Moeldoko: Presiden Jokowi Segera Teken Perpres Pencegahan Korupsi

Jumat, 25 Mei 2018 23:53 WIB

Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional Eko Prasojo, Menteri PAN-RB Asman Abnur, Kepala KSP Moeldoko seusai acara Leaders Talk di Kantor KSP, Gedung Bina Graha, Jakarta, 25 Mei 2018. TEMPO/Ahmad Faiz

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengatakan revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tinggal menunggu diteken Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Saat ini sudah berada di meja Presiden. Semuanya (lembaga terkait) sudah tanda-tangan, mudah-mudahan secepatnya (terbit), dan saya sudah lapor ke beliau supaya segera ditandatangani," ucapnya seusai acara Leaders Talk di KSP, Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat, 25 Mei 2018.

Menurut Moeldoko, revisi perpres tersebut telah lama dibahas antara KSP, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kementerian Dalam Negeri. "Telah kami bahas beberapa kali di sini. Saya juga hadir," ujarnya.

Baca juga: Tjahjo Kumolo: KPK Turun ke Daerah Supervisi Pencegahan Korupsi

Mantan Panglima TNI ini menjelaskan, perpres yang baru ini hanya berfokus pada tiga hal, yaitu penerimaan negara, perizinan dan reformasi birokrasi, serta penegakan hukum. Menurut dia, jumlah ini jauh lebih sedikit ketimbang aturan sebelumnya.

Advertising
Advertising

"(Fokus) penerimaan negara itu berkaitan dengan belanja. Berikutnya perizinan, agar perizinan tidak lagi menjadi persoalan ekonomi berbiaya tinggi. Ketiga, birokrasi dan penegakan hukum," tuturnya.

Menurut Moeldoko, dalam perpres sebelumnya, banyak sekali yang menjadi jangkauannya, sehingga tidak fokus. "Dan sekarang kami fokuskan pada tiga hal ini," ucap Moeldoko.

Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki juga mengatakan perpres ini bakal segera terbit.

Baca juga: PPATK Berikan 368 Laporan Kasus Dugaan Korupsi ke KPK

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi terbit pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono.

Perpres itu mengatur tentang strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang mulai 2012 hingga 2025 dan jangka menengah dari 2012 sampai 2014.

Berita terkait

Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

9 jam lalu

Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

Pemerintah memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia hingga 2061 setelah kontrak mereka berakhir pada 2041 dengan kompensasi penambahan saham 61%

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

9 jam lalu

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

10 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

11 jam lalu

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

Ahli ini menyatakan tak anti investasi asing, termasuk yang dijanjikan datang dari Apple dan Microsoft.

Baca Selengkapnya

Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia

12 jam lalu

Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia

Pemerintah bakal memperpanjang kontrak PT Freeport hingga 2061. Menteri Bahlil Lahadalia klaim Freeport sudah jadi perusahaan milik Indonesia.

Baca Selengkapnya

Panen Jagung di Sumbawa, Presiden Tekankan Pentingnya Jaga Keseimbangan Harga

13 jam lalu

Panen Jagung di Sumbawa, Presiden Tekankan Pentingnya Jaga Keseimbangan Harga

Presiden Joko Widodo, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan harga baik ditingkat petani, pedagang maupun peternak

Baca Selengkapnya

Hardiknas 2024: Jokowi dan Nadiem Makarim Sampaikan Pesan Ini

13 jam lalu

Hardiknas 2024: Jokowi dan Nadiem Makarim Sampaikan Pesan Ini

Apa pesan Presiden Jokowi dan Mendikburistek Nadiem Makarim dalam peringatan Hardiknas 2024?

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

13 jam lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Harga Jagung Anjlok karena Panen Raya, Jokowi: Kurang Baik untuk Petani

13 jam lalu

Harga Jagung Anjlok karena Panen Raya, Jokowi: Kurang Baik untuk Petani

Jokowi mengatakan panen raya jagung terjadi mulai dari Sumbawa Barat, Dompu, hingga Gorontalo.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Respons BTN Atas Dugaan Raibnya Uang Nasabah

14 jam lalu

Terkini Bisnis: Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Respons BTN Atas Dugaan Raibnya Uang Nasabah

Presiden Joko Widodo alias Jokowi meresmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Baca Selengkapnya