Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, melihat daftar peserta ujian saat meninjau pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMKN 29 Jakarta, 2 April 2018. TEMPO/TOpan Rengganis
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy membantah pernyataan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengenai perilaku anak pelaku bom di Surabaya ketika di sekolah.
Risma sebelumnya menyatakan anak dari Dita Oepriarto dan Puji Kuswati, tidak pernah mengikuti pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) di sekolah. Dia juga menolak mengikuti upacara bendera.
Muhadjir mengatakan siswa tersebut tak pernah melakukan hal yang disebut Risma. "Saya sudah panggil kepala sekolah, guru kelas, dikumpulkan di Surabaya. Enggak ada itu (tak pernah ikut mata pelajaran PPKN)," kata Muhadjir di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu, 16 Mei 2018.
Menurut Muhadjir, anak pelaku bom di Surabaya itu justru masuk kategori anak baik. "Bahkan kakaknya sering memimpin upacara. Jadi tidak ada tanda-tanda anak-anak itu melakukan penyimpangan," kata dia.
Muhadjir menuturkan sekolah pasti sudah mengambil tindakan tertentu jika anak tersebut menolak belajar. "Apalagi anak kecil enggak mau ikut PMP, enggak mau nyanyi, saya jamin itu pasti sekolah (kasih sanksi)," ujarnya. Pasalnya siswa bisa tak naik kelas jika tidak mengikuti pelajaran.
Dia menuturkan, pemerintah sudah menyiapkan program khusus untuk menguatkan karakter anak melalui Program Penguatan Karakter (PPK). Program ini baru berjalan tahun lalu setelah Peraturan Presidennya dikeluarkan. Dia berharap dengan program tersebut anak bisa terhindar dari pengaruh radikalisme yang coba ditanamkan kepada mereka.
Calon Kepala Daerah PDI Perjuangan Raih Dukungan Masyarakat
15 hari lalu
Calon Kepala Daerah PDI Perjuangan Raih Dukungan Masyarakat
Pramono-Rano keliling Jakarta, raih dukungan komunitas dan organisasi masyarakat. Airin-Ade ajak Banten maju bersama, Risma-Gus Hans sampaikan Jawa Timur Resik di debat perdana.
Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah, Muhadjir Effendy enggan menjawab saat ditanyai perkembangan persiapan pengelolaan tambang milik persyarikatan