Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menko PMK: Pembukaan Lapangan Kerja Jadi Solusi Penurunan Jumlah Kelas Menengah

image-gnews
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy usai pelantikan pejabat di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 11 September 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy usai pelantikan pejabat di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 11 September 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah dapat mengatasi masalah penurunan jumlah masyarakat kelas menengah dengan pembukaan lapangan kerja. Tren penurunan kelas menengah disebabkan oleh melemahnya daya beli karena kondisi ekonomi global.

“Tugas saya saja menyelamatkan, jangan sampai masyarakat yang sekarang berada di aspiring middle class (kelompok antara kelas menengah dan rentan menengah turun ke bawah sampai ke lower class (level terbawah),” kata Muhadjir di Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Oktober 2024.

Kemenko PMK sedang memantau agar penurunan kelas menengah tidak berlanjut. Penurunan jumlah kelas menengah dapat berdampak terhadap melonjaknya jumlah masyarakat di kelompok rentan miskin dan miskin.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan penurunan jumlah kelas menengah dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024. Penurunan ini setara dengan 9,48 juta orang yang turun kasta dari kelas menengah.

Ekonom sekaligus Direktur Next Policy, Yusuf Wibisono, menilai perlu upaya dari pemerintah untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas secara luas demi menyelamatkan kelas menengah. Selain itu, pemerintah perlu memberi pelayanan pendidikan dan kesehatan berkualitas dengan biaya yang murah.

“Sehingga, memfasilitasi kelas menengah untuk menjadi wirausahawan yang tangguh atau menjadi tenaga kerja terlatih dengan upah yang tinggi di pasar tenaga kerja,” kata Yusuf kepada Tempo, Selasa, 1 Oktober 2024.

Riri Rahayu berkotnribusi dalam penulisan artikel ini. 

Pilihan editor: Sri Mulyani Klaim Ada 11 Juta Lapangan Kerja Baru Sejak 2021 Saat 52 Ribu Karyawan Di-PHK Setahun Terakhir

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Menko PMK: Jangan Sampai Masyarakat Sekitar IKN Jadi Penonton

7 jam lalu

Sejumlah warga mengikuti upacara Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu 17 Agustus 2024. Upacara dalam rangka hari ulang tahun (HUT) ke-79 RI tersebut mengusung tema Nusantara Baru Indonesia Maju. ANTARA FOTO/Fauzan
Menko PMK: Jangan Sampai Masyarakat Sekitar IKN Jadi Penonton

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, mengatakan masyarakat setempat jangan sampai menjadi penonton dalam pembangunan IKN.


Ini Penyebab Tren Kelas Menengah Melorot Menurut Sri Mulyani

1 hari lalu

Ilustrasi belanja / masyarakat kelas menengah. ANTARA/Puspa Perwitasari
Ini Penyebab Tren Kelas Menengah Melorot Menurut Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan alasan jumlah penduduk ekonomi kelas menengah di Indonesia merosot dalam beberapa tahun terakhir.


Sri Mulyani Klaim Ada 11 Juta Lapangan Kerja Baru Sejak 2021 Saat 52 Ribu Karyawan Di-PHK Setahun Terakhir

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani di acara 8th Annual Islamic Finance Conference (AIFC) di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat pada Jumat, 4 Oktober 2024. TEMPO/Nabiila Azzahra A.
Sri Mulyani Klaim Ada 11 Juta Lapangan Kerja Baru Sejak 2021 Saat 52 Ribu Karyawan Di-PHK Setahun Terakhir

Ada 50 ribu lebih PHK dalam setahun terakhir. Tapi, menurut Sri Mulyani, dqri statistik ada 11 juta lapangan kerja baru dalam tiga tahun terakhir.


Jurus Ridwan-Suswono Atasi Gen Z Pengangguran di Jakarta: Akses Modal hingga Magang di Kantor Gubernur

2 hari lalu

Pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut satu, Ridwan Kamil (kiri) dan Suswono (kanan), menyampaikan visi-misi dalam debat pertama pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu, 6 Oktober 2024. Debat perdana tersebut mengangkat tema penguatan SDM dan transformasi Jakarta menjadi Kota Global. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Jurus Ridwan-Suswono Atasi Gen Z Pengangguran di Jakarta: Akses Modal hingga Magang di Kantor Gubernur

Calon wakil gubernur nomor urut 2 Suswono menyebut kreativitas Gen Z perlu didukung dengan permodalan.


Janji Rano Karno untuk Permudah Gen Z Cari Kerja: Pangkas Syarat Pendidikan hingga Sediakan Hotline 24 Jam

2 hari lalu

Pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga Pramono Anung (kanan) dan Rano Karno (kiri) mengikuti debat pertama pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu, 6 Oktober 2024. Debat perdana tersebut mengangkat tema penguatan SDM dan transformasi Jakarta menjadi Kota Global. ANTARA/Aprillio Akbar
Janji Rano Karno untuk Permudah Gen Z Cari Kerja: Pangkas Syarat Pendidikan hingga Sediakan Hotline 24 Jam

Rano Karno tawarkan sejumlah solusi dan janji untuk menanggapi tren pengangguran di Jakarta.


Rencana Prabowo Ubah Subsidi Energi Jadi Bantuan Tunai Perlu Sasar Calon Kelas Menengah

4 hari lalu

Sejumlah pengendara sepeda motor antre mengisi BBM di salah satu SPBU kawasan Kuningan Timur, Jakarta, Selasa 1 Oktober 2024. PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax dari Rp12.950 per liter menjadi Rp12.100 per liter, Pertamax Green 95 dari Rp13.650 per liter menjadi Rp12.700 per liter, Pertamax Turbo dari Rp14.470 per liter menjadi Rp13.250 per liter, Dexlite dari Rp14.050 per liter menjadi Rp12.700 per liter, dan Pertamina Dex dari Rp14.550 per liter menjadi Rp13.150 per liter yang berlaku per 1 Oktober 2024. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Rencana Prabowo Ubah Subsidi Energi Jadi Bantuan Tunai Perlu Sasar Calon Kelas Menengah

Pemerintahan berikutnya berencana mengubah subsidi energi menjadi bantuan langsung tunai. Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah.


9,48 Juta Kelas Menengah Terancam Miskin, Ekonom Bright Institute Ungkap Penyebabnya

6 hari lalu

Warga berbelanja di sebuah mall di Jakarta, Senin, 2 September 2024. Pandemi Covid-19 disebut-sebut sebagai salah satu faktor utama penyebab penurunan kelas menengah di Indonesia. TEMPO/Subekti
9,48 Juta Kelas Menengah Terancam Miskin, Ekonom Bright Institute Ungkap Penyebabnya

Ekonom Bright Institute, Muhammad Andri Perdana, mengungkap penyebab jutaan orang kelas menengah terancam miskin.


Kelas Menengah Terancam Miskin, Apa yang Dilakukan Pemerintah?

6 hari lalu

Ekonom Minta Pemerintahan Prabowo Tunda Kebijakan yang Bebani Kelas Menengah
Kelas Menengah Terancam Miskin, Apa yang Dilakukan Pemerintah?

Jutaan orang yang masuk kelompok kelas menengah terancam miskin. Lantas apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasinya?


Ekonom Menilai Wacana Perluasan Bansos untuk Kelas Menengah Bukan Solusi, Ini Alasannya

6 hari lalu

Menteri Sosial Syaifullah Yusuf. TEMPO/Fully Syafi
Ekonom Menilai Wacana Perluasan Bansos untuk Kelas Menengah Bukan Solusi, Ini Alasannya

Ekonom Yusuf Wibisono mengatakan perluasan program Bansos untuk kelas menengah bukan solusi menyelamatkan kelas ini dari kemiskinan. Ini alasannya.


Fenomena 'Makan Tabungan' di Masyarakat, Boss LPS: Mungkin Juga Gak Punya Duit dari Pertama

6 hari lalu

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa saat ditemui usai acara Anugerah Bangga Berwisata di Indonesia pada Jumat, 15 Desember 2023 di Senayan, Jakarta Pusat. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Fenomena 'Makan Tabungan' di Masyarakat, Boss LPS: Mungkin Juga Gak Punya Duit dari Pertama

Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan fenomena makan tabungan bisa saja karena sedari awal tidak memiliki tabungan ataupun saldo tabungan.