Hidayat Nur Wahid: PKS Tak Jadi Subordinat Rizieq Shihab
Reporter
Budiarti Utami Putri
Editor
Juli Hantoro
Jumat, 8 Juni 2018 14:13 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Hidayat Nur Wahid menampik partainya menjadi subordinat pimpinan Front Pembela Islam, Rizieq Shihab, dengan konsep koalisi keumatan yang belakangan didengungkan.
"Kami partai-partai politik tidak dalam posisi di bawah Habib Rizieq," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 8 Juni 2018.
Baca: PAN: Ada Kesepakatan dari Pertemuan Amien, Prabowo, dan Rizieq
Hal ini disampaikan menanggapi pernyataan Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean.
Sebelumnya, Ferdinand mengatakan partainya enggan bergabung dengan koalisi keumatan karena tidak ingin terkesan menjadi bawahan Rizieq Shihab. Ferdinand berujar, Demokrat menghargai ulama, tapi tak menjadikan mereka penentu arah kebijakan partai.
Menurut Hidayat, PKS tidak menempatkan diri sebagai subordinat. Dia menilai Rizieq Shihab pun tak menempatkan diri di atas partai-partai. Politikus PKS yang juga menjabat Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini mengatakan yang ada hanyalah kesesuaian pendapat antara partai-partai dan Rizieq perihal pemilihan presiden 2019. "Koalisi itu sendiri sudah terlaksana sebelum dibawa ke Mekah," kata Hidayat.
Baca juga: Rizieq Shihab Minta Empat Partai Ini Bentuk Koalisi
Hidayat mengerti jika Demokrat belum setuju dengan istilah koalisi keumatan itu. Dia mengatakan PKS pun belum sepakat dengan nama tersebut. Menurut dia, nama koalisi itu harus bisa merangkul semua golongan sehingga tak ada yang merasa terdiskriminasi.
"Sebaiknya nama itu yang kemudian bisa merangkum semuanya dan tidak menghadirkan semacam perasaan terdiskriminasi, karena juga kan dalam koalisi juga ada Gerindra, yang dalam tanda petik bukan poros Islam," kata Hidayat.
Baca juga: Presiden PKS: 2019 Kami Memang Kekurangan Logistik
Koalisi keumatan dicetuskan oleh Rizieq Shihab, pimpinan FPI yang pernah terjerat sejumlah kasus di Indonesia dan kini tinggal di Mekah. Dia mendorong Partai Gerindra, PKS, Partai Amanat Nasional, dan Partai Bulan Bintang bergabung dan membentuk koalisi itu.
