Bambang Soesatyo Minta KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Kasus E-KTP

Senin, 4 Juni 2018 11:36 WIB

Ketua DPR Bambang Soesatyo berbicara kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 Juni 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo meminta Komisi Pemberantasan Korupsi berkoordinasi dengan Kesekretariatan Jenderal DPR untuk menjadwalkan ulang pemeriksaannya. Bamsoet, sapaan Bambang, menyampaikan hal itu setelah berujar dirinya tak bisa menghadiri pemanggilan KPK hari ini.

"Saya minta nanti Kesekjenan berkoordinasi dengan kawan-kawan KPK agar nanti KPK bisa dan saya tidak terikat jadwal," kata Bamsoet di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 Juni 2018.

Baca: KPK Jadwalkan Pemeriksaan Bambang Soesatyo Terkait E-KTP Hari Ini

Bambang semula dijadwalkan menjalani pemeriksaan KPK terkait kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) hari ini. Dia akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka Irvanto Hendra Pambudi, keponakan Setya Novanto, dan pengusaha Made Oka Masagung.

Selain Bambang, sejumlah anggota DPR juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan KPK hari ini, yakni anggota Komisi Hukum Agun Gunandjar Sudarsa, Ketua Komisi Keuangan Melchias Markus Mekeng, anggota DPR periode 2009-2014 Mirwan Amir dan Khatibul Umam Wiranu.

Ia mengatakan tak dapat menghadiri pemeriksaan komisi antirasuah karena agendanya sebagia ketua Dewan penuh sepanjang hari ini. Di antaranya, kata dia, harus memberikan sambutan pada acara Forum HMI-wati (Forhati) di Cakung siang ini dan menghadiri acara buka puasa sore hari nanti. Politikus Partai Golkar ini berujar, agendanya tak bisa diwakilkan.

Baca: Bambang Soesatyo Mangkir dari Panggilan KPK dalam Kasus E-KTP

Advertising
Advertising

Dia juga beralasan baru menerima surat pemberitahuan perihal surat panggilan KPK pada Kamis malam pekan lalu. "Jumat dan Sabtu libur. Saya tanya apakah acara hari ini bisa diundur, tapi enggak bisa. Sudah dijadwalkan," ujarnya.

Ia mengaku sebenarnya sudah menunggu-nunggu panggilan KPK setelah tak bisa menghadiri pemeriksaan sebelumnya pada Desember tahun lalu. Dia berujar ingin memberikan keterangan agar persoalan e-KTP itu cepat selesai.

Bambang sebelumnya disebut-sebut sebagai pihak yang menekan mantan anggota Komisi Pemerintahan DPR Miryam Haryani agar tak membocorkan perihal bagi-bagi uang e-KTP kepada anggota Dewan. Miryam belakangan mencabut keterangan awal tersebut yang sebelumnya dia ceritakan kepada penyidik KPK.

Terkait hari ini dia tidak bisa memenuhi panggilan KPK, Bambang meminta KPK memaklumi kesibukannya. Ia mengatakan hanya punya waktu hingga Kamis pekan ini untuk membereskan pekerjaan sebelum memasuki libur Lebaran.

Mengenai penjadwalan selanjutnya, Bambang Soesatyo menyampaikan dirinya tak keberatan diperiksa malam hari asalkan tidak berbenturan dengan jadwal pimpinan DPR. "Harus diinformasikan supaya tidak ada benturan. Kalau malam bisa enggak apa-apa," ujarnya.

Berita terkait

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Bertemu KSAD, Bamsoet Dorong Peningkatan Alutsista dan Kesejahteraan Prajurit

4 jam lalu

Bertemu KSAD, Bamsoet Dorong Peningkatan Alutsista dan Kesejahteraan Prajurit

Alutsista guna menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Kesejahteraan prajurit sebagai simbol penghargaan negara terhadap tugas berat yang telah dijalankan.

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

5 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

7 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

7 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

10 jam lalu

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

Kabar PKS gabung koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran membuat Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah keluarkan pernyataan pedas.

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

10 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

16 jam lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

18 jam lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

18 jam lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya