk DPR sejak 2014.

Baca: Eni Saragih Syok Akan Ditangkap KPK, Ini Saran ...

Idrus mengaku belum tahu masalah hukum yang melibatkan Eni. "Saya belum tahu persis apa masalahnya, dan saya kira kita tunggu keterangan resmi dari KPK," ujar Idrus.

KPK akan segera mengumumkan status Eni Saragih. "Hasil dari kegiatan penindakan KPK kemarin akan disampaikan sore atau malam ini," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah.

Berita terkait

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

2 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

14 jam lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

14 jam lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Muhaimin Sebut 2 Kader Golkar Ini Daftar di PKB untuk Pilkada 2024

15 jam lalu

Muhaimin Sebut 2 Kader Golkar Ini Daftar di PKB untuk Pilkada 2024

Dua kader Golkar ini melamar jadi calon gubernur Banten dan Jakarta lewat PKB. Muhaimin Iskandar sebut belum jamin akan berkoalisi.

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

16 jam lalu

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

16 jam lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

17 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

18 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

20 jam lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

1 hari lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya