KPU Minta Tambahan Anggaran IT untuk Pemilu 2019

Rabu, 11 Juli 2018 16:36 WIB

Ketua KPU Arief Budiman.TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum atau KPU meminta tambahan anggaran dan bantuan lembaga pemerintah untuk memperkuat sistem teknologi informasinya (information technology/IT) dalam rangka menghadapi pemilihan umum 2019. Ketua KPU Arief Budiman merasa tantangan yang akan dihadapi KPU dalam pemilu 2019 lebih besar dan rumit ketimbang sebelumnya.

"(Penguatan) dalam bentuk anggaran. Anggaran sudah kami ajukan juga, sudah dibahas juga. Namun kami ingin lebih cepat supaya dipersiapkan lebih awal," kata Arief setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 11 Juli 2018.

Baca: KPU Imbau Partai Segera Daftarkan Caleg

Arief enggan membeberkan jumlah tambahan anggaran yang diminta lembaganya. Namun ia memperkirakan angkanya tidak besar. "Harusnya, sih, enggak banyak," tuturnya.

Selain masalah anggaran, KPU meminta bantuan dari lembaga-lembaga pemerintah untuk memperkuat keamanan sistem. Arief menjelaskan, pihaknya telah bertemu dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Sandi dan Siber Negara, serta Direktorat Cyber Crime Kepolisian Republik Indonesia guna meminta dukungan.

Advertising
Advertising

Arief berujar bantuan dari lembaga-lembaga pemerintah itu bisa berupa penempatan sejumlah pegawai yang ahli di bidang IT di KPU. "Jadi kami sampaikan bahwa kami tidak bisa menyelesaikan persoalan ini sendiri, maka kami butuh bantuan dari lembaga-lembaga pemerintah yang punya keahlian di bidang ini," ucapnya.

Baca: 4 Eks Napi Korupsi Gugat Peraturan KPU ke Mahkamah Agung

Ia membantah permohonan lembaganya ini terkait dengan peristiwa peretasan situs KPU di daerah beberapa waktu lalu. Dalam peta jalan yang disusun KPU, kata Arief, penguatan sistem teknologi informasi dijadwalkan terus dilakukan hingga 2019.

Namun Arief berharap, jika kembali ada insiden peretasan situs KPU, personel kepolisian yang ditempatkan di kantornya bisa segera mengetahui pelakunya. "Sebetulnya kami punya tim itu, tapi jumlah SDM (sumber daya manusia) kami terbatas," ujarnya.

Berita terkait

Saldi Isra Minta KPU Tandai Kantor Hukum yang Sering Ajukan Renvoi Alat Bukti

10 jam lalu

Saldi Isra Minta KPU Tandai Kantor Hukum yang Sering Ajukan Renvoi Alat Bukti

Saldi meminta kepada komisioner KPU, Mochammad Afifuddin, untuk menandai kantor masing-masing kuasa hukum karena seringnya mengajukan renvoi.

Baca Selengkapnya

KPU Sangkal Ada Pergeseran Suara dari NasDem ke Hanura di Pileg DPRD Sintang

10 jam lalu

KPU Sangkal Ada Pergeseran Suara dari NasDem ke Hanura di Pileg DPRD Sintang

"Tidak terjadi perubahan atau pergeseran suara Partai Hanura," kata kuasa hukum KPU Ali Nurdin di gedung MK.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, Gibran: Biar Berproses Dulu

13 jam lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, Gibran: Biar Berproses Dulu

Gibran tak banyak menanggapi soal gugatan PDIP ke PTUN yang putusannya bisa saja berimbas pada pelantikannya sebagai wakil presiden.

Baca Selengkapnya

Fakta-fakta PDIP Ajukan Gugatan KPU ke PTUN

15 jam lalu

Fakta-fakta PDIP Ajukan Gugatan KPU ke PTUN

PDIP mengajukan gugatan ke PTUN karena menganggap KPU melakukan perbuatan melawan hukum.

Baca Selengkapnya

Sengketa Pileg, KPU Tegaskan Tak Ada Pengalihan Suara Demokrat ke PKB di Dapil Jateng 5

17 jam lalu

Sengketa Pileg, KPU Tegaskan Tak Ada Pengalihan Suara Demokrat ke PKB di Dapil Jateng 5

Kuasa hukum KPU mengatakan, berdasarkan analisis hasil pemilihan, tidak ada penambahan suara sebagaimana yang dituduhkan Pemohon.

Baca Selengkapnya

Konfirmasi Pemecatan 13 PPD di Papua Tengah, KPU: Kinerja Mereka Parah

17 jam lalu

Konfirmasi Pemecatan 13 PPD di Papua Tengah, KPU: Kinerja Mereka Parah

Idham menjelaskan bahwa KPU Papua Tengah sudah pernah diminta klarifikasi mengenai keterlambatan rekapitulasi suara di Kabupaten Puncak.

Baca Selengkapnya

Sidang Sengketa Pileg, KPU Ungkap Formulir C.Hasil Raib Dibawa Kabur KPPS Paniai Papua Tengah

19 jam lalu

Sidang Sengketa Pileg, KPU Ungkap Formulir C.Hasil Raib Dibawa Kabur KPPS Paniai Papua Tengah

KPU mengungkap Formulir C.Hasil pemilu dibawa kabur oleh anggota KPPS Paniai Papua Tengah.

Baca Selengkapnya

KPU Tanggapi Dalil PDIP Soal Selisih Suara Pilpres di Kota Dumai: Pemilih Tak Gunakan Hak Suara

21 jam lalu

KPU Tanggapi Dalil PDIP Soal Selisih Suara Pilpres di Kota Dumai: Pemilih Tak Gunakan Hak Suara

Tanggapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap dalil PDIP mengenai selisih suara dalam Pilpres 2024 di Kota Dumai, Riau.

Baca Selengkapnya

KPU Bantah Suara PPP di 35 Dapil Banten Pindah ke Partai Garuda

1 hari lalu

KPU Bantah Suara PPP di 35 Dapil Banten Pindah ke Partai Garuda

KPU membantah tudingan PPP mengenai perpindahan suara dari PPP kepada Partai Garuda di 35 daerah pemilihan (dapil) di Provinsi Banten.

Baca Selengkapnya

Hakim Saldi Isra Guyon Soal Kekalahan Tim Bulu Tangkis Indonesia di Sidang Sengketa Pileg

1 hari lalu

Hakim Saldi Isra Guyon Soal Kekalahan Tim Bulu Tangkis Indonesia di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Saldi Isra, melemparkan guyonan alias candaan mengenai Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Thomas dan Uber 2024 dalam sidang sengketa pileg.

Baca Selengkapnya