Partai Demokrat Lobi Fraksi Lain untuk Hak Angket M. Iriawan

Jumat, 22 Juni 2018 12:48 WIB

Pejabat Gubernur Jawa Barat, M Iriawan, menyalami pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Bandung, Kamis, 21 Juni 2018. M. Iriawan mengawali hari pertama kerja sebagai gubernur dengan bersilaturahmi bersama seluruh pegawai. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat akan segera melobi fraksi-fraksi lain untuk membentuk panitia khusus hak angket tentang pengangkatan Penjabat Gubernur Jawa Barat M Iriawan. Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan lobi itu kemungkinan dimulai pekan depan.

"Untuk menggalang tanda tangan dengan fraksi-fraksi lain kemungkinan pekan depan," kata Ferdinand kepada Tempo, Jumat, 22 Juni 2018. Anggota DPR akan aktif bekerja lagi pada Senin pekan depan, 25 Juni 2018.

Baca:
Soal M. Iriawan Jadi Penjabat Gubernur, Ini Pendapat Refly Harun
Polri: Jadi Penjabat Gubernur, M. Iriawan Masih ...

Demokrat menggulirkan wacana pembentukan pansus hak angket menyoal pengangkatan M Iriawan sebagai penjabat gubernur Jawa Barat. Demokrat menilai penunjukan Iriawan berpotensi melanggar tiga peraturan sekaligus, yakni Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Pengangkatan Iriawan menuai polemik lantaran masih perwira aktif kepolisian. Namun, Kementerian Dalam Negeri berkukuh penunjukan itu tak melanggar aturan. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Soni Sumarsono mengatakan Iriawan ditunjuk menjadi penjabat gubernur lantaran jabatannya sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), bukan sebagai perwisa polisi.

Advertising
Advertising

Baca:
Kementerian Dalam Negeri Ancam Copot M ...
Pimpin Upacara, M. Iriawan: Saya Tidak Netral ...

Ferdinand mengatakan penggalangan tanda tangan sudah berjalan di internal Partai Demokrat. Ia yakin seluruh anggota Fraksi Partai Demokrat di DPR akan mendukung, sebab itu kebijakan partai. Kendati begitu, dia mengakui belum menerima laporan terkini dari Sekretaris Fraksi Demokrat di DPR, Didik Mukrianto. "Fraksi kan perpanjangan partai, mereka harus loyal dan saya pikir semuanya akan menandatangani."

Ferdinand mengatakan partainya akan mulai melobi partai-partai yang sudah menyatakan mendukung terbentuknya pansus hak angket untuk pengangkatan M. Iriawan itu. Beberapa partai yang sudah buka suara, kata dia, yakni Partai Gerindra dan Partai Kesejahteraan Sosial. "Sepertinya ini akan bergulir terus dan mudah-mudahan akan sampai diterima di paripurna nanti," kata Ferdinand.

Berita terkait

Khofifah Buka Peluang Kembali Maju Bersama Emil Dardak di Pilkada Jatim

2 hari lalu

Khofifah Buka Peluang Kembali Maju Bersama Emil Dardak di Pilkada Jatim

Khofifah membuka peluang lebar bagi Emil Dardak untuk kembali berpasangan di Pilkada Jawa Timur. Ia mengaku nyaman dan produktif bersama Emil.

Baca Selengkapnya

Partai Demokrat AS Kirim Surat ke Joe Biden, Minta Cegah Serangan Israel di Rafah

4 hari lalu

Partai Demokrat AS Kirim Surat ke Joe Biden, Minta Cegah Serangan Israel di Rafah

Puluhan anggota Partai Demokrat AS menyurati pemerintahan Presiden Joe Biden untuk mendesak mereka mencegah rencana serangan Israel di Rafah.

Baca Selengkapnya

Kongres AS Ancam akan Sanksi Pejabat ICC Jika Keluarkan Surat Penangkapan Netanyahu

6 hari lalu

Kongres AS Ancam akan Sanksi Pejabat ICC Jika Keluarkan Surat Penangkapan Netanyahu

Kongres AS dilaporkan memperingatkan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) atas surat perintah penangkapan bagi pejabat Israel

Baca Selengkapnya

Pakar Politik Universitas Udayana: Dissenting Opinion Hakim MK Alasan Strategis Gulirkan Hak Angket

9 hari lalu

Pakar Politik Universitas Udayana: Dissenting Opinion Hakim MK Alasan Strategis Gulirkan Hak Angket

Pakar Politik Universitas Udayana menyebut hak angket masih bisa digulirkan dengan memanfaatkan dissenting opinion hakim MK lalu.

Baca Selengkapnya

Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

9 hari lalu

Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

Jasa Tumbu Saraswati dirikan Tim Pembela Demokrasi Indonesia. Simak peran TPDI selama Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Kunjungan Prabowo Tak Pengaruhi Rencana PKB Ajukan Hak Angket

11 hari lalu

Kunjungan Prabowo Tak Pengaruhi Rencana PKB Ajukan Hak Angket

PKB tetap akan mengajukan hak angket pemilu dengan menggandeng rekan koalisinya, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS.

Baca Selengkapnya

Apa Kabar Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024? Ini Komentar Mereka yang Dulu Berniat Mengusungnya

11 hari lalu

Apa Kabar Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024? Ini Komentar Mereka yang Dulu Berniat Mengusungnya

Apakah hak angket soal kecurangan Pemilu 2024 akan bergulir? Berikut pernyataan tokoh dan partai yang dulu getol akan mengusungnya.

Baca Selengkapnya

Soal Hak Angket Usai Putusan MK, Ganjar Pranowo: Itu Nanti di Parlemen, Saya Bukan Anggota Dewan

12 hari lalu

Soal Hak Angket Usai Putusan MK, Ganjar Pranowo: Itu Nanti di Parlemen, Saya Bukan Anggota Dewan

Ganjar Pranowo angkat bicara soal rencana hak angket DPR hingga gugatan PDI Perjuangan kepada KPU dalam kaitan Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

12 hari lalu

Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

Pakar hukum UGM Zainal Arifin Mochtar menilai putusan MK yang akhirnya memenangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Gibran telah menyisakan pekerjaan rumah cukup berat.

Baca Selengkapnya

Pro-Kontra Soal Hak Angket setelah MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres

12 hari lalu

Pro-Kontra Soal Hak Angket setelah MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres

Sejumlah partai politik masih berkeinginan melanjutkan hak angket di DPR.

Baca Selengkapnya