PPATK Berikan 368 Laporan Kasus Dugaan Korupsi ke KPK

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPK Agus Rahardjo bersama Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kiagus Ahmad Badaruddin setelah melakukan rapat koordinasi di gedung KPK, Jakarta, 6 Maret 2018. Dalam rapat ini KPK dan PPATK akan meningkatkan kerjasama penindakan kasus tindak pidana pencucian uang dan mendorong pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) mengenai transaksi uang kartal untuk mencegah kejahatan korupsi. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua KPK Agus Rahardjo bersama Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kiagus Ahmad Badaruddin setelah melakukan rapat koordinasi di gedung KPK, Jakarta, 6 Maret 2018. Dalam rapat ini KPK dan PPATK akan meningkatkan kerjasama penindakan kasus tindak pidana pencucian uang dan mendorong pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) mengenai transaksi uang kartal untuk mencegah kejahatan korupsi. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo mengatakan KPK telah mendapatkan 368 laporan dugaan transaksi korupsi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Ia mengatakan ada 34 laporan yang sudah dianalisis KPK.

    “Dalam database itu, sudah ada nama, jabatannya, kejadiannya kapan. Selain itu, kalau itu perusahaan, namanya apa. Sudah seperti itu,” kata Agus di kantornya, Selasa, 6 Maret 2018.

    Baca: KPK dan PPATK Kerja Sama Awasi Aliran Dana di Pilkada 2018

    Menurut Agus, laporan dari PPATK menjadi dasar bagi KPK untuk menangani dan memberantas korupsi. Namun ia belum bisa memutuskan kapan laporan tersebut akan dilepas ke publik, setelah atau sebelum pemilihan kepala daerah (pilkada).

    Agus menuturkan harus menunggu persetujuan kolektif dari pemimpin KPK yang lain. “Atau melalui operasi tangkap tangan (OTT), itu salah satu cara,” ucapnya.

    Baca: Pilkada 2018, Ketua KPK: Sejumlah Calon Terindikasi Korupsi

    Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae mengatakan lembaganya akan meningkatkan sistem pemberantasan korupsi yang lebih sistematis dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan untuk membatasi transaksi uang tunai serta mengenai beneficial owner atau pemilik sebenarnya dari perusahaan yang mendapat dividen dan royalti. “Beneficial owner ini sangat penting karena banyak sekali pelaku-pelaku ini di bawah korporasi-korporasi tertentu,” ujarnya.

    Beneficial ownership juga menjadi salah satu hal yang dibahas saat PPATK melakukan kunjungan ke KPK. Dua lembaga itu menggelar rapat koordinasi dan membicarakan berbagai topik, seperti pencegahan tindak pidana pencucian uang dan beneficial ownership.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menunggu Dobrakan Ahok di Pertamina

    Basuki Tjahaja Purnama akan menempati posisi strategis di Pertamina. Ahok diperkirakan akan menghadapi banyak masalah yang di BUMN itu.