4 Eks Napi Korupsi Gugat Peraturan KPU ke Mahkamah Agung

Darmawati Dareho, mantan warga binaan yang pernah terlibat kasus suap memprotes wacana larangan eks napi korupsi dilarang menjadi caleg yang digulirkan komisioner KPU, 6 April 2018, TEMPO/AYU CIPTA

TEMPO.CO, Jakarta - Empat orang eks terpidana korupsi menggugat peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Mahkamah Agung. Keempat orang itu merupakan bakal calon legislatif DPR RI dan DPRD.

Keempat orang itu adalah Sarjan Tahir, bakal calon legislatif DPR RI dari Sumatera Selatan; Darmawati Dareho bakal calon legislatif DPRD Manado Sulawesi Utara; Patrice Rio Capella, bakal caleg DPR RI  dari Provinsi Bangka Belitung; dan Al Amin Nur Nasution, bakal caleg dari Provinsi Jambi.

Baca: Politikus Golkar akan Ajukan Uji Materi PKPU Caleg Eks Koruptor

"KPU melanggar norma hukum karena yang berkuasa atas usulan pencalegkan justru KPU, bukan partai politik," kata Darmawati, salah satu penggugat kepada Tempo, Senin, 9 Juli 2018.

Menurut Darmawati, mereka telah melayangkan gugatan ke MA berupa  permohonan pengajuan gugatan judicial review terhadap PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota legislatif. Peraturan itu dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Menurut Darmawati, partai politik semestinya sadar kewenangan mereka diaca-acak dan ditiadakan oleh KPU. "Apa negara ini lagi sakit ada pelanggaran konstitusi, tapi semua diam. Saya tidak membela diri, tapi di sini ada pembantaian hak dan dilakukan oleh Komisioner KPU," kata Darmawati.

Darmawati merupakan eks narapidana suap anggota DPR RI Abdul Hadi Djamal. Dia sudah menjalani hukumun dan telah bebas 10 tahun lalu.

Baca: MA Persilakan Jika Ada yang Uji Materi PKPU Caleg Mantan Koruptor

Darmawati merasa perlu angkat suara dalam persoalan tersebut. Menurut dia, untuk mengukur seorang mantan narapidana bermoral atau tidak bukanlah domain KPU.

"Saya  seperti dihukum berkali-kali. Saya sudah menjalani hukuman sebagai warga binaan, lalu ikuti aturan di Lembaga Pemasyarakatan berbuat baik lalu bebas dan tentu punya mimpi, mau mencalonkan diri sebagai caleg," kata Darmawati. "Kami  mantan warga binaan bukan sampah masyarakat," ujar dia menambahkan.

Ketua KPU Arief Budiman sebelumnya menegaskan PKPU tentang larangan eks koruptor nyaleg tetap berlaku. Parpol berhak mendaftarkan siapa pun, tapi KPU berwenang mencoret caleg yang tidak sesuai dengan syarat sebagaimana diatur PKPU.






Hukum Pidana dalam Perkara PKPU dan Kepailitan

5 jam lalu

Hukum Pidana dalam Perkara PKPU dan Kepailitan

Dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan seseorang atau badan hukum yang terkena kasus PKPU atau pailit dan bersamaan telah dalam proses penyidikan.


Garuda Indonesia Ajukan Prosedur Pailit Chapter 15: Bagaimana Soal Utang Piutang?

15 jam lalu

Garuda Indonesia Ajukan Prosedur Pailit Chapter 15: Bagaimana Soal Utang Piutang?

Dirut Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan pengajuan permohonan chapter 15 itu tindak lanjut atas penundaan kewajiban pembayaran utang


Garuda Ajukan Prosedur Pailit Chapter 15 ke Pengadilan Amerika

2 hari lalu

Garuda Ajukan Prosedur Pailit Chapter 15 ke Pengadilan Amerika

Chapter 15 merupakan mekanisme atas pengakuan (recognition) putusan homologasi dalam tahapan PKPU yang dilalui Garuda di negara lain.


DPR Setujui PMN untuk Garuda Rp 7,5 Triliun Setelah Ada Putusan Kasasi

2 hari lalu

DPR Setujui PMN untuk Garuda Rp 7,5 Triliun Setelah Ada Putusan Kasasi

DPR RI juga mendukung restrukturisasi dan privatisasi Garuda Indonesia pada 2022 dan menyetujui kepemilikan saham pemerintah menjadi 55 persen.


Kemenkop UKM Minta Masyarakat Kawal Putusan PKPU di Kasus Suap Homologasi KSP

4 hari lalu

Kemenkop UKM Minta Masyarakat Kawal Putusan PKPU di Kasus Suap Homologasi KSP

Kemenkop UKM mengimbau seluruh pihak ikut mengawal implementasi putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) perkara permohonan pembatalan homologasi KSP (Koperasi Simpan Pinjam)


Garuda Right Issue November, Dirut: Tidak untuk Bayar Utang

6 hari lalu

Garuda Right Issue November, Dirut: Tidak untuk Bayar Utang

Penambahan modal untuk PT Garuda Indonesia masih berlangsung. Pemerintah memberikan dana sebesar Rp 7,5 triliun.


Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

7 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

Idham Holik mengatakan saat ini KPU sedang melakukan kajian mengenai usulan Megawati soal nomor urut parpol peserta Pemilu 2024 tak berubah


PKPU, Cara Enak Debitur Mengatasi Keruwetan Utang

8 hari lalu

PKPU, Cara Enak Debitur Mengatasi Keruwetan Utang

Yang diatur PKPU merupakan salah satu cara yang ditempuh, oleh kreditur atau debitur, untuk mencapai penyelesaian utang-piutang.


Megawati Usul Nomor Urut Parpol Pemilu Tak Diubah, KPU: Kami Mengapresiasi

11 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Pemilu Tak Diubah, KPU: Kami Mengapresiasi

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengusulkan kepada KPU agar nomor partai politik tetap sama dengan Pemilu 2019. Tanggapan KPU?


Serahkan Dokumen Pengurus PPP Baru ke KPU, Muhammad Mardiono Kembali Tegaskan Hubungannya dengan Suharso Monoarfa Baik-Baik Saja

16 hari lalu

Serahkan Dokumen Pengurus PPP Baru ke KPU, Muhammad Mardiono Kembali Tegaskan Hubungannya dengan Suharso Monoarfa Baik-Baik Saja

Muhammad Mardiono kembali menegaskan bahwa Suharso Monoarfa merupakan guru sekaligus sahabatnya.