TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Pramuka Jawa Barat Dede Yusuf bertanya-tanya dan terkejut terhadap keputusan Ketua Kwarnas Adhyaksa Dault yang mempercepat pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Gerakan Pramuka 2018 dan meminta kwarda hanya mengirim satu bakal calon ketua.

“Ada apa dan mengapa dipercepat? Apa Kwartir Nasional sudah berkonsultasi dengan majelis pembimbing nasional (mabinas)?,” kata Dede Yusuf kepada Tempo pada Jumat 29 Juni 2018. Ketua Mabinas Gerakan Pramuka adalah Presiden dan anggotanya para menteri serta tokoh-tokoh nasional.

Baca juga: Kwarda Pramuka Tolak Adhyaksa Dault, Tetap Kirim Surat ke Menpora

Menurut Dede, pada Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Ketua Kwarnas dengan ketua-ketua Kwarda se-Indonesia, Februari lalu di Puncak, Bogor disepakati bahwa Munas akan dilakukan pada bulan November 2018.

Ternyata pada 26 Juni 2018, Ketua Kwarnas mengirim surat kepada ketua Kwarda se-Indonesia perihal usulan nama bakal calon Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka masa bakti 2018-2023.

Pada surat yang ditandatangani Adhyaksa Dault itu dijelaskan bahwa Munas Gerakan Pramuka akan diselenggarakan pada 18-22 September 2018 di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Kwarnas mengutip Pasal 73 Ayat 2 Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka yang menjelaskan bahwa calon ketua Kwarnas diusulkan oleh Kwartir Nasional dan kwartir daerah selambat-lambatnya dua bulan sebelum pelaksanaan musyawarah nasional.

Baca juga: Adhyaksa Dault Menuduh Menpora Imam Nahrawi Menyikat Pramuka

“Sehubungan dengan itu untuk memperoleh calon yang capable dan acceptable dimohon setiap Kwartir Daerah mengirimkan usulan 1 (satu) nama sebagai bakal calon ketua Kwarnas masa bakti 2018-2023, paling lambat kami terima tanggal 18 Juli 2018,” tulis Adhyaksa Dault dalam suratnya itu.

Kwartir Nasional akan menyusun daftar nama bakal calon yang masuk secara alfabetis. Daftar nama tersebut, tulis Adhyaksa Dault, akan kami sampaikan kembali kepada seluruh kwartir daerah paling lambat satu bulan sebelum pelaksanaan Munas 2018.

Dede Yusuf menegaskan Adhyaksa Dault tidak bisa secara sepihak mempercepat waktu pelaksanaan Munas. Karena sejak tahun lalu, kwartir-kwartir daerah telah menganggarkan dan membuat perencanaan Munas pada November atau Desember 2018.

“Bantuan APBD untuk utusan kami ke Munas baru turun pada November, tidak bisa seenaknya dipercepat. Apalagi sejumlah daerah mengalami transisi setelah pemilihan gubernur dan wakil gubernur,” kata Dede Yusuf, politikus Partai Demokrat yang kini menjadi Ketua Komisi IX (Tenaga Kerja, Kependudukan, Kesehatan) DPR.

Ketua Kwarnas Adhyaksa Dault seusai menyerahkan lencana Tunas Kencana kepada Megawati Soekarnoputri di acara penutupan Jambore Nasional, Cibubur, Jakarta Timur, 20 Agustus 2016. ISTIMEWA

Pertanyaan berikutnya dari Dede Yusuf menyangkut usulan bakal calon ketua kwarnas yang dibatasi hanya satu orang. “Ini seperti ada pemaksaan kepada kwartir daerah. Ada apa ?” ujar Dede Yusuf yang memasuki periode kedua sebagai Ketua Kwarda Pramuka Jawa Barat.

Simak juga: Soal Dana Pramuka, Menpora Nilai Adhyaksa Dault Tak Bersyukur

Menurut Dede, pada musyawarah nasional sebelumnya, tiap kwartir daerah dapat mengirimkan lebih dari satu bakal nama calon. Selain mengusulkan ketua kwartir daerahnya, mereka dapat mengusulkan pembina, pelatih pramuka atau tokoh lainnya.

Dede Yusuf juga mempertanyakan apakah Ketua Kwarnas Adhyaksa Dault sudah berkoordinasi dengan Majelis Pembimbing Nasional (Mabinas) Gerakan Pramuka.

Dalam AD/ART Gerakan Pramuka, dijelaskan majelis pembimbing adalah badan yang bertugas memberikan bimbingan dan bantuan moril, organisatoris, material, dan finansial kepada kwartir, gugusdepan, dan satuan karya pramuka.

Ketua Mabinas adalah Presiden dengan anggota para menteri dan pejabat di tingkat pusat serta tokoh-tokoh di tingkat nasional. Salah seorang pejabat Kementrian Pemuda dan Olahraga mengaku tidak mengetahui rencana Munas Pramuka 2018 di Kendari.

“Sama sekali kami belum tahu rencana Munas itu,” katanya kepada Tempo, Jumat pekan lalu. Padahal, Kementrian Pemuda dan Olahraga adalah kuasa pemegang anggaran APBN untuk Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Adhyaksa Dault mengakui saat ini Kwarnas memiliki dana yang minim karena tidak mendapatkan anggaran tahunan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga.

"Sampai hari ini sepeser pun kami belum terima duit kan. Tidak ada uangnya, orang ini tidak dianggarkan," kata Adhyaksa kepada Tempo pada 8 Mei 2018.

Simak juga: Tak Minat Ikut Pilpres, Adhyaksa Dault Akan Jadi Caleg

Pada Munas Pramuka lima tahun lalu di Kupang, ditetapkan bahwa Kwarda Sulawesi Tenggara menjadi tuan rumah Munas Pramuka 2018. Pembiayaan Munas dipikul bersama Kwarnas dengan pemerintah daerah.

Untuk melaksanakan Munas Pramuka di Kendari dia meminta jaminan dari pemerintah daerah untuk bersama-sama menanggung biayanya bersama Kwarnas .

"Kami tidak dikasih duit sama sekali oleh pemerintah pusat. Berapa dari pemda, berapa dari kami, kan sharing. Bukan tidak ingin," kata Adhyaksa Dault, Menteri Pemuda dan Olahraga masa bakti 2004-2009.

HENDARTYO HANGGI